LekoNTT.com: Membaca Dahulu, Berkomentar Kemudian | Baca Buku Apa Hari ini? | Cegah Covid-19, Patuhi Protokol Kesehatan
Archive for 2020

Uiasa Camp, Wujud Ekowisata Berbasis Masyarakat di Pulau Semau


Semau, LekoNTT.com - Desa Uiasa, Semau, Kabupaten Kupang, salah satu obyek wisata di NTT yang jadi primadona pada era 1990-an. Penginapan dan bar berjejer di sepanjang garis pantai membuat wisatawan asing menjadikannya sebagai lokasi pilihan, terutama wisata bawah air seperti diving dan snorkeling. Situasi itu lalu berubah ketika Indonesia dilanda krisis moneter dan terhentinya penerbangan langsung Kupang-Darwin (Australia). Bangunan-bangunan terlantar, semua sebatas kenangan bagi masyarakat Desa Uiasa.

Tanggal 23 Oktober 2020, momentum kembalinya pariwisata Desa Uiasa. OCD Beach and Cafe bersama masyarakat Desa Uiasa melakukan peluncuran (Soft Launching) Uiasa Camp yang menjadi momentum kembalinya pariwisata dengan pesisir pantai yang memiliki ekosistem terumbu karang, layak dieksplorasi.

Beberapa bagian terumbu karang di Uiasa, telah rusak akibat penangkapan ikan menggunakan bom dan racun. Untuk mengembalikan keutuhan terumbu karang Uiasa, OCD Beach and Cafe bekerja sama dengan Global Environmental Facilities-Small Grant Program (GEF SGP) Fase VI wilayah Pulau Semau, melakukan project Pengembangan Ekowisata Uiasa. Tujuannya untuk membangkitkan kembali pariwisata di Desa Uiasa yang pernah berjaya pada tiga dekade lalu.

"Selama kurang lebih 10 bulan bersama masyarakat OCD Beach and Cafe berkolaborasi memperbaiki alam pesisir Uiasa dan mengembangkan jejaring penyedia jasa pariwisata di Desa Uiasa agar alam pesisir Uiasa tetap terjaga dan masyarakat desa mendapatkan manfaat langsung dari pariwisata," ungkap Ody Messakh, Koordinator OCD Beach and Cafe melalui keterangan tertulis pada Jumat (23/10).

Ody menandaskan, dalam kurun waktu tersebut OCD Beach and Cafe bersama masyarakat Uiasa melakukan upaya konservasi terumbu karang menggunakan bioreeftek (terubu karang buatan) yang telah disebar di perairan Uiasa sebanyak 60 unit. Kegiatan itu dilakukan dengan melibatkan kelompok pemuda Uiasa sejak dalam pembuatan sampai pada pembenaman bioreeftek di dalam laut.


Selain itu, OCD bersama para relawan pun mendampingi kelompok anak sekolah dalam belajar Bahasa Inggris dan pengenalan lingkungan untuk mempersiapkan pemandu wisata lokal. Para ibu juga turut dilatih Bahasa Inggris sederhana agar dapat berkomunikasi dengan wisatawan mancanegara. Adapun patihan memasak bagi kelompok ibu-ibu dengan pemanfaatan bahan lokal.

Camping ground wisata yang dikelola oleh komunitas di Uiasa dengan sarana MCK telah disiapkan beserta fasilitas atraksi seperti snorkeling, diving, dan cannoe.

"Dalam jangka panjang diharapkan bahwa masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi
melalui kunjungan wisata dan pemerintah desa akan terus mendampingi serta mengembangkan ekowisata ini melalui dana desa. Pemerintah Desa juga diharapkan dapat mengembangkan aturan untuk melindungi lingkungan pesisir melalui Perdes dan membangun kesepakatan bersama antar desa di sekitar pesisir Pulau Semau untuk perlindungan lingkungan."

Atraksi wisata pesisir yang dapat dinikmati oleh wisatawan ketika mengunjungi Desa Ekowisata Uiasa cukup beragam. Pantai Uiasa dengan bentangan pasir putih yang luas dan membentang sekitar satu kilometer menjadikannya sebagai satu-satunya pantai di pesisir Pulau Semau yang menawarkan aktivitas renang, snorkeling dan diving.

Terdapat beberapa titik snorkeling dan
penyelaman disekitar pesisir yang mudah dijangkau dan memiliki anekaragam karang dan ikan. Tidak hanya itu, Desa Uiasa juga memiliki Kolam Air Tawar Uiasa. Kolam mandi itu berasal dari sumber air alami yang mengalir.

"Kolam ini sudah lama dibangun dan menjadi sumber air bagi Desa Uiasa. Jika tertarik mengunjungi bangunan sejarah, pengunjung dapat mengunjungi mercusuar Uiasa yang merupakan mercusuar pembangunan zaman kolonial dan satu-satunya mercusuar di Pulau Semau yang masih digunakan sampai sekarang."

Mercusuar ini terletak di ketinggian bukit sehingga pemandangan indah di pesisir Utara Pulau Semau dapat dijangkau dan dinikmati. Matahari terbit (sunrise) juga merupakan momen yang tak dapat dilewatkan jika berkunjung ke desa ini. Pantai Uiasa terbuka ke arah timur sehingga pemandangan Kota Kupang pada malam hari juga pemandangan sunrise yang sangat terbuka dan indah.

"Komunitas masyarakat dan pemuda di Desa Uiasa-lah yang akan mengelola kunjungan-kunjungan wisata di desa. Usaha masyarakat ini dinamakan Camp Uiasa. Sarana yang disediakan di Camp Uiasa bagi para pengunjung berupa tenda kemah untuk menginap, penyewaan alat snorkling, cannoe serta sarana MCK."

Dalam kaitannya dengan program tersebut, sejak bulan September 2018 terdapat 10 organisasi masyarakat sipil dan entitas usaha menengah yaitu: Perkumpulan Pikul, Geng Motor Imut, CIS Timor, Komunitas Kupang Batanam, Komunitas Tani Organik Dalen Mesa, Perkumpulan Tafena Tabua, OCD Beach and Cafe, Yayasan Alfa Omega, dan Yayasan Cemara bersama-sama menyelenggarakan program Ketahanan Sosial Ekologi di Pulau Kecil di Pulau Semau. Program ini merupakan program didukung oleh GEF-SGP Indonesia Program fase ke VI.

Tujuan utama program Ketahanan Sosial Ekologis di Pulau Semau adalah membangun resiliensi masyarakat dan alam melalui praktek-praktek penghidupan dan konservasi yang berkelanjutan yang tahan terhadap dampak perubahan iklim. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh 10 organisasi ini adalah: pengembangan pertanian organik, pengembangan agrosilvo-pastoral dan agroforestri, konservasi daratan dan pesisir untuk ketahanan air dan pangan, pengembangan sumber dan produk pangan lokal, serta ekowisata berbasis masyarakat, percontohan penggunaan energi terbarukan.

Program ini dilaksanakan di enam Desa di Kecamatan Semau yaitu Desa Uiasa, Desa Hansisi, Desa Huilelot, Desa Batuinan, dan Desa Bokonusan. Sedangkan di Kecamatan Semau Selatan terdapat empat desa yaitu Desa Uiboa, Desa Uitiuh Ana, Desa Uitiuhtuan, dan Desa Onansila. (red)

Untuk dapat menikmati alam Uiasa, pengunjung bisa menghubungi langsung pengelola Uiasa Camp di Instagram: @camp_uiasa.

Related Posts:

Merekam Kota Kupang, Shooting Film Setan?

 

Merekam Kota Kupang: Pameran Arsip Publik bertajuk Memori, Ruang dan Imajinasi yang diinisiasi Komunitas Sekolah Multimedia Untuk Semua (SkolMus) punya banyak kisah. Minggu, 18 Oktober 2020 tepat pukul 22.00 WITA atau tiga jam setelah pameran ditutup, gedung bekas Minerva Ijs Fabriek (Pabrik Es Minerva) tempat pameran dilangsungkan sudah dikosongkan, gerbang dan pintu-pintu pun telah ditutup.

Di dalam itu gedung, tak ada lagi pengunjung maupun panitia penyelenggara. Hanya ada arsip-arsip masa lalu yang dipajang dengan instalasi sarat seni di dinding-dinding gedung dilingkupi remang-remang cahaya pijar-kekuningan. Musik instrumental dari speaker bluetooth mungil di sudut ruangan di dekat bekas box es bikin isi gedung yang dibangun pada tahun 1930-an atau sebelum Perang Dunia II itu makin antik-romantik.

Sedang di luar gedung, para penyelenggara dan sebagian pengunjung yang belum mau pulang khusyuk dan asyik dalam cerita-cerita lepas. Ifana Tungga, salah satu anggota Tim Arsip berkisah tentang proses pengumpulan arsip selama 10 bulan; Frengky Lollo, ketua Tim Instalasi pameran bicara soal kekurangan-kekurangan instalasi yang belum sempat dilengkapi, Armin Septiexan, Kepala SkolMus sedikit berkisah tentang usahanya mengkoordinir segala kebutuhan terkait pameran, 15 menit setelahnya ia lalu memilih lelap di lantai di halaman depan rumah pemilik Minerva saat ini.

Merekam Kota dan Mama-Mama Pemilik Lapak Jualan

Di saat Armin benar-benar lelap oleh sebab lelah, datanglah sekelompok mama-mama; ialah para penjual makanan dan minuman di Pasar Malam Kampung Solor, Jalan Siliwangi Kota Lama, Kupang. Jarak pasar yang sangat dekat-kurang lebih tiga meter membuat mereka penasaran akan aktivitas di dalam gedung tua berukuran 10×26 meter itu. Sejak persiapan hingga Pameran Arsip Publik dibuka pada 17 Oktober 2020 lalu, mama-mama yang setiap sore hingga tengah malam berjualan di pasar itu mengira sedang ada program shooting film.

“Selama ini katong kira ada syuting film setan,” kata seseorang di antara mereka yang akrab disapa Mbak Ririn.

Dugaan itu muncul sebab sehari (16 Oktober 2020) sebelum pameran dibuka, panitia penyelenggara melakukan rekaman video terhadap teatrikal “Kota” yang dibawakan oleh kelompok Teater Arspira. Namun dua hari setelahnya, aktivitas di Pabrik Es Minerva tetap berjalan. Orang-orang mulai berkunjung, mama-mama pun makin bingung: “ada apa?”

Persis di saat gedung peninggalan Tjiong Koen Siong itu kosong, mama-mama yang tadinya sibuk melayani pengunjung di lapak-lapak kesayangan menyempatkan diri berkunjung. Sebab segala aktivitas di gedung dengan atap perisai itu menimbulkan banyak tanya di benak mereka.

“Bismillahirrahmanirrahim," doa seorang mama berjilbab ungu, jelas terdengar di telinga para panitia yang duduk-berjejer di lorong di dekat pintu keluar. Kata mereka, gedung itu memang ‘menyeramkan’ sebelum dijadikan tempat Pameran Arsip Publik. Dan, mama-mama itu memang izin untuk masuk lewat pintu keluar.

Asis Nadjib, salah satu panitia berusaha menjelaskan bahwa pameran telah ditutup, di saat yang sama ia seperti diserang suara mama-mama itu. “Katong tadi sibuk jualan kakak. Su bertahun-tahun katong jualan di sini, tapi belum pernah masuk ke sini. Boleh katong masuk lihat-lihat ko kakak?” ungkap seorang mama didukung mama-mama yang lain lagi. Asis yang tidak mau jadi ‘anak durhaka’ akhirnya mengizinkan mama-mama itu masuk setelah disetujui panitia lainnya.

