LekoNTT.com: Membaca Dahulu, Berkomentar Kemudian| Vaksinasi COVID-19 Aman, Hidup Nyaman
Archive for 2022

Membaca Perilaku Politik Penguasa

Oleh: Ardy Milik*

Ilustrasi: Kompas

Situasi Negara bangsa hampir melewati terpaan badai Covid-19. Kondisi ekonomi terpuruk. Kondisi kesehatan dasar menjadi isu serius. Belum selesai dengan Covid, kelangkaan minyak goreng menjadi persoalan yang mengemuka. Bahkan, menteri perdagangan dalam rapat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI menyatakan tidak sanggup mengatasi langkanya minyak goreng di pasaran.

Dalam situasi ini, santer berhembus isu perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode. Tidak tanggung-tanggung perpajangan masa jabatan ini, disambut dengan deklarasi relawan pendukung, barisan kepala desa yang siap mengusung dan pernyataan beberapa ketua partai yang menguatkan sinyalemen akan adanya pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar Pasal 7 untuk memuluskan jalan menuju perpanjang masa jabatan Presiden.

Berbagai dalih pembenaran mengenai alasan mendasar mengapa harus ada perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode, di antaranya: Pertama, Negara baru saja mengalami pandemi Covid-19 yang menguras banyak anggaran belanja Negara sehingga pemilihan Presiden yang akan dilaksanakan sesuai jadwal 24 Februari 2024, menguras kas Negara; Kedua, pembangunan Ibu Kota Negara baru sementara berlangsung, maka butuh lebih banyak waktu bagi Presiden sekarang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai; Ketiga, rakyat masih menginginkan Presiden sekarang berkuasa.

Argumen yang terbangun ini jelas terlihat tidak masuk akal (falacia nallar). Pembenaran demi melanggengkan kekuasaan mesti dilihat sebagai ketidakmampuan untuk menjalanankan amanah selama masa berkuasa. Tendensi absolutis kekuasaan selalu bermanifestasi dalam bentuk tirani yang lebih mengutamakan stabilitas kekuasaan, pembungkaman terhadap suara kritis dan orientasi kapital pada segelintir orang dalam lingkaran kekuasaan.

Dalih-dalih Irasional

Dalih kekurangan anggaran tidak memadai dijadikan sebagai alasan untuk memperpanjang masa jabatan. Konstitusi harus ditegakkan demi menjamin keberlangsungan reformasi yang telah diperjuangan pada 34 tahun lalu. Bila keterbatasan anggaran dijadikan sebagai alasan, mengapa pembangunan Ibu Kota Negara baru yang memakan banyak biaya hingga membutuhkan investor begitu cepat dicetuskan legislasi yang mengaturnya bahkan sekarang telah dimulai pembangunannya? Alasan lain yang kemudian muncul, pembangunan Ibu Kota Negara baru sedang berlangsung sehingga Presiden sekarang harus menyelesaikan mega proyek yang sedang diprakarsainya.

Bila Presiden sekarang meyakini pembangunan Ibu Kota Negara demi tujuan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, maka ia pun harus mengamini bahwa penggantinya dapat menjalankan amanah yang telah dirintisnya.

Dalam prahara pandemi, kita dikejutkan dengan pemindahan Ibu Kota Negara ke tempat yang baru. Pemindahan yang terkesan dipaksakan. Undang-undang yang ngebut dalam pengesahan dan penolakan masif dari berbagai pihak karena tinjauan yang belum matang terkait urgensi pemindahan Ibu Kota Negara. Ironi. Situasi paradoksal ini membuktikan bahwasanya pemindahan Ibu Kota Negara belum mendesak ketika situasi krisis sosial kemasyarakatan dasar belum sepenuhnya berhasil ditangani oleh Negara.

Pemindahan Ibu Kota yang didasari argumen; daya dukung kota yang tidak layak, sulitnya akses terhadap air bersih, polusi udara, kepadatan penduduk makin meninggi dan demi menciptakan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Sekian argumen ini, tidak menghadirkan rakyat sebagai pemilik sah republik ini dalam diskursus pemindahan Ibu Kota Negara.

