Peringati Hari Tani Nasional, FPR NTT Gelar Aksi Damai

Kupang, LekoNTT.com – Puluhan massa aksi dari Front Perjuangan Rakyat (FPR) NTT menggelar aksi damai peringati Hari Tani Nasional yang ke-59 di halaman Kantor Gubernur NTT dan Kantor DPRD NTT pada Selasa (24/9/2019). Massa aksi yang terdiri dari mahasiswa, pemuda, ibu-ibu, dan petani dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Sumba Barat, mengenakan kain tenun  dngan motif khas daerah masing sambil berorasi dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan.

Aliansi, awalnya memadati pelataran Kantor Gubernur NTT. Namun, sia-sia usaha untuk bertemu pimpinan Pemerintah Provinsi NTT. Massa akhirnya memilih bergerak menuju Kantor DPRD NTT. Di sana massa aksi diterima oleh tiga anggota DPRD NTT dan melakukan audiensi, yakni Aloysius Malo Dadi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan (Dapil) NTT III (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya), John Elpi Parera dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Dapil NTT V (Ngada, Nagekeo, Ende dan Sikka) dan Kasimirus Kolo dari Fraksi Partai Nasdem Dapil NTT VII (Timor Tengah Utara, Belu, dan Malaka).

Matias Kayo, Koordinator Umum FPR NTT dalam audiensi bersama ketiga anggota DPRD NTT,  menyatakan beberapa poin yang menjadi tuntutan massa aksi ini. Tuntutan itu antara lain, persoalan tapal batas di Kabupaten Sumba Barat dan Sumba Barat Daya, kasus kematian Poro Duka yang ditembak aparat keamanan saat mempertahankan tanah adat di Sumba Barat pada 25 April 2018 lalu, konflik agraria berkepanjangan, hingga klaim Pemerintah atas tanah adat Besipae-TTS ,serta perampasan Wilayah kelola rakyat di NTT.

"Tujuan kami datang hendak berdiskusi dengan para wakil rakyat, sebagai representasi rakyat, untuk menyelesaikan persoalan yang selama ini membelenggu kaum petani," ujarnya.

Audensi antara massa aksi FPR NTT dan DPRD NTT. (Foto: EN)

Suasana sempat menengang ketika Matias mempertanyakan surat yang berisi kronologi tuntutan yang telah dilayangkan kepada DPRD NTT jauh hari sebelum aksi dilakukan, namun baru sampai ke tangan Kasimirus pada saat itu. "DPRD tidak serius dalam menyelesaikan persoalan rakyat," kata Matias.

Kasimirus Kolo, salah satu anggota DPRD yang menerima massa aksi menegaskan akan mencarikan solusi terbaik untuk menjawabi tuntutan aksi. Menurutnya, akan ada diskusi berkelanjutan bersama para penuntut, pun anggota DPRD lainnya, segera setelah penetapan pimpinan DPRD NTT yang rencananya akan terjadi pada 30 September mendatang.

Audiensi berakhir tanpa rekomendasi apapun setelah suasana semakin menegang. Massa aksi yang meminta kehadiran pimpinan sementara DPRD untuk memberikan rekomendasi tetaplah sia-sia.

Reporter: Nong Eman

Related Posts:

Tweet