Kurang lebih 20 menit, mama-mama itu ada di dalam ruang pameran. Satu per satu arsip yang dipajang diamati, tanpa diam. Ruangan yang tadinya ‘sepi’ seketika jadi riuh. Suara-suara sarat cerita pecah di dalam ruangan. Ifana Tungga tampak jadi bingung. Di saat ia berusaha menjelaskan, mama-mama itu malah balik menjelaskan dengan menghadirkan memori tentang beberapa arsip: Tugu HAM, Terminal Kupang-Teddy’s, Pelabuhan Tua, Bioskop Raya, lorong pertokoan dan beberapa arsip lainnya. Ifana dan beberapa panitia seperti Alwi Kolin dan Ete Umbu Tara akhirnya lebih banyak menyimak sambil mendokumentasikan momen tersebut.

“Di samping Teddy’s dulu katong sebut Pos Satu. Dulu beta jualan di situ, tahun 80-an. Dulu ju katong ame es batu di sini (Pabrik Es Minerva), sampai taon 1998 masih ada,” kata Mbak Ririn. “Di depan Minerva itu Taman Kota, dulu ramai sekali. Katong lahir taon 70-an nah, masih dapat Taman Kota yang lama,” sambung Bibi Nona.

Sama seperti mama-mama yang lain, Bibi Nona juga punya kisah tentang ini kota sewaktu remaja. Arsip-arsip itu telah ‘memanggil’ datangnya memori masa lalu di isi kepala.

Beta terbayang masa lalu. Biasa habis lari sore, katong ketemu katong pung nyong di sini. Dulu bagus, kalau mau bilang beta senang tampilan yang dulu. Kalau sekarang buat katong pung mata sakit. Terima kasih buat kakak-kakak semua yang sudah buat acara ini, bagus sekali,” kata Bibi Nona sambil menunjuk foto Tugu Sonbai.

“Kakak dong mau makan apa? Minum apa? Ikan bakar? Es Jeruk? Es Teh?” Bibi Nona menawarkan jualannya kepada para penggiat untuk dinikmati secara gratis. Asis Nadjib menolak, khawatir mama-mama rugi. “Sonde apa-apa sayang, itu buat kakak dong karena su kasih izin katong masuk.” Beberapa menit kemudian, 12 gelas es teh dinikmati panitia. ***

Minerva Ijs Fabriek, 20 Oktober 2020
Herman Ef Tanouf


Kata dalam Bahasa Melayu Kupang:
Katong: kami
Beta: saya
Ju: juga
Su: sudah
Ame: ambil
Taon: tahun
Dong: mereka
Pung: punya
Sonde: tidak

Related Posts:

Merekam Kota Kupang, Pameran Arsip Pembuka Mata Publik


Sepuluh bulan, proses yang lumayan lama untuk menyelenggarakan sebuah event kesenian, event kebudayaan ataupun event sejenis. Belum lagi kalau para pekerja kreatif lebih mengandalkan motivasi untuk melayani publik melalui ide dan karya-karya kreatif. Lelah tentu saja ada, tapi tidak bagi hilangnya motivasi.

Minimnya pusat-pusat kesenian pun berpotensi mematikan geliat berkesenian. Kota Kupang dan umumnya di Nusa Tenggara Timur, memang masih sangat minim ruang-ruang kreatif. Mungkin ada, tapi belum dikelola atau dimanfaatkan secara baik, maksudnya bisa diakses publik terutama para pekerja kreatif.

Situasi pandemi dengan berbagai protokol kesehatan, turut berpengaruh terhadap aktivitas kesenian dan kebudayaan. Komunitas-komunitas misalnya, dihadapkan pada berbagai persoalan. Kalau selama berkegiatan, mereka [kelompok-kelompok kecil] mampu menghimpun banyak orang, pandemi telah menyempitkan ruang temu yang nyata.

Jalur virtual? Bisa jadi pilihan, tapi tidak begitu maksimal, tidak begitu dinikmati. Tongkrongan dengan ide, cerita-cerita 'gila', kopi dan mungkin kepul asap, tidak cukup nikmat dirayakan dalam layar-layar handphone. Namun demikian, ide-kreativitas tidak pernah mati selagi orang-orangnya belum mati. Lupakan, mari fokus ke sini, tulisan di bawah ini. Butuh waktu tidak lebih dari lima menit saja untuk dibaca.

Ini sedikit tentang hari pertama dari proses sepuluh bulan yang akan dilangsungkan selama dua minggu, 17 Oktober hingga 31 Oktober 2020.

Pameran Arsip Publik: Keluarga, Romantisme dan Peran Perempuan dalam Pengarsipan

Pameran Arsip Publik bertajuk Memori, Ruang dan Imajinasi yang diselenggarakan oleh Komunitas Sekolah Multimedia Untuk Semua (SkolMus) resmi dibuka pada Sabtu, 17 Oktober 2020 pukul 16.00 WITA di Pabrik Es Minerva, Jalan Siliwangi Kota Lama, Kupang. Acara pembukaan pun disiarkan secara langsung melalui youtube dan akun fanpage SkolMus.

Sebelum dibuka secara resmi oleh pemerintah Kota Kupang melalui tapping video, Pameran Arsip Publik ini didahului dengan Bincang Arsip (talkshow). Para pembicara adalah pelaku pengarsipan yang sebagian arsip dijadikan bahan pameran.

Keluarga, Romantisme dan Peran Perempuan dalam Pengarsipan, demikian tajuk yang menjiwai Bincang Arsip Publik I. Hadir sebagai pembicara, Susan Ellen Frans-Onksen (istri Pdt. Ishak Nikolaus Frans), Mans Mandaru bersama istrinya Beatrix Mandaru-Soi dan dimoderatori oleh Matheos Viktor Messakh. Sedangkan Leopold Nicolaas Nisnoni yang sudah dijadwalkan sebagai salah satu pembicara tidak sempat hadir karena kedukaan.


Para pembicara sekaligus kontributor arsip dalam Pameran Arsip Publik SkolMus. Lebih dari 20 orang hadir sebagai peserta bincang arsip, jumlah tersebut disesuaikan dengan protokol kesehatan yang telah disepakati panitia bersama pemerintah dan Satgas Covid-19.

Susan Ellen Frans-Onksen dalam talkshow mengisahkan usahanya dalam mengarsipkan sejarah. Keluarga adalah sosok-sosok yang menginspirasi Susan dalam menyimpan arsip, terutama ibunya.

Istri dari Direktur pertama Yayasan Alfa Omega (YAO) ini pun ikut mendirikan TK Permata yang berlokasi di Tarus. Perempuan kelahiran Anderson, Amerika Serikat ini pernah menjadi pengajar Bahasa Inggris di Sekolah Teologi Kupang (Universitas Kristen Artha Wacana). Sebagian arsip dan sejarah terkait YAO pun diketahui dari keluarga Susan.

"Saya selalu simpan arsip dan foto-foto. Arsip yang sama yang dikasih ke Yayasan Alfa Omega juga saya simpan. Kadang orang tanya, kalau orang Alfa Omega sibuk, saya jawab," kata Susan.

Mans Mandaru bersama Beatrix Mandaru-Soi mengisahkan usaha mereka dalam mengarsipkan peristiwa masa lalu termasuk hal-hal sepele seperti surat cinta, tapi punya pengaruh besar dalam menjalani kehidupan setelahnya. Mereka berkisah tentang awal dimana cinta dan kasih dibangun hingga hidup sebagai suami-istri. Saat ini, mereka masih menghidupi masa lalu lewat arsip surat-surat cinta dan arsip lainnya seperti dokumen dan foto-foto.

Mans Mandaru juga berkisah tentang peran keluarga-orang tua sebagai sosok yang mengajarkan pentingnya menyimpan arsip. Punya ayah yang berprofesi sebagai seorang guru-menyimpan berkas atau dokumen sekolah, turut mempengaruhi kebiasaan dalam keluarga. Bahkan, "ayah saya punya kebiasaan menulis catatan harian. Kami kagum, ayah masih menulis catatan harian [hingga] dua hari sebelum meninggal," kisah Mans.

Surat-menyurat, jadi media komunikasi utama saat itu. Mans menuturkan, semasa sekolah catatan-catatan penggunaan biaya pun harus dilaporkan kepada orang tua. "Kami harus membuat laporan keuangan karena kalau tidak, maka kami tidak mendapat kiriman uang dari orang tua."

Aktivitas itu kemudian berpengaruh terhadap ungkapan-ungkapan cinta-romantisme yang menyata dalam surat cinta. "Kami bangun hubungan jarak jauh. Untuk merawat cinta itu, saya mengirim surat cinta [kepada Beatrix] lewat kantor pos, dua kali seminggu. Malah di amplop tertulis: Pos Kilat Khusus." Surat-surat yang ditulis sejak 1975 hingga 1980-an masih tersimpan rapi, sebagian dicopy dan diberi kepada tim arsip SkolMus.

Beatrix Mandaru-Soi yang saat itu mengemban pendidikan menengah di SPK Lela, Flores kemudian ditugaskan di daerah Timor Timur membenarkan kisah Mans. Ungkapan cinta dalam surat-surat Mans, jadi bukti bahwa kata-kata yang tertulis dan diabadikan hingga saat ini direalisasikan dalam kehidupan rumah tangga. Kata-kata, bukan bualan semata.

"Yang dilakukan [ditulis Mans] sama seperti yang dilakukan kepada saya. Saya tidak pernah dipukul, tidak pernah disakiti selama 45 tahun menikah," kisah Beatrix.

Pameran Arsip Publik dan Apresiasi

Walikota Kupang Jefrry Riwu Kore ketika membukan secara resmi Pameran Arsip Publik melalui tapping video mengapresiasi usaha SkolMus dalam menyelenggarakan event tersebut. "Atas nama pemerintah Kota Kupang, saya menyampaikan apresiasi atas kepedulian Komunitas Sekolah Musa terhadap sejarah dan perkembangan Kota Kupang," kata Jefrry.

Dalam sambutan Jeffry menandaskan, Kota Kupang eksis sebagai kota modern, juga memiliki banyak situs bersejarah-peninggalan masa lalu sehingga ditetapkan pemerintah RI sebagai heritage city sejak tahun 2013. "Tugas kita untuk menjaga peninggalan sejarah yang masih ada hingga saat ini seperti yang diwujudkan Komunitas Sekolah Musa."

Matheos Viktor Messakh, salah satu kurator dalam arsip menilai Pameran Arsip Publik sebagai participatory archives (arsip partisipatif). Situasi dimana masyarakat benar-benar sadar untuk memberikan atau menjaga arsip-arsip mereka yang akan digunakan untuk kepentingan riset dan aktivitas lainnya.

"Event ini, event pembuka mata bagi masyarakat bahwa sebenarnya mereka punya arsip. Orang berpikir arsip itu yang ada di kantor-kantor pemerintah dan arsip lain, tapi mereka tidak sadar bahwa selembar surat baptis, surat nikah bahkan surat cinta adalah arsip yang bisa digunakan untuk menjelaskan tentang suatu masyarakat," kata Viktor Messakh.

Tindak lanjut dari usaha SkolMus, menurut Viktor perlu dijaga secara rapi agar membuat orang untuk sadar dalam menjaga dan memberikan arsip untuk dilestarikan ataupun dikodifikasi. "Warga Kupang harusnya sadar bahkan pemerintah juga harus sadar bahwa ini langkah yang baik. Digitalisasi arsip saja untuk diakses publik adalah langkah bagus dan maju."