Lahan Ibu Kota Negara yang baru sekarang berdiri di atas sekian konsensi perkebunan, perusahan tambang, wilayah pertanian, kawasan hutan lindung dan produksi serta kawasan pemukiman warga. Apakah aspek keberlanjutan lingkungan telah menjadi pertimbangan dalam pemindahan Ibu Kota Negara yang baru? Jika persoalan ketimpangan ekologis di Ibu Kota yang lama masih terus berlarut tanpa ada penyelesaiannya, tentu ada kemungkinan bahwa perpindahan Ibu Kota yang baru akan melahirkan krisis lingkungan yang baru.

Dalam laporan yang dirilis oleh JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) mengenai perpindahan Ibu Kota Negara tahun 2019 dikemukakan bahwa korporasi industri ekstraktif-lah yang akan mendapat untung besar dari pemindahan ibu kota Negara dengan konsep ganti rugi. Lokasi tempat Ibu Kota Negara berdiri di Kalimantan Timur ini bertempat di atas konsensi industri oligarki multinasional, yang berkaitan erat dengan lingkar kekuasaan saat ini.

Masyarakat adat pun terancam disingkirkan dari wilayah aslinya, ancaman pada bentangan infrastruktur ekologis dan potensi korupsi dalam konsesi tukar guling lahan.

Mengenai dalih rakyat masih menginginkan Presiden sekarang berkuasa. Kenyataannya, tidak ada bukti valid menunjukan rakyat yang mana yang menginginkan Presiden memperpanjang masa jabatannya. Kelas sosial manakah yang masih memimpikan pelanggengan masa jabatan. Klaim soal big data itu hingga kini belum mampu dibuktikan. Untuk menjamin adanya dukungan dari masyarakat setidaknya membutuhkan dukungan dari 51% jumlah daftar pemilih tetap yang mendukung adanya perpanjangan masa jabatan. Tetapi kembali lagi untuk menyerap aspirasi dan mengadakan survey dibutuhkan pembiayaan yang hampir sama besarnya dengan penyelenggaraan pemilu.

Kehendak Berkuasa

Perpanjangan masa jabatan Presiden merupakan perwujudan dari kehendak berkuasa, yang berusaha untuk tidak dibatasi oleh yurisdiksi yang baku. Dalam isu perpanjangan masa jabatan tidak ada keberpihakan soal masyarakat marginal yang paling banyak mendapat dampak dari nafsu berkuasa. Hanya kehendak untuk menyatakan diri sebagai yang unggul sehingga dibuat seolah layak untuk mendapat tempat sekali lagi di tampuk kekuasaan.

Opini-opini yang terus direproduksi oleh barisan pengusung perpanjangan masa jabatan, menjelaskan bahwa pelanggengan kekuasaan lebih diutamakan dalam menjalankan pemerintahan daripada menyelesaikan persoalan-persoalan struktural yang masih mendera Negara ini dari generasi ke generasi. Persoalan itu seperti korupsi, kemiskinan, pengrusakan lingkungan, perdagangan orang, kekerasan terhadap perempuan dan anak, perampasan lahan, dan gizi buruk.

Sejarah telah membuktikan, pemusatan kekuasaan hanya pada segelintir orang cenderung menciptakan tirani. Orientasi tirani dalam menjalankan pemerintahan bukan saja melanggengkan kekuasaan-melainkan menciptakan struktur yang dengan leluasa menguasai sejumlah sumber-sumber material untuk akumulasi kekayaan. Dalam penciptaan ini, tirani akan bergandengan tangan dengan oligarki untuk menguasai sumber-sumber daya material yang dapat dieksplorasi sebagai sumber dana penyokong jalannya kekuasaan dan terbangunnya imperium bisnis.

Menjelang akhir masa jabatan ini, hendaknya Presiden dan barisan pendukungnya memfokuskan diri pada agenda-agenda kebijakan yang belum selesai dilaksanakan selama masa jabatannya.

Demi mencapai target sesuai dengan pencanangan kebijakan yang mengupayakan kesejahteraan rakyat. Memenuhi janji-janji kampanye yang belum terlaksana daripada fokus pada isu perpanjangan jabatan. Tendensi seperti ini hanya  menampakan tamaknya rezim dalam melanggengkan kekuasaannya.

Pada akhirnya, membaca perilaku politik penguasa adalah dengan melihat intensi di balik setiap momentum yang diciptakannya. Apa tujuan di baliknya. Tentu bukan sekadar isu yang dihembuskan tanpa tujuan sebenarnya. Mobilisasi aktor-aktor pemangku kepentingan untuk menyebarluaskan isu tiga periode mesti dibaca sebagai upaya mengukuhkan digdaya kekuasaan.

Ada tujuan yang lebih besar di balik kenampakan yang tidak terbaca. Kalau kita hanya membaca kenampakan permukaan, maka selamanya kita akan termakan dengan dalil dan jargon.  Meski, kenampakan di luar adalah demi kemaslahatan bersama, tetapi sejauh pengalaman-orasi-orasi basi ini hanyalah upaya merebut simpati untuk mencapai tujuan sebenarnya; mempertahankan kekuasaan demi akumulasi kapital sebagian kelas. Mengkritisi entitas kekuasaan adalah tanggung jawab dari semua masyarakat yang berpikir, agar dalam menjalankan kekuasaan tidak memakai logika perampasan tetapi menggunakan logika kerakyatan yang mengedepankan kebaikan bersama dalam pengejawantahannya.***

*Penulis: Alumnus Fakultas Filsafat UNIKA Widya Mandira-Kupang

Related Posts:

Antibodi Masyarakat Indonesia Capai 99,2 Persen, Epidemiolog: Kita Tidak Bisa Euforia


Epidemiolog asal Griffith University Australia Dicky Budiman. (Foto: MI/ Dok. Pribadi)

LekoNTT.comPemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bekerja sama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) kembali melakukan penelitian antibodi tubuh terhadap virus (Sero survei)pada Maret 2022 lalu. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengambil kebijakan dalam menghadapi Lebaran tahun 2022 di tengah pandemi Covid-19. Hasil survei menunjukkan antibodi masyarakat Indonesia meningkat menjadi 99,2 persen.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan tertulis, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (18/04/2022). Menkes mengungkapkan capaian tersebut dalam Rapat Terbatas mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo.

“Bisa disampaikan bahwa kadar antibodi masyarakat Indonesia naik menjadi 99,2 persen. Artinya, 99,2 persen dari populasi masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi, bisa itu berasal dari vaksinasi maupun juga berasal dari infeksi,” ujar Menkes.

Sebelumnya, pada Desember 2021 pemerintah telah melakukan Sero survei dan menunjukkan bahwa sekitar 88,6 persen dari masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi. “Kalau di bulan Desember kita lakukan Sero survei ordenya masih di angka ratusan titer antibodinya sekitar 500-600, di bulan Maret ini ordenya sudah di angka ribuan, sekitar 7.000-8.000. Ini menunjukkan, bukan hanya banyak masyarakat yang sudah memiliki antibodi tapi kadar antibodinya tinggi.”

Berdasarkan hasil survei ini, Menkes menambahkan, pemerintah meyakini dengan titer antibodi yang tinggi tersebut akan mengurangi risiko akibat COVID-19. “Kalau nanti diserang virus, daya tahan tubuh bisa cepat menghadapinya dan mengurangi sekali risiko untuk masuk rumah sakit, apalagi risiko untuk wafat. Itu yang menyebabkan kenapa kami percaya, pemerintah, bahwa insyaallah Ramadan kali ini, mudik kali ini bisa berjalan dengan lancar tanpa membawa dampak negatif kepada masyarakat kita,” tandasnya.

Meskipun antibody masyarakat Indonesia menunjukan grafik meningkat, bukan berarti masyarakat mengabaikan protokol kesehatan. Masyarakat tetap diimbau untuk menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker.