Ayu Ratu, salah satu pengunjung Pameran Arsip Publik pada hari pertama, mengaku mendapat informasi ini dari akun Instagram Merekam Kota (@memoriruangimajinasi). Kesempatan ini dimanfaatkan Ayu untuk menjawabi segala pertanyaan dalam isi kepalanya.

"Sudah lama, beta ingin tahu asal-usul Kota Kupang. Kebetulan sekali ada info kalau SkolMus akan selenggarakan pameran tentang Kota Kupang. Sudah lama juga, beta kepo, beta penasaran, ini bangunan tua [Pabrik Es Minerva] sebenarnya gedung apa? Isinya apa? Es itu maksudnya ice cream? Setelah ke sini, oh ternyata," kata Ayu.

Ia pun menilai kalau bagunan-bangunan tua dan beberapa situs sejarah di Kota Kupang masih jauh dari perhatian pemerintah. "Sebenarnya miris sih [ia membandingkan Kupang dan Kota Tua Jakarta]. Beta harap pemerintah punya andil memperhatikan situs dan bangunan-bangunan bersejarah. Ini kan arsip pribadi, arsip masyarakat, harusnya pemerintah juga lebih jeli, lebih peka terhadap sejarah dan budaya. Terima kasih SkolMus, sudah buka mata kami."

Selain talkshow, Pameran Arsip Publik dibuka dengan penampilan dari beberapa kelompok dan seniman muda di Kota Kupang. Teatrikal "Kota" dipersembahkan oleh Teater Aspira, Digital Drawing oleh Remon Narakaha dari Komunitas Timore Art Graffiti, Pembacaan Puisi dibawakan oleh Ayi Rambu Kareri Emu dari Komunitas Leko, Pertunjukan Musik Akustik dibawakan oleh Fandy Tukan, Ani Mawardy, Ria Hera dan Holly Spirit Band. Beberapa acara tersebut sebelumnya telah direkam dan diedit oleh para penggiat di Komunitas Film Kupang. Sejak 17 Oktober hingga 31 Oktober nanti, Pameran Arsip Publik akan dipandu oleh Alwi Kolin, seniman gambar dari TAG.

Di pameran ini, para pengunjung disuguhkan ratusan arsip yang dipajang di tembok-tembok Pabrik Es Minerva. Selain itu, arsip lainnya dipajang di beberapa titik di wilayah Kota Lama Kupang. Arsip-arsip pilihan itu berupa foto, audio, dokumen disertai narasi pendukung. Anda bisa berkunjung ke ini tempat, menyaksikan dari dekat. 

Pabrik Es Minerva, 17 Oktober 2020
Herman Ef Tanouf

Foto-foto: Tim Dokumentasi Pameran Arsip Publik, SkolMus.

Update informasi terkait jadwal dan jenis kegiatan bisa dipantau di akun Instagram Merekam Kota: @memoriruangimajinasi dan @sekolahmusa.

Related Posts:

Test Swab Massal dan Gratis di NTT

Catatan Membangun Laboratorium Biomolekuler dalam Gerak Kerakyatan Mei-Oktober 2020 di NTT

Oleh: Dominggus Elcid Li*

Konon jika sudah sering berjalan, duri-duri tidak lagi menjadi duri, tetapi duri telah berubah menjadi bunga mawar. Ini kata seorang teman mengutip Si Kecil Theresia, ketika kami bertukar pesan di media sosial.  Telapak yang menginjak duri tak lagi terasa sakit. Hanya seuntai senyum tanda pengertian. Jalanan yang dulu tiada, kini terbuka, dan mulai ramai dilalui. Bahkan pertemuan yang tak disangka menjadi mungkin. Ide berkembang, bertumbuh, dan yang terlibat berlipat ganda. Kegembiraan itu datang dari pertemuan, kerja sama, dan semangat untuk belajar. Tangan yang terbuka, bersedia memberi jauh lebih dibutuhkan daripada tangan yang mengambil. 

Tulisan ini merupakan catatan refleksi perjalanan membangun laboratorium biomolekuler untuk tes massal atau pool test Covid-19. Laboratorium ini adalah laboratorium pertama di Indonesia yang khusus melakukan riset inovasi terkait tes massal. Laboratorium datang dari Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk Indonesia.

Krisis tidak hanya melahirkan penderitaan tetapi melahirkan inovasi. Gambaran ini muncul pada Fainmarinat S.Inabuy PhD, doktor biomolekuler pertama asal NTT lulusan Washington State University. Ia datang dengan ide tes massal. Proses inkubasi idenya seiring dengan rekan lain di Bandung, Hafidz. Tak heran mereka kerap berkomunikasi bersama dengan Dahlan Iskan, wartawan senior itu. 

Pada tanggal 1 Mei 2020 Fainmarinat S. Inabuy PhD dari Forum Academia NTT pertama kali mempresentasikan idenya tentang pembuatan laboratorium biomolekuler untuk test massal di depan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT. Ia menjelaskan dengan gamblang tentang metode pooled test.

Ide itu diam cukup lama, tidak mendapatkan sapaan balik dari pemerintah. Meskipun demikian Fima tetap punya keyakinan. Ia mulai merekrut, dan melakukan pelatihan untuk para laboran di awal Bulan Juni. Dukungan pertama datang dari Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Mereka menyiapkan ruangan, alat, dan reagen. Tak hanya itu, acara pembukaan dan penutup pun mereka persiapkan. Mereka masih sempat memberikan tenun tanda persaudaraan untuk semua peserta. 

Awalnya, Fima sempat mendisain acara pelatihan selama setengah hari saja. Pelatihan berhenti sebelum jam makan siang. Ya, dana makan siang memang tidak ada. Kas Forum Academia NTT sisa 500 ribu. Hanya cukup untuk makanan ringan. Namun dukungan publik luar biasa. Gelombang dukungan masyarakat NTT maupun dari luar NTT datang begitu saja mendukung. BLK (Balai Latihan Kerja) dan Dinas Kesehatan Provinsi NTT pun turun tangan. Mereka ikut membawa makan siang. Pelatihan bisa selesai sore jam 6, dan peserta masih bisa makan malam bersama atau dibawa pulang. Kebanyakan laboran anak kos.

Sejak itu tim pool test berisi para laboran muda terbentuk. Pelatihan demi pelatihan mereka jalankan. Sejak Juni mereka bekerja tanpa mengharapkan upah. Hanya semangat. Modalnya gerakan sukarelawan. Gotong royong. Prinsipnya jika saling membantu kita tidak pernah kekurangan, sebaliknya jika ini dianggap proyek, duit selalu kurang. 

Sejak Juli 2020, SK untuk pendirian laboratorium biomolekuler keluar. Laboratorium ini ditempatkan di Universitas Nusa Cendana. Sejak itu selama tiga bulan doktor biomolekuler ini tak hanya membaca jurnal. Ia adalah mandor laboratorium. Mandor bukanlah kata yang pas, sebab Fima dan keluarganya kemudian juga memberi secara harian. Seluruh makan siang para laboran disumbangkan oleh Ibu Ietje  yang adalah Mama dari Fima, dari Sekolah Abdi Kasih Bangsa, Kupang. 

Sikap sukarelawan itu menular. Setidaknya ada 8 laboran pejuang yang bertahan hingga kini dari 16 orang. Bekerja dari pagi hingga menjelang tengah malam adalah hal biasa. Sebagai anak muda. Mereka telah bertarung hingga titik tertinggi. Memberikan yang terbaik tanpa pamrih. Bekerja dalam kondisi darurat syaratnya hanya satu: one for all, all for one. Humanity

Anak-anak muda ini tak hanya laboran. Mereka adalah pasukan task force sesungguhnya. Dari memasak, cleaning service, mencatat laporan keuangan, hingga membuka jurnal membahas alur pool test mereka kerjakan dalam satu hela nafas. 

Kehadiran Doktor biomolekuler ke-dua asal NTT juga amat membantu. Alfredo Kono, PhD yang pulang dari Iowa State University juga turut mengambil sebagian peran dari pundak Fima. Edo pulang lebih cepat ke Kupang untuk membantu. Jika sudah tiba membaca hasil qPCR, mereka bercakap-cakap dalam dunia mikro itu. Mereka tenggelam dalam alam laboran. Hening dan detil. Waktu seolah diam.

Dari Dinas Kesehatan Provinsi ada srikandi pejuang. Ibu Erlina R. Salmun. Ia adalah pejuang pekerja di dalam birokrasi. Ia membantu yang belum macet. Menyambungkan yang perlu. Ia adalah anomali dalam birokrasi. Pakai hati.

Sekian bulan lalu tim interdisipliner dari Forum Academia NTT yang menginisiasi laboratorium ini sempat difitnah mendapatkan uang 900 ribu per jam oleh beberapa wartawan lapar. Namun isu tidak pernah mereka selesaikan dengan bukti. Tapi, semua itu sudah lama berlalu. Kini, duri-duri itu tak lagi terasa, hanya ada bunga yang mekar. 

Malam-malam menunggu hasil tes dari qPCR sudah terbayarkan. Panas dalam APD di ruang ekstraksi sudah lewat. Jari yang penat menggunakan micro pipet, sudah berlalu. Tubuh yang dingin diguyur air dingin tengah malam keluar dari ruang ekstraksi sudah tak lagi terasa.  

Hari ini, 16 Oktober 2020,  anak-anak muda Indonesia ini sedang mencatatkan sejarah bersama. Mereka membuat Laboratorium Biomolekuler yang hadir karena insiatif rakyat. Momentum semangat persaudaraan yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh mereka buktikan. 

Ya, insiatif ini mungkin yang pertama terjadi di dunia. Laboratorium rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Semangat itu yang sering hilang. Rakyat adalah entitas politik dari republik. Tanpa rakyat tidak ada republik. Ide ketika dikerjakan tanpa kepentingan (interest), dan uang hanya menjadi salah satu variabel dan bukan tujuan ternyata bisa menghasilkan sesuatu.

Hari ini adalah hari kemenangan mereka. Generasi yang menolak tunduk pada sistem normatif birokratis. Sebaliknya mereka berpacu menorehkan keindahan. Gubernur NTT pun tergerak,  Gubernur berjanji akan memberikan swab gratis untuk seluruh warga. Untuk bersama-sama sehat, semua harus punya akses yang sama di saat pandemi.

Prioritas tim saat ini adalah mengurai antrian sample swab sebanyak 3000-an, dan membantu tim surveillance Dinas Kesehatan Provinsi/Kota/Kabupaten di NTT kita sedang berjalan bersama keluar dari krisis. Pendekatan ekonomi saja tidak lagi menjadi solusi. Pendekatan Ekonomi-Kesehatan harus menjadi panglima. Selama para teknokrat dan birokrat meminggirkan rakyat, hanya ada nestapa beruntun. Sebaliknya jika republik dikerjakan dalam politik kerakyatan, untaian bunga mawar jadi hadiah perjalanan melalui sekian duri dan onak. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. 

Dari sebelah Timur rombongan anak muda dari mahasiswa, tukang batu, sarjana baru lulus, para doktor bekerja sama dengan target meringankan beban kita semua saat krisis akibat pandemi Covid-19. Mudah-mudahan krisis segera berlalu, anak-anak bisa segera bersekolah, dan kita semua bisa bekerja, dan berinteraksi seperti sedia kala. Supaya cium hidung atau pipi di tenda duka atau suka bisa berjalan tanpa takut.

Mengerjakan republik perlu dilakukan dengan gembira. Agar pekik ‘merdeka’ dilepaskan ke angkasa tanpa beban, cuma rasa syukur masih bisa saling sapa dan bantu demi kehidupan yang lebih baik. Semoga pemulihan akibat krisis bisa lebih cepat.

*Moderator Forum Academia NTT, Anggota Tim Pool Test untuk NTT

Related Posts:

SkolMus Merekam Kota, Pameran Arsip Publik di Kota Kupang


Kupang, LekoNTT.com - Komunitas Sekolah Multimedia Untuk Semua (SkolMus) akan menyelenggarakan event Merekam Kota. Event bertajuk Pameran Arsip Publik: Memori, Ruang dan Imajinasi ini akan dilangsungkan pada 17 Oktober hingga 31 Oktober 2020 di bekas Pabrik Es Minerva, Jalan Siliwangi Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, NTT.

Pabrik Es Minerva yang dijadikan sebagai tempat Pameran Arsip Publik adalah salah satu gedung bersejarah di Kota Kupang. Pemilik sekaligus sosok di balik adanya pabrik itu adalah Kong Seo yang kini diwariskan kepada Muljadi Pinneng Sulungbudi.

Selain itu, letak Pabrik Es Minerva sangat strategis untuk menjangkau beberapa situs sejarah di Kota Lama, Kupang. Beberapa di antaranya, Benteng Concordia, Tugu HAM atau Tugu Deklarasi Four Freedoom, pelabuhan tua, Bioskop Raya, dan sisa gedung-gedung peninggalan kolonial yang dihancurkan oleh sekutu saat Perang Dunia II.

Pameran ini merupakan praktik merekam kota secara visual yang turut melibatkan warga untuk menyatakan harapan dan kegelisahan terhadap pembangunan kota, tempat mereka tinggal. Arsip yang dihimpun dari berbagai sumber, secara visual akan dipamerkan kembali dengan harapan meningkatkan kepekaan dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat yang tinggal di Kota Kupang.

Selain pameran arsip, beberapa kegiatan pun akan dilangsungkan. Kegiatan dimaksud seperti Bincang Arsip, Instalasi Seni, Workshop Menulis, Fotografi dan Menggambar, Video Mapping dan Exhibition Tour, masing-masing telah dijadwalkan.

Kota Kupang: Memori, Ruang dan Imajinasi

Pameran Arsip Publik ini mengusung tiga tema utama yakni memori, ruang dan imajinasi. Armin Septiexan, Kepala Komunitas SkolMus menjelaskan maksud di balik ketiga tema tersebut.

Kota Kupang dalam memori, dalam konsep diinisiasi dengan mengoleksi, mengumpulkan dan kembali mengaktivasi memori-memori warga tentang Kota Kupang. "Kami mengumpulkan berbagai arsip dari era kolonial hingga runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Kami menggunakan foto, video, audio dan dokumen sebagai medium agar masyarakat kota bisa membaca sejarah, tidak hanya romantis tapi memaknai hubungannya dengan realitas kontemporer," kata Armin.

Ia pun menjelaskan Kota Kupang sebagai ruang, semata-mata menggambarkan situasi kota di hari ini. Ruang diciptakan bagi masyarakat kota untuk membicarakan sekaligus kembali mempertanyakan gagasan atas ruang-ruang publik.

Masyarakat seharusnya aktif dalam dalam proses realisasi pembangunan kota, menciptakan ruang bagi kesejahteraan lahir-batin."

Sedangkan Kota Kupang sebagai imajinasi, diharapkan mampu memberi kesempatan bagi masyarakat kota untuk mewujudnyatakan impian tentang Kota Kupang sebagai tempat tinggal yang aman dan nyaman. "Warga mengaitkan dirinya dengan kota, ada hubungan simbiotik antar warga, mengimajinasikan kotanya akan jadi seperti apa, baik pembangunan maupun manusianya."

Pameran Arsip Publik tentang Kota Kupang Dulu, Kini dan Nanti diselenggarakan atas beberapa motivasi, antara lain:

Pertama, memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat Kota Kupang dalam usaha mendokumentasikan kota. Kedua, menjadi pusat informasi sejarah Kota Kupang dalam bentuk perpustakaan visual yang bisa diakses masyarakat. Ketiga, membangun dialog antar pemilik arsip melalui medium visual storytelling. Keempat, mendukung program Pemerintah Kota Kupang dalam wisata budaya Kota Kupang sebagai heritage city.

Dalam menyelenggarakan Pameran Arsip Publik, SkolMus melakukan persiapan selama 10 bulan, terhitung sejak Januari 2020. Terdapat lebih dari 1.500 arsip yang dihimpun dari berbagai sumber. "Total jumlah itu, tidak semua dipamerkan ke publik. Setelah melewati tahap kurasi dan beberapa pertimbangan, hanya 150 lebih arsip yang akan dipamerkan."

Pameran yang sempat tertunda pelaksanaannya akibat pandemi Covid-19 ini, akan dilangsungkan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. SkolMus dalam komunikasi bersama pemerintah setempat dan Satgas Covid-19 telah bersepakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Pameran akan dilangsungkan selama tiga jam dalam sehari (17 Oktober - 31 Oktober 2020) disertai dengan pembatasan jumlah dan jarak fisik pengunjung, wajib menggunakan masker, alat pencuci tangan pun akan disediakan.

Menarik bahwa pameran ini menerapkan dua konsep yaitu di dalam dan luar ruangan. Di dalam ruangan, pengunjung akan mengakses pameran arsip di dalam gedung Pabrik Es Minerva. Sedangkan konsep luar ruangan, panitia memanfaatkan ruang-ruang publik di sekitar wilayah Kelurahan LLBK seperti tembok-tembok kota, pertokoan, dan gedung-gedung yang tidak terpakai untuk memamerkan arsip.

Usaha SkolMus menyelenggarakan Pameran Arsip Publik disambut baik oleh pemerintah setempat seperti Kecamatan Kota Lama dan Kelurahan Lahi Lai Bissi Kopan (LLBK) yang merupakan lokasi pameran. Selain mengeluarkan izin berkegiatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, apresiasi pun diberikan kepada SkolMus.

"Sangat disayangkan bila tidak ada perhatian khusus soal sejarah kota. Terima kasih kepada teman-teman dari SkolMus yang punya perhatian khusus terhadap sejarah khususnya di Kota Kupang. Kami harap teman-teman tetap bersemangat dan diwariskan untuk generasi selanjutnya," kata Camat Kota Lama Kupang, Pah B. S. Messakh.

Pah Messakh mengharapkan agar pemerintah Kota dan Propinsi dan masyarakat sendiri punya perhatian terhadap situs-situs sejarah dan budaya di Kota Kupang. "Kupang ini kota di dekat pesisir pantai, harus ada perhatian khusus sehingga memberi pengetahuan dan rasa memiliki terhadap situs-situs yang ada, misalnya kenapa disebut Straat A, Tugu Pancasila, Tugu HAM, Four Freedoom, dan situs lainnya."

Di lain pihak, Anastasia Manafe, Lurah LLBK pun mengapresiasi usaha SkolMus dalam menyelenggarakan Pameran Arsip Publik tersebut. "Saya apresiasi SkolMus yang sudah berinisiatif membuat pameran tentang sejarah, khususnya Kota Kupang," kata Anastasia.

Ia pun mengkritisi anak muda di Kota Kupang yang tidak peduli terhadap sejarah dan budaya di kota, tempat mereka tinggal. "Anak-anak muda sekarang tidak terlalu berpikir soal nilai-nilai sejarah, nilai-nilai budaya." (red)

Narahubung Pameran Arsip Publik:

Tata Yunita: 0812-4639-1161 (Info Pameran)
Armin Septiexan: 0812-3998-5907 (Kepala SkolMus)

Update rundown acara: akun Instagram @memoriruangimajinasi


Related Posts:

Tim Kuasa Hukum dan WALHI NTT Kecam Tindak Kekerasan yang Dialami Masyarakat Pubabu


Kupang, LekoNTT.com - Tim Kuasa Hukum Masyarakat Pubabu, Besipae, Timor Tengah Selatan mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat kepada masyarakat Pubabu. Kecaman itu dilayangkan kepada Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi NTT pada Rabu (14/10/2020) melalui surat bernomor: 03/THPB/X/2020.

Surat itu dikirim sebagai akibat dari peristiwa (14/10) dimana masyarakat mengalami tindakan represif dari oknum aparat maupun dari pihak Pemprov NTT. Pada pukul 11.48 WITA, rombongan Pemprov NTT bersama unsur TNI dan POLRI, masing-masing delapan dan tiga orang serta beberapa masyarakat luar, jumlahnya kurang lebih 200 orang.

Tujuan kedatangan rombongan Pemprov NTT hendak melakukan penghijauan dengan menanam lamtoro di lahan yang masih bermasalah. Kehadiran rombongan mendapat penolakan dari masyarakat Pubabu-Besipae. Alasannya, masalah hutan adat Pubabu dan tanah adat Pubabu-Besipae belum ada penyelesaian dan masih dalam suasana pandemi Covid-19.

Pada pukul 13.00 WITA, terjadi keributan antara masyarakat Pubabu-Besipae dan rombongan 
Pemprov BTT. Tindakan represif dilakukan kepada warga Pubabu-Besipae, persis di hadapan anak-anak dan perempuan.

Beberapa korban kekerasan dari insiden tersebut antara lain:

Pertama, Debora Nomleni, perempuan berusia 19 tahun, tangan di putar hingga keseleo.

Kedua, Demaris Tefa, perempuan berusia 48 tahun. Ia dicekik, dibanting, lehernya terluka dan pingsan.

Ketiga, Garsi Tanu, laki-laki berusia 10 tahun, tubuhnya ditarik-tarik.

Keempat, Novi Tamonob, perempuan berusia 15 tahun, dibanting, ditendang, badannya penuh lumpur.

Kelima, Marni Taseseb, perempuan berusia 28 tahun, didorong hingga tubuhnya terpelanting ke tanah.

Sebelumnya pada tanggal 16 September 2020, Wakil Rektor II Universitas Nusa Cendana (Undana) bersama rombongan menuju lokasi Pubabu-Besipae. Mereka membersihkan lokasi untuk persiapan kedatangan Gubernur NTT dan rombongan tapi mendapat penolakan dari warga Besipae. Selanjutnya pada tanggal 25 September 2020, Rektor Undana mendatangi lokasi tersebut untuk memastikan pembersihan lokasi dan mendapat penolakan dari masyarakat adat Pubabu-Besipae.

"Surat kami yang terkami terdahulu, meminta penjelasan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur terkait penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00001 tertanggal 29 Januari 1986 dengan Surat Ukur Nomor: 00001/Mio/1983 yang diduplikat pada tanggal 19 Maret 2013," ungkap Akhmad Bumi, Ketua Tim Hukum Masyarakat Pubabu-Besipae sebagaimana dalam surat tersebut.

Akhmad pun menjelaskan kalau dalam Sertifikat Hak Pakai, tertulis letak obyek tanah berada di Desa Mio, Kecamatan Amanuban Tengah. Padahal Kecamatan Amanuban Tengah berada di Niki-Niki, bukan di lokasi obyek tanah adat Pubabu-Besipae.

"Dalam Sertifikat Hak Pakai tertulis letak obyek tanah hanya berada di desa Mio, tidak mencakup desa Linamnutu, Pollo, Eno Neten dan lain-lain. Sedangkan lahan yang digarap dalam proyek investasi kelor bukan hanya terdapat di Desa Mio, tapi juga desa-desa lain termasuk 29 rumah warga yang dibongkar yang letak lokasinya berada di Desa Linamnutu."

Menurut Akhmad, peta bidang (data fisik) yang terdapat dalam Sertifikat Hak Pakai tidak sesuai dengan data yuridis yang tertulis dalam Sertifikat Hak Pakai. Sebab dalam Sertifikat Hak Pakai, tertulis pendaftaran tanah tanggal 01 Maret 2013 dengan Nomor: 88/7.53.02.300/III/2013, sedangkan Sertifikat Hak Pakai diterbitkan pada tanggal 29 Januari 1986 (baca warkah Nomor; 566/1986).

"Dalam Sertifikat Hak Pakai tidak dicantumkan asal hak berupa konversi atau pemberian hak atau pemecahan/pemisahan/penggabungan bidang, dan lain-lain." Sampai hari ini Pemprov NTT belum memberi penjelasan sesuai permintaan Tim Hukum Masyarakat Adat Pubabu-Besipae terkait penerbitan Sertifikat Hak Pakai, kesalahan data fisik dan data yuridis dalam sertifikat tersebut.

Merujuk surat KOMNAS HAM Nomor: 873/K/PMT/IV/2011 tanggal 06 April 2011, berisikan beberapa poin sebagai berikut:

Pertama, menjaga agar situasi aman dan kondusif di dalam masyarakat dan menghindari adanya intimidasi 
sampai adanya solusi penyelesaian masalah tersebut.

Kedua, menjaga agar kawasan hutan tetap lestari.

Ketiga, menghentikan untuk sementara kegiatan Dinas Peternakan Propinsi NTT dan Dinas Kehutanan Kabupaten Timor Tengah Selatan di lahan bermasalah sampai ada penyelesaian.

Keempat, bahwa Komnas HAM akan menindaklanjuti pengaduan ini dengan melakukan pemantauan ke lokasi dan atau melakukan upaya mediasi para pihak.

Selain itu, adapun surat KOMNAS HAM dengan nomor: 2.720/K/PMT/XI/2012 tanggal 9 November 2012. Isinya sebagai berikut:

Pertama, mengembalikan lahan pertanian yang dipinjam Dinas Peternakan Propinsi NTT yang telah berakhir pada tahun 2000 kepada masyarakat untuk dikelola demi menghidupi keluarganya.

Kedua, mengevaluasi UPTD Propinsi NTT dan Program Dinas Peternakan yang melibatkan masyarakat, dimana pada kenyataannya program tersebut tidak mengembangkan masyarakat tetapi justru membebani masyarakat.

Selanjutnya sebagaimana rekomendasi KOMNAS HAM Nomor: 1.055/R-PMT/IX/2020 tanggal 3 September 2020 kepada Gubernur NTT. Bahwa adanya kontinuitas kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan di lokasi hak pakai setelah terdapat kejelasan status terkait konflik lahan Pubabu-Besipae (vide huruf j).

Di satu sisi, belum ada penjelasan dan penyelesaian masalah tanah adat Pubabu Besipae tersebut, "maka telah kami sampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui surat terdahulu agar tidak menggunakan tanah adat Pubabu-Besipae sampai adanya penyelesaian konflik lahan/ tanah atau sampai adanya kejelasan status hak atas tanah tersebut."

Tim Kuasa Hukum pun meminta agar tanah adat tersebut dikembalikan kepada masyarakat adat Pubabu-Besipae, selanjutnya melakukan pendataan dan pemetaan ulang dengan 
mengedepankan opsi-opsi yang disepakati secara musyawarah-mufakat bersama masyarakat adat Pubabu-Besipae. Selain itu menjaga situasi yang kondusif, memenuhi dan menjaga kelangsungan hidup masyarakat adat Pubabu-Besipae dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia.

Atas kejadian pada Rabu, 14 Oktober 2020, Tim Hukum Masyarakat Adat Pubabu-Besipae menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, mengecam tindakan kekerasan terhadap masyarakat adat Pubabu Besipae oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Kedua, mendesak DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur untuk meminta penjelasan resmi Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur atas tanah masyarakat adat Pubabu-Besipae.

Ketiga, menghentikan segala aktivitas diatas tanah adat Pubabu-Besipae sebelum adanya penyelesaian masalah tanah tersebut.

Keempat, mengembalikan tanah tersebut kepada masyarakat adat Pubabu-Besipae.

Kelima, semua pihak perlu menahan diri dan menjaga situasi yang kondusif.

Tindakan oknum aparat pun mendapat kecaman dari WALHI NTT. "Pemprov NTT seharusnya menindaklanjuti rekomendasi KOMNAS HAM terkait dengan penyelesaian konflik sengketa lahan," kata Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi, Direktur WALHI NTT.

Menurut Umbu Wulang, Pemprov NTT seharusnya menggunakan pendekatan dialog untuk menyelesaikan masalah pubabu. Ia pun menegaskan, WALHI NTT akan menyurati Gubernur NTT untuk menghentikan aktivitas di lapangan dan melakukan dialog dengan warga.

"Gubernur NTT harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. WALHI NTT menyatakan tidak percaya dengan kinerja penyelesaian masalah yang dilakukan oleh aparat Pemprov yang menangani permasalahan di Pubabu karena lebih banyak praktek-praktek kekerasan yang dilakukan."

Umbu Wulang pun meminta agar aparat kepolisian segera melakukan proses hukum kepada pihak yang melakukan kekerasan terhadap warga. Di lain pihak, Pemprov NTT melalui Plt. Badan Pendapatan dan Aset Daerah Welly Rohi Mone terkait video yang beredar di medsos.

“Anak buah saya yang justru jadi korban hingga kepala benjol,” kata Welly pada Rabu (14/10) seperti dilansir media online NTT Terkini.

Di pernyataan lain pada media pemberitaan yang sama, Welly mengatakan pihaknya memang datang untuk persiapan lahan, karena dekat musim penghujan. "Kami juga tidak usik warga setempat yang bolak-balik di depan kami.” Welly pun menuturkan kalau masyarakat melalui video tersebut seperti sinetron saja yang mau kejar tayang. (red)

Baca juga artikel lainnya tentang KONFLIK PUBABU


Related Posts:

Di Gedung Dewan | Puisi Felix K. Nesi


Di kerumunan ini kita bertemu, Sayangku
Aku genggam tanganmu dan kau
Bertanya akan jadi apa negara kita nanti?

Petani ditembak dan pembunuh aktivis tidak pernah ditangkap
Jurnalis dipenjara dan orang Papua diberondong peluru
Koruptor dilepas tetapi negara ingin mengurusi percintaan kita

Angin berhembus pelan, membelai rambutmu, membelai bendera kita
Seorang polisi di pagar gedung itu mengusirmu tanpa ragu
Ia mengenang puterinya yang mirip denganmu
Tetapi tidak merasa malu untuk memukuli kita

Aku menatap wajahmu dan mataku melihat anak kita:
Laki-laki kecil yang  membuat cita-cita tanpa takut
ditangkap polisi

Yang ke rumah sakit tanpa harus mengutang
Yang tidak khawatir pajaknya menjadi tas istri pejabat
Yang presidennya tidak dikelilingi penjahat HAM
Yang hutannya tidak dibakar pengusaha
Yang menggarap sawah tanpa takut ditembak aparat

Aku melihat anak kita bermain di dunia yang lebih
baik daripada ini
Dan aku melihat kamu

Kau memeluk pinggangku dan aku ingin terus melawan
Sebab aku mau mencintaimu tanpa takut ditangkap polisi

Kupang, 2019

Felix K. Nesi

Related Posts:

Gedung DPR RI Dijual Murah, Penjual: Fisik Bagus, Isinya Bobrok


Jakarta, LekoNTT.com - Masyarakat Indonesia terutama warganet selalu punya banyak cara untuk mengungkapkan kekecewaan. Selain melalui akun-akun media sosial, warganet pun memanfaatkan aplikasi penjualan online sebagai media satir-sarkas.

Pada Rabu, 7 Oktober 2020 ada sejumlah warganet mengekspresikan kekecewaan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan 'menjual' gedung DPR RI beserta isinya, termasuk para anggota DPR. Kisaran harga dimulai dari Rp 500 hingga Rp 99.000.

"Gedung 80 persen masih bagus, minus isinya sudah bobrok," ungkap salah satu akun dalam penawaran produk di Shopee. Adapun deskripsi produk dari akun yang lain lagi, "dijual karena kekurangan keadilan."

Ekspresi itu sebagai wujud penolakan atas disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja pada Senin, 5 Oktober 2020 lalu. Di media sosial seperti Twitter dan Instagram, berbagai tagar penolakan digaungkan hingga Mosi Tidak Percaya kepada pemerintah dan DPR.

Pihak Shopee sendiri melalui Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintahan, Radytio Triatmojo mengatakan iklan penjualan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan di Shopee. Iklan-iklan sejenis ditindaklanjuti dengan dihapus dari aplikasi.

"Kami telah memastikan semua produk terkait dan toko yang menjual Gedung DPR di aplikasi Shopee yang tidak sesuai dengan standar ketentuan penjualan produk di aplikasi kami, dan ditindaklanjuti untuk segera diturunkan guna menjaga kenyamanan pengguna Shopee," kata Radityo dalam keterangan tertulis pada Rabu (7/10).

Di lain pihak Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar ketika melalukan jumpa pers melalui siaran langsung di akun Instagram DPR RI mengatakan, pihaknya tidak akan mempolisikan para penjual. "Ya enggak apa-apalah, joke-joke semacam itu kan bagian dari proses pendewasaan kita semua," katanya.

Namun demikian, ia meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengusut aksi tersebut. Gedung DPR sebagai aset/ milik negara tercatat di Kemenkeu. "Enggak (dilaporkan, red), ini semua tercatat oleh Kemenkeu, jadi kalau ada yang melakukan informasi yang semacam itu ya Kemenkeu dan kepolisian yang silakan menindaklanjuti."

Ketika dilakukan penulusuran pada pagi tadi, Kamis (8/10), tawaran penjualan tersebut sudah diturunkan oleh pihak Shopee. Demikian pun dengan tawaran sejenis di aplikasi Tokopedia. (en)

Related Posts:

Omnibus Law Cilaka Sah, Pekerja Rugi, Demokratisasi Penyiaran Terancam

 

Jakarta, LekoNTT.com - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 5 Oktober 2020, mengesahkan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang meski pembahasannya mendapat kecaman dari publik. Pengesahan yang berlangsung saat Indonesia masih di bawah tekanan pandemi ini, didukung mayoritas fraksi di DPR, yaitu PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN. Sedangkan dua Fraksi lainnya, Demokrat dan PKS menolak pengesahannya.

Sebagaimana video yang beredar luas di jagat maya, perwakilan dari Fraksi Demokrat dan PKS menyatakan secara tegas menolak disahkannya RUU tersebut. Kedua fraksi itu kemudian memilih walkout dan tidak bertanggungjawab atas pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Sebelumnya dalam persidangan, perwakilan fraksi yang ingin menyampaikan aspirasi dibungkam suaranya lewat mute mic yang dilakukan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Aksi Puan ini kemudian dikecam publik terutama netizen karena dianggap membungkam suara rakyat.

Fokus Kritik dan Penolakan Publik

Fokus utama dari kritik publik adalah prosedur pembahasan yang cenderung mengabaikan aspirasi publik; yang terdampak langsung oleh regulasi ini. Indonesia tengah dilanda pandemi, diikuti dengan adanya sejumlah pembatasan ruang gerak demi mencegah penyebaran virus. Tapi di saat rakyat diimbau untuk patuh, pemerintah dan DPR secara 'diam-diam' meneruskan pembahasan.

Ada tekanan kuat dari publik agar pembahasan dihentikan. Negara, dalam hal ini pemerintah diminta untuk fokus pada penanganan Covid-19 yang makin mewabah. Permintaan itu pun untuk mengurangi kegaduhan publik, tapi suara-aspirasi itu tidak didengar oleh pemerintah dan DPR.

Selain prosedur pembahasan, penolakan publik terutama pada substansi dari Omnibus Law. Publik menilai, dengan adanya Omnibus Law akan merugikan buruh dan kepentingan negara dalam jangka panjang.

Undang-undang sapujagat ini berusaha mengubah sejumlah undang-undang sekaligus. Semula akan mencakup 79 undang-undang, belakangan ada yang dikeluarkan dari pembahasan. Namun ada juga yang dimasukkan lagi menjelang akhir.

Pemerintah merevisi cukup banyak pasal Undang-Undang Ketenagakerjaan. Revisi itu terkesan memberi kemudahan bagi pengusaha ataupun investor, tapi di saat yang sama merugikan pekerja. Undang-undang baru ini pun melonggarkan kebijakan untuk mendorong investasi, namun akan memiliki implikasi yang membahayakan lingkungan dalam jangka panjang.

Undang-undang terkait dengan jurnalis dan media pun diubah. Beberapa di antaranya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Pers kemudian dikeluarkan dari pembahasan.

AJI Indonesia dalam Menyikapi Omnibus Law

Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja membuat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia beri kecaman keras kepada pemerintah dan DPR. AJI Indonesia menilai, pengesahan itu dilakukan secara tergesa-gesa, tidak transparan dan mengabaikan aspirasi publik.

Pembahasan undang-undang memang sudah dipersoalkan sejak awal karena rendahnya partisipasi publik dalam pembahasan, terutama dari kelompok yang terdampak langsung dari regulasi tersebut, di antaranya adalah buruh. Pertanyaan soal partisipasi itu makin besar karena DPR dan pemerintah ngotot tetap melakukan pembahasan pada saat negara ini menghadapi pandemi. Saat undang-undang ini disahkan, kasus infeksi sudah lebih dari 311.000 dan lebih dari 11.000 meninggal.

"Sikap ngotot pemerintah dan DPR ini menimbulkan pertanyaan soal apa motif sebenarnya dari pembuatan undang-undang ini. Kami menilai bahwa pembahasan yang cenderung tidak transparan dan mengabaikan aspirasi kepentingan publik ini karena pemerintah ingin memberikan insentif yang besar kepada pengusaha agar investasi makin besar meski mengorbankan kepentingan buruh dan membahayakan lingkungan hidup," kata Ketua Umum AJI Indonesia, Abdul Manan pada Rabu (7/10) melalui situs web AJI.

Menurutnya, Pemerintah Joko Widodo sendiri sejak awal memang menggadang-gadang Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Tujuannya hanya untuk menggenjot investasi.

AJI Indonesia pun mengecam pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja karena merevisi pasal-pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang justru mengurangi kesejahteraan dan membuat posisi buruh lebih lemah posisinya dalam relasi ketenagakerjaan. Hal ini ditunjukkan dari revisi sejumlah pasal tentang pengupahan, ketentuan pemutusan hubungan kerja, ketentuan libur dan pekerja kontrak.

"Omnibus Law ini membolehkan PHK dengan alasan efisiensi, perusahaan melakukan penggabungan, peleburan atau pemisahan. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi pada 2012 melarang PHK dengan alasan efisiensi."

Omnibus Law juga menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak dan menyerahkan pengaturannya melalui Peraturan Pemerintah. "Praktek ini tentu saja bisa merugikan pekerja media yang cukup banyak tidak berstatus pekerja tetap. Ketentuan baru ini membuat status kontrak semacam ini akan semakin luas dan merugikan pekerja media."

Omnibus Law juga mengurangi hari libur, dari semula bisa dua hari selama seminggu, kini hanya satu hari dalam seminggu. Pasal soal cuti panjang juga dihapus dan menyebut soal pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja/buruh bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. 

Ketentuan soal ini juga disebut harus diatur dalam perjanjian kerja bersama. "Padahal kita tahu bahwa mendirikan serikat pekerja di media itu sangat besar tantangannya sehingga sebagian besar media kita tidak memiliki serikat pekerja."

Di lain pihak Sekretaris Jenderal AJI Indonesia, Revolusi Riza menjelaskan Omnibus Law juga menghapus pasal sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan. "Ini bisa menjadikan kesejahteraan jurnalis makin tidak menentu karena peluang pengusaha memberikan upah layak semakin jauh karena tidak ada lagi ketentuan soal sanksi," katanya.

Selain itu, AJI Indonesia pun memberi kecaman atas pengesahan Omnibus Law karena merevisi Undang-Undang Penyiaran dengan ketentuan baru yang tidak sejalan dengan semangat demokratisasi di dunia penyiaran. Omnibus Law ini akan membolehkan dunia penyiaran bersiaran secara nasional, sesuatu yang dianggap melanggar oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

"Padahal, larangan siaran nasional ini justru untuk mendorong semangat demokratisasi penyiaran, yaitu memberi ruang pada budaya dan ekonomi lokal bertumbuh. Omnibus Law juga memberi kewenangan besar kepada pemerintah mengatur penyiaran. Sebab, pasal 34 yang mengatur peran KPI dalam proses perizinan penyiaran, dihilangkan."

Dihapusnya pasal tersebut pun menghilangkan ketentuan batasan waktu perizinan penyiaran yaitu 10 tahun untuk televisi, 5 tahun untuk radio dan juga larangan izin penyiaran dipindahtangankan ke pihak lain. Ketentuan penting lain yang diubah Omnibus Law adalah diberikannya wewenang migrasi digital sepenuhnya kepada pemerintah.

"Padahal migrasi digital bukan hanya semata alih teknologi tetapi juga perubahan tata kelola penyiaran yang selayaknya diatur negara pada tingkat undang-undang, bukan di Peraturan Pemerintah," tutup Riza. (red-ht-klk)

Related Posts:

Gagalkan Omnibus Law hingga Mosi Tidak Percaya Kepada Pemerintah dan DPR RI


Pada Senin, 5 September 2020 Omnibus Law RUU Cipta Kerja lanjut dibahas dan disahkan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRI RI) walaupun ditentang oleh banyak kelompok masyarakat. Padahal jelas, setiap pasal dalam Omnibus Law justru menunjukkan negara mengabaikan hak rakyat untuk hidup bermartabat dan justru mempercepat perusakan lingkungan.

Sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) menuntut Pemerintah dan DPR RI membatalkan pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Muhammad Isnur, Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) sekaligus perwakilan FRI melalui keterangan tertulis mengatakan, RUU Cipta Kerja punya peluang menciptakan koruptor dan keserakahan dari para investor hitam. Pemerintah dan DPR telah mengkhianati rakyat Indonesia.

"Mosi Tidak Percaya kepada DPR dan Pemerintah. Rakyat menuntut, batalkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja! Pemerintah dan Parlemen telah melakukan pengkhianatan kepada rakyat  dan konstitusi. Sikap keras kepala mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja tepat di saat rakyat dilanda kesusahan besar akibat Pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi menunjukkan Pemerintah dan DPR telah menjadi antek penjajahan investor jahat dan koruptor," kata Isnur pada Senin (5/10/2020).

Isnur menandaskan kecaman keras FRI kepada Pemerintah RI dan DPR. "Rakyat Indonesia menuntut segera dihentikannya berbagai bentuk kriminalisasi kepada buruh dan rakyat yang akan melakukan mogok serta demonstrasi menolak Omnibus Law Cipta Kerja. FRI mengingatkan bahwa berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat dijamin oleh konstitusi sehingga tidak boleh dihapuskan oleh niat jahat pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja yang hanya akan menghadirkan penjajahan gaya baru."

FRI mengajak masyarakat untuk semakin menyuarakan dan memperluas Mosi Tidak Percaya. Hal itu bisa dilakukan lewat aksi-aksi baik di dunia maya maupun dunia nyata untuk menggagalkan Omnibus Law dengan segala cara, lewat segala media. Termasuk mendukung rencana mogok massal buruh dan mengajak masyarakat, termasuk perempuan, di berbagai daerah dan sektor kehidupan (mahasiswa, tani, nelayan, kaum miskin kota dan desa) untuk mendukung pemogokan tersebut.

Omnibus Law Dipertanyakan

Pengesahan Omnibus Law, memancing banjir investasi meski dengan mutu yang dipertanyakan. Sebagian besar investasi berubah percepatan proyek mercusuar nasional, berkedok pembangunan strategis yang justru membuat masyarakat tidak mampu mempertahankan lahan penghidupannya.

Misalnya, Proyek Strategis Nasional dalam bentuk pembangunan pelabuhan dan bandar udara internasional baru, diantaranya Bandara Kertajati Jawa Barat, Bandara Internasional Yogyakarta, Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung, Pelabuhan Makassar New Port. Selain itu destinasi wisata baru seperti Labuan Bajo yang abai pembangunan berkelanjutan dan menghabisi penghidupan nelayan dan petani.

Contoh lainnya adalah Proyek Strategis Nasional dalam bentuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, seperti PLTU di Batang, Cirebon dan Indramayu, yang juga menghancurkan lahan petani dan nelayan. Alih-alih memikirkan nasib petani dan nelayan yang kehilangan sumber penghidupannya, RUU Cipta Kerja justru memfasilitasi keserakahan dan korupsi banyak investor hitam dengan bantuan oligarki.

Oligarki adalah persekutuan jahat antara pengusaha dan pejabat pemerintah/aparat keamanan yang menggunakan berbagai cara untuk merampas sumber penghidupan masyarakat. Semua itu didasarkan dengan dalih pengadaan lahan untuk “kepentingan umum” tanpa indikator yang bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas.

Mimpi banjir investasi yang digadang-gadang dalam RUU Omnibus Cipta Kerja sudah bisa dipastikan tidak akan menjadi penyelamat ekonomi nasional. RUU Omnibus Cipta Kerja memberikan kemudahan perizinan hanya bagi segolongan pengusaha yang menjadi kroni pejabat dan anggota DPR yang memperluas korupsi.

Dicabutnya banyak kewenangan daerah dalam perencanaan fungsi wilayah untuk berbagai sektor serta perijinan menunjukkan keterbatasan pemahaman penyusun RUU Omnibus Cipta Kerja dalam pentingnya melibatkan daerah dalam agenda pembangunan. Niat pembenahan regulasi yang digadang-gadang dengan RUU Omnibus Cipta Kerja justru akan menciptakan lebih banyak penyumbatan dalam implementasi karena simplifikasi yang dilakukan hanya membabat ujung belaka tanpa perencanaan yang terintegrasi dengan agenda pembangunan.

Siapakah yang Paling Merugi dengan Adanya RUU Omnibus Cipta Kerja?

Kita semua. Contohnya Omnibus Law Cipta Kerja membuat pengusaha dapat menikmati Hak Guna Usaha (HGU) langsung 90 tahun. Padahal sebelumnya hanya 25 atau 35 tahun dengan perpanjangan 25 tahun jika perusahaan memenuhi syarat. Tentunya ini akan semakin memperdalam dan memperluas konflik agraria, dimana perempuan seringkali mengalami intimidasi dan kekerasan yang berlapis.

Seperti perempuan adat Pubabu yang diancam kriminalisasi karena melakukan aksi buka baju saat berhadapan dengan aparat keamanan.

Omnibus Law Cipta Kerja mengancam kedaulatan pangan karena ketentuan yang menyamakan kedudukan produksi pangan dalam negeri maupun cadangan pangan nasional dengan impor pangan sebagai sumber penyediaan pangan. Pasar domestik akan dibanjiri dengan pangan impor, sementara subsidi untuk petani dan nelayan terus dicabut. Terlebih sebagian besar perempuan produsen pangan merupakan produsen subsisten.

Omnibus Law ini pun mendukung penindasan dan kecurangan bagi kaum buruh. Jaminan pekerjaan layak dihilangkan karena outsourcing dan kontrak bisa semakin merajalela. Upah dan pesangon pun tidak mendapat perlindungan, sehingga akan semakin banyak kesewenang-wenangan pengusaha nakal.

Omnibus Law memperburuk perlindungan hak perempuan buruh. Tidak dikenal cuti karena haid atau keguguran karena hanya menyebutkan cuti tahunan dan cuti panjang lainnya yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Buruh, petani, nelayan, masyarakat adat dan perempuan, serta kita semua tidak sedikit pun mendapatkan jaminan dalam Omnibus Law ini untuk memperoleh manfaat berkelanjutan dari potensi sumber daya alam. Penghilangan proses partisipasi dalam AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) di RUU Omnibus Cipta Kerja menciptakan kontestasi yang tidak berimbang antara pengusaha yang tidak peduli perusakan alam dengan publik.

RUU Cipta Kerja justru memberikan insentif pada pengusaha gelap dengan penghapusan izin lingkungan, dan juga perusahaan hanya dihukum administrasi bukan pidana jika mampu membayar denda. Alih-alih mewariskan alam yang lestari, agenda pembangunan berkelanjutan justru akan dirusak dengan Omnibus Law Cipta Kerja sehingga generasi penerus tidak akan mendapatkan apa-apa demi kepentingan sesaat.

Masifnya perampasan lahan, sulitnya lapangan pekerjaan, maupun hak-hak buruh yang semakin dipangkas juga dapat mendorong migrasi tenaga kerja. Perempuan banyak bermigrasi untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Perempuan buruh migran terus mengalami kekerasan dan pelanggaran hak yang berlapis karena minimnya perlindungan negara.

Sumber: Diolah dari Siaran Pers Fraksi Rakyat Indonesia, 5 Oktober 2020.

Related Posts:

Yakob Bagulat deng Tuhan

 Oleh: Armando Soriano


Ilustrasi: Armando Soriano

Carita Mula Mula 32:22

Itu malam, Yakob bangun ais dia ator ko dia pung bini dua-dua, dia pung bini piara dua-dua, deng dia pung ana 11 orang, ko dong langgar pi di kali Yabok pung sablá. Waktu dong samua su sampe di sablá, ju dia kirim dia pung pusaka samua pi sana.

Ma Yakob tenga sandiri di situ. Ais ju, ada satu laki-laki datang, ko bagulat deng dia sampe amper siang. Waktu itu laki-laki rasa dia su mau kala, ju dia hantam Yakob pung pinggul, sampe dia pung tulang bonggol talapás dari dia pung tampa dudu.

Tarús, itu laki-laki bilang, “Lapás sang beta, te lai sadiki matahari su mau nae.” Ma Yakob manyao, bilang, “Lu omong kasi berkat sang beta dolo, baru beta lapás sang lu!”

Ju itu laki-laki tanya, bilang, “Lu pung nama, sapa?” Dia manyao, bilang, “Yakob.” Ais, itu laki-laki omong, bilang, “Lu pung nama, bukan Yakob lai. Ma mulai sakarang, orang pange sang lu Isra'el, tagal lu su bajuang lawan manusia deng Tuhan Allah, sampe lu manáng.” (Nama Isra'el pung arti ‘yang bagulat deng Allah’).

Tarús Yakob tanya, bilang, “Lu pung nama, sapa?” Ma itu laki-laki bilang, “Lu mau tanya beta pung nama, bekin apa?” Ais ju dia omong kasi berkat sang Yakob di situ.

Lantas Yakob omong bilang, “Beta su dapa lia Tuhan Allah muka deng muka, ma beta masi idop.” Tagal itu, dia kasi nama itu tampa, Peni'el yang dia pung arti ‘Tuhan pung muka’.

Matahari su nae, waktu Yakob jalan kasi tenga itu tampa. Ma dia jalan doka-doka, tagal dia pung pinggul tasala. Andia ko sampe sakarang, orang Isra'el dong sonde makan binatang pung daging pinggul, tagal Tuhan puku bekin tasala dong pung ba'i Yakob pung tulang pinggul.

Kupang, 21 Juli 2019.

Related Posts:

Negara Rugi 135 Juta, Diamkan Kasus Teko di TTU, Kejari Jadi Negosiator Koruptor?

Kefamenanu, LekoNTT.com - Kasus rekrutmen 1.712 tenaga kontrak (Teko) tahun 2019 di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) belum juga usai. Dalam rekrutmen itu, diduga negara mengalami kerugian mencapai 135 juta rupiah sebagaimana konfirmasi Kejaksaan Negeri (Kejari) TTU.

Jumlah kerugian itu merupakan temuan BPK yang termaktub dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Nomor: 85.b/LHP./XIX.KUP/07/2020 tanggal 7 Juli 2020. LHP BPK memuat laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten TTU tahun anggaran 2019.

Kasus tersebut pun telah ditutup oleh Kejari TTU dengan alasan kerugian negara telah dikembalikan. Namun beberapa penggiat anti korupsi dari Lembaga Anti Kekerasan Masyarakat Sipil (Lakmas) Cendana Wangi NTT, Gerakan Rakyat Peduli Demokrasi dan Keadilan (Garda) dan Forum Anti Korupsi (Fraksi) TTU mempertanyakan tindakan Kejari TTU.


Perwakilan Lakmas, Garda & Fraksi saat berada di Kantor Kejari TTT. (Foto: VM)

Apresiasi Sekaligus Konfirmasi Transparansi

Pada Selasa, 9 September 2020 lalu perwakilan penggiat anti korupsi dari ketiga lembaga tersebut mendatangi Kantor Kejari TTU. Adalah  Direktur Lakmas Cendana Wangi NTT Victor Manbait, Ketua Garda TTU Paulus Bau Modok dan Ketua Frkasi TTU Willem Oki. Mereka mengapresiasi usaha Kejari TTU yang telah menginformasikan kepada publik terkait adanya kerugian negara sekaligus mempertanyakan informasi yang dinilai tidak utuh.

"Kami mau sampaikan proficiat kepada pak Kejari (Bambang Sunardi, red) karena baru pertama kali Kejari TTU dengan gagah mengumumkan ke publik, negara rugi atas kasus korupsi. Ini luar biasa. Hanya saja pak Kejari lupa menginformasikan, apakah ada perbuatan melawan hukum atau tidak? Siapa yang melakukan itu dan obyeknya yang mana?" kata Victor Manbait melalui keterangan tertulis.

Victor menilai perlu adanya kejelasan agar publik tidak dibuat bingung, sebab  rekrutmen 1.712 Teko tidak berdasarkan SOP yang termaktub dalam Perbup TTU Nomor 10 Tahun 2012 tentang SOP penerimaan tenaga kontrak daerah. Rekrutmen itu tidak melalui penilaian berjenjang dan tidak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen  Pegawai Pemerintah Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja. Selain itu, rekrutmen itu pun bertentangan dengan Permendiknas Nomor 7 tahun 2020 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Guru, Kepala Sekolah dan Peningkatan Kesejahteraan Guru.

"Ini harusnya dijelaskan dengan terang benderang oleh pak Bambang. Juga apakah temuan LHP BPK ini ada juga atau pak Bambang membaca sepintas saja?"

Di tahun 2019, dalam APBD INDUK TA 2019, Pemda TTU tidak menganggarkan belanja honor teko untuk 1.712 orang tapi bagi 525 orang. Dalam proses, setelah sembilan bulan kemudian "baru minta lagi dan mengusulkan ke DPRD untuk mengalokasikan honor Teko bagi 1.712 orang. Itu tidak disetujui DPRD dan Bupati TTU mengakomodirnya dengan membuat Perbup Perubahan APBD memasukan anggaran itu."


Victor Manbait, Paulus Modok dan Willem Oki saat memberi keterangan pers.

Kejari TTU Jadi Negosiator Koruptor?

Paulus Bau Modok menilai Kepala Kejari TTU seolah menjadi negosiator untuk para koruptor di TTU. Menurutnya Kepala Kejari TTU yang 'berkomunikasi' dengan Plt. Sekda TTU Frans Tilis sebatas informasi kepada publik bahwa negara rugi tapi kasusnya didiamkan.

"Saya kira ini sudah salah fungsi Kejari TTU, jangan menjadi pembela  para koruptor di sini. Rakyat TTU ini diam. Lihat kami beberapa orang saja, meski demikian suatu saat mereka akan bertindak  karena hukum tumpul di sini. Sekian tahun ini (TTU, red) sudah dirusak oleh penegak hukum terhadap para koruptor di sini."

Lebih lanjut Paulus mengatakan informasi tersebut akan disampaikan kepada pengawas kejaksaan dan komisi kejaksaan. "Kita minta kepada Kejaksaan Agung, Kejati NTT untuk copot ini orang karena tidak pantas untuk menjadi penegak hukum di TTU."

Paulus menyayangkan tindakan Kejari TTU yang menilai pengembalian uang negara sebagai niat baik. "Orang setelah  diperiksa  ada kerugian negara baru ketahuan, kok pak Kejari bilang ada niat baik untuk mengembalikan?"

"Orang ada niat baik itu kalau belum diproses, dia sudah datang (mengaku, red). Temuan dari BPK itu sudah disampaikan bahwa dia sudah bayar, itu [sebenarnya] tidak dibayar. Sudah diproses baru mulai negosiasi. Kejari jangan jadi negosiator!"

Paulus pun meminta kepada DPRD TTU agar ikut ambil bagian dalam penyelesaian kasus Teko terutama terkait dugaan adanya upaya perlindungan bagi koruptor. "Saya minta teman-teman DPRD TTU, segera bersidang untuk menyatakan sikap terhadap persoalan yang serius ini. Kami, rakyat ini mau kemana lagi kalau DPRD sebagai wakil kami juga dia diam sementara  kejahatan di depan matanya."

Willem Oki pun menegaskan kalau kasus yang ditangani oleh Kejari TTU telah melecehkan upaya penegakan hukum. "Ini penghinaan  terhadap negara hukum terutama terhadap para penegak ukum di TTU dan merupakan pelecehan terhadap seluruh rakyat TTU."

Willem menilai, komunikasi antara Kejari dan Pemda TTU dalam menghentikan kasus Teko tidak melalui prosedur yang nyata. "Kejaksaan selama ini tidak mandiri samasekali. Kita ke sini untuk membuat Kejari peduli secara mandiri dalam proses penegakan hukum, khususnya atas kasus tenaga kontrak ini." (alk)

Related Posts:

Beato Termuda Abad ke-20, 14 Tahun Meninggal Tubuhnya Masih Utuh

"Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita akan melihat seorang kudus mengenakan jins, sneakers, dan sweater."

Programer yang Akan Jadi Beato

Venerabilis Carlo Acutis, programer kelahiran London, Inggris pada tanggal 3 Mei 1991. Ia adalah seorang remaja Katolik Roma yang meninggal pada 12 Oktober 2006  di Monza, Italia. Carlos Acutis meninggal dalam usia 15 tahun akibat leukemia yang dideritanya. Semasa hidup, ia membaktikan diri dengan mendokumentasikan segala mukjizat Ekaristi di seluruh dunia melalui situs web yang dikelolanya.


Venerabilis Carlos Acutis. (Foto: CNS/ Sainthood Cause of Carlo Acustis)

Keahlian dalam dunia komputer menjadikan Carlo Acutis mengabdikan dirinya dalam wujud yang unik. Ia mendalami imannya dengan menjadikan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi sebagai dasar spiritualitasnya; bersaksi tentang Ekaristi kepada masyarakat (umat) dunia melalui situs webnya, carloacutis.com. Di situs ini, ia menulis sebuah pernyataan: Eucharistia, La mia Autostrada per il Cielo (Ekaristi adalah jalan tol saya ke surga).

Carlo, menjadikan dunia komputer (IT) sebagai medium untuk mewujudkan kecintaannya pada Ekaristi, Rosario, dan Gereja. Ia juga peduli pada hak-hak penyandang disabilitas, terutama ketika ada yang mengejek mereka, juga peduli kepada anak-anak jalanan dan para pengemis.

Motivasinya itu terinspirasi dari konsep Santo Yohanes Paulus II tentang pentingnya pemanfaatan komputer dan internet untuk pewartaan. Carlo, remaja yang terlahir dengan segudang bakat. Selain sebagai programer komputer dan membuat situs web, ia juga kerap menyunting film dan membuat animasi. Kemampuannya itu dibarengi dengan sikap pedulinya yang sangat tinggi.

Pada tanggal 1 Oktober 2020, makamnya dibuka kepada publik sebagai wujud penghormatan jelang Beatifikasi (salah satu tahap menjadikan seseorang yang telah meninggal sebagai orang suci dalam Gereja Katolik). Ketika makamnya dibuka, tubuhnya masih dalam keadaan utuh, tidak membusuk ataupun rusak.


Makam Carlos Acutis dengan tubuh utuhnya (Foto: Keuskupan Asisi, Italia)

Dalam jadwal proses tersebut akan dilangsungkan pada 10 Oktober 2020 di Basilika Santo Fransiskus Asisi, Italia oleh Paus Fransiskus. Sedangkan makamnya akan terus dibuka kepada publik hingga 17 Oktober 2020. Carlo akan menjadi orang kudus, pelindung IT.

“Carlo adalah anak laki-laki di zaman kita. Seorang anak laki-laki era internet, dan model kesucian era digital, seperti yang disampaikan Paus Fransiskus dalam suratnya kepada kaum muda di seluruh dunia. Komputer… telah menjadi cara untuk melewati jalan-jalan dunia, seperti murid-murid Yesus yang pertama, membawa ke dalam hati dan rumah berita tentang kedamaian sejati, yang memuaskan dahaga tak terbatas yang mendiami hati manusia,” ucap Mgr. Sorrentino seperti dilansir Catholic News Agency.

Mgr. Sorrentino pun menandaskan, wajah duniawi dari Carlo Acutis memang sudah tidak tampak sebagaimana adanya ia ketika masih hidup. Wajah yang tampak saat ini adalah wajah yang mengarah kepada Tuhan.


Jenazah Carlos Acutis saat dibuka untuk publik. (Foto: Keuskupan Asisi, Italia)

Kondisi itu ditegaskan Pastor Carlos Acácio Gonçalves Ferreira, Rektor Sanctuary of Spoliation Assisi, tempat makam Acutis berada. "Tubuhnya ditemukan utuh-bukan utuh tapi integral, organnya masih lengkap. Rekonstruksi hanya dilakukan di bagian wajahnya."

Pastor Carlos Ferreira mengapresiasi dan memuji Acutis sebagai remaja yang bisa mencapai kekudusan. Acutis, remaja dengan karya dan kesaksian istimewa yang juga mencintai kesederhanaan. Saat meninggal hingga dimakamkan pada 2006 lalu, ia mengenakan pakaian kesehariannya. Tidak ada kemewahan.

Untuk tampilannya itu, Pastor Carlos Ferreira bilang "untuk pertama kalinya dalam sejarah kita akan melihat seorang kudus mengenakan jins, sneakers, dan sweater. Ini adalah pesan yang luar biasa bagi kami, kami dapat merasakan kekudusan bukan sebagai hal yang jauh, tetapi sebagai sesuatu yang berada dalam jangkauan setiap orang karena Tuhan adalah Tuhan atas semua orang.”

Kesan Ibunda

Carlos Acutis telah tiada hampir 15 tahun silam tapi dari balik makam kaca tubuhnya yang masih utuh disaksikan ibunya, Antonia Salzano. Antonia turut menghormati anaknya yang akan diberi gelar Beato-termuda di abad 20. Hatinya tersentuh, makam putranya dibuka, disaksikan dan dihormati publik yang mencintainya.

“Kami sangat senang akhirnya makam Carlo dibuka, terutama karena para pengikut Carlo yang tersebar di seluruh dunia. Mereka akan melihatnya dan dapat memujanya dengan cara yang lebih kuat dan lebih menarik,” katanya Antonia.


Antonia Salzano berpose di hadapan makam anaknya. (Foto: CNA)

Ia berharap melalui eksposisi tubuh Carlo, umat beriman dapat meningkatkan doa kepada Tuhan dengan punya semangat lebih. Melalui Carlo, ia berharap orang punya lebih banyak iman, harapan, dan cinta kepada semua orang sebagaimana yang dilakukan Carlo. "Kami berdoa agar Carlo menjadi perantara bagi kita semua kepada Tuhan dan mendapatkan limpah rahmat bagi kita.” (red)

Sumber: Diolah dari Catholic News Agency dan Catholic Sentinel.

Related Posts:

Koalisi Masyarakat Sipil Uji Materi Pasal Pemblokiran Internet ke Mahkamah Konstitusi

Jakarta, LekoNTT.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Pers mendaftarkan permohonan uji materi terhadap kewenangan pemerintah untuk memblokir internet yang tertuang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ke Mahkamah Konstitusi. Pendaftaran uji materi diajukan pada Rabu lalu, 23 September 2020 ke Mahkamah Konstitusi RI di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Pemohon dalam uji materi ini adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Arnoldus Belau (Pimpinan Redaksi Suara Papua).


Foto: SAFEnet

Uji materi diajukan para pemohon didampingi oleh para penasihat hukum yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Pers, sehubungan untuk menilai Undang-Undang ITE memberi kewenangan yang tidak tepat kepada pemerintah untuk melakukan pemblokiran internet. Kewenangan itulah yang kerap digunakan oleh pemerintah untuk memblokir internet dengan alasan yang tidak dijelaskan secara transparan dan cenderung sewenang-wenang.

Kewenangan pemblokiran oleh pemerintah itu tertuang dalam Pasal 40 ayat (2b) UU ITE, yang isinya menyatakan: "Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum."

Para pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh kewenangan pemerintah yang cenderung berlebihan itu. Salah satu peristiwa yang kemudian mendorong pengujian ini adalah apa yang dialami Suara Papua pada 4 November 2016 lalu. Saat itu media online yang memberitakan soal pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, politik dan hak asasi manusia di Papua itu tak bisa diakses sama sekali sehingga menghambat kerja-kerja jurnalistik. Akses kembali pulih tiga hari kemudian.

Pemohon, melalui melalui kuasa hukumnya yaitu Lembaga Bantuan Hukum Pers, mengirimkan surat pada 8 November 2016, menyatakan protes dan meminta klarifikasi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disebut Menkominfo) cq. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (selanjutnya disebut Ditjen Aptika) soal pemblokiran itu. Ditjen Aptika dalam surat balasannya membenarkan adanya pemblokiran situs Suara Papua itu karena mengandung konten yang melanggar ketentuan undang-undang.

Ditjen Aptika menilai pemblokiran tersebut sesuai Pasal 40 ayat 2a dan 2b UU ITE dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Dalam surat balasan tidak dijelaskan secara spesifik konten apa yang dinilai melanggar undang-undang. LBH Pers mengirim surat lagi pada 29 Desember 2016 meminta informasi lebih lanjut mengenai konten yang dianggap telah melanggar itu. Namun surat kedua ini tidak dibalas.

Selain pemblokiran terhadap Suara Papua, pemerintah memang kerap memblokir situs dan juga internet dengan dalih untuk membendung konten yang melanggar undang-undang atau untuk mencegah penyebaran kabar bohong. Pemerintah pada Agustus-September 2019 memperlambat dan memblokir internet di Papua dan Papua Barat.

Tindakan Pemblokiran tersebut telah menghambat kerja-kerja jurnalis yang berada di Papua dan Papua Barat, jika merujuk pada pasal 4 ayat 1 UU Pers menyebutkan “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara” atas tindakan tersebut AJI Indonesia dan SAFENet mengajukan gugatan Perbuatan melanggar hukum pemerintah ke PTUN Jakarta. Dalam putusan Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-JKT yang dibacakan pada tanggal 3 Juni 2020, menyatakan tindakan pemerintah melanggar hukum.

Pemerintah ini memang kerap melakukan pemblokiran situs dengan menggunakan pasal Pasal 40 ayat (2b) UU ITE itu sebagai dasar hukumnya. Menurut monitoring SAFENet, Kominfo memblokir ribuan situs pada tahun 2018. Alasan pemblokiran beragam, mulai dari alasan memuat konten pornografi, perjudian, penipuan hingga terorisme dan separatisme. Kominfo juga memblokir akun Facebook dan Instagram karena alasan konten negatif (8.903), akun Twitter dengan konten negatif (4.985).

Ketua AJI Abdul Manan melalui keterangan tertulis yang diterima Leko NTT mengatakan, uji materi ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengoreksi kewenangan dari Undang-Undang ITE kepada pemerintah soal pemblokiran. Sebab, kewenangan itulah yang kerap dijadikan dasar untuk memblokir situs dan juga memblokir internet.

"Pemerintah juga tidak transparan soal dasar pemblokiran selain hanya mengatakan karena mengandung konten negatif atau melanggar undang-undang. Kami melihat pemblokiran itu juga dipakai untuk meredam atau membungkam informasi atau pandangan kritis atau tidak sejalan dengan narasi pemerintah," kata Manan.

Ade Wahyudin, Direktur LBH Pers yang juga pengacara yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Pers menilai kewenangan pemblokiran oleh pemerintah itu melampaui kewenangannya dan tidak sejalan dengan Konstitusi. "Kewenangan pemblokiran itu seperti mengambil alih kewenangan Pengadilan dalam menegakan hukum dan keadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus atas tafsir dari informasi dan/atau dokumen elektronik yang melanggar hukum," kata Ade.

Dalam uji materi ini, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Pers meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 40 ayat (2b) UU ITE "bertentangan secara bersyarat" dan "tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat". Pemohon meminta bahwa kewenangan pemblokiran oleh pemerintah itu tetap harus melalui proses hukum, tidak hanya berdasarkan keputusan sepihak pemerintah seperti yang terjadi selama ini. (red)

Related Posts:

Translate

Populer Dalam Minggu Ini