Ahli epidemiologi asal Griffith University Australia Dicky Budiman meminta masyarakat untuk tidak berueforia dengan adanya hasil survei. “Kita tidak bisa euforia. Harus tetap berhati-hati, tetap waspada merespons data (sero survei) ini, katanya seperti dilansir Kompas.com pada Sabtu (23/4/2022).

“Oleh karena itu, harus tetap ada sikap kehati-hatian dalam mencegah peningkatan kasus. Bicara konteks Indonesia, 1 persen Indonesia itu sudah jutaan. Ini artinya sudah mengerucut pada kelompok yang paling rawan,” sambungnya.

Menurutnya, hasil survei tersebut sebagai akibat dari vaksinasi dan infeksi. Untuk itu, program vaksinasi harus tetap digencarkan agar mayoritas antibodi yang terbentuk disebabkan vaksin Covid-19, dan bukan infeksi. “Saya lebih meletakkan dasar imunitas ini pada upaya yang berbasis vaksinasi bukan terinfeksi. Oleh karena itu, akselerasi booster dan dosis dua tentu harus dijaga, jangan sampai terjadi euforia akibat adanya rilis data yang seperti ini.” (red)

Related Posts:

SkolMus Kembali Hadirkan Pameran Arsip Publik Merekam Kota 2022


Pameran Arsip Publik Merekam Kota 2020. (Foto: SkolMus)

Kupang, LekoNTT.com – Sekolah Musa (SkolMus) berencana kembali menggelar Pameran Arsip Publik Merekam Kota di Kota Lama, Kota Kupang pada bulan Oktober mendatang. Sebelumnya, pada tahun 2020 lalu Program Pengarsipan Publik Merekam Kota: Memori, Ruang, Imajinasi mengumpulkan 1.500 arsip.

Dari total arsip tersebut, sebanyak 150 arsip dipilih dan dipamerkan di Pabrik Es Minerva dalam Pameran Arsip Publik Merekam Kota pada 17-31 Oktober 2020. Pameran ini dikunjungi oleh lebih dari 1.200 pengunjung.

Merlinda Santina Ximenes, salah satu Staf Program Merekam Kota kepada Leko NTT mengatakan, program pengarsipan dua-tahunan ini kembali hadir dengan tema Ruang Berkumpul. Merekam Kota 2022 akan mendokumentasikan perubahan sosial pada berbagai ruang dan dari berbagai posisi pandang serta rasa para pengguna ruang kota.

Kali ini, Merekam Kota akan mengeksplorasi rupa-rupa Ruang Berkumpul dan metamorfosisnya dengan meletakkan simpul utama di Kota Lama, Kupang. Berbagai realitas hari ini dan memori-memori masa silam tentang me-ruang dan me-ngumpul menjadi bingkai Program Pengarsipan Publik Merekam Kota 2022,” katanya.

Di lain pihak, Ifana Tungga, Manager Program Merekam Kota 2022 melalui keterangan tertulis mengatakan, program tersebut dilaksanakan dengan mengumpulkan berbagai arsip dari keluarga-keluarga. Arsip dimaksud seperti foto, video, audio, dokumen maupun sejarah lisan yang berkaitan dengan sejarah Kota Kupang dan disajikan kepada publik dalam bentuk pameran arsip.

Sejak awal, Merekam Kota berjalan dengan spirit partisipasi publik. Mulai dari proses pengarsipan, pencarian informasi, persiapan pameran, hingga saat pameran berlangsung, publik memiliki peran yang penting untuk melakukan gerakan bersama Merekam Kota,” katanya.

Melalui Merekam Kota 2022, ia pun mengajak publik untuk berpartisipasi memberikan donasi lewat laman kitabisa.com/ruangberbagimk22. Donasi yang diberikan akan dimanfaatkan untuk memperlancar berbagai proses persiapan hingga pelaksanaan pameran. Dukungan yang diberikan sangat penting agar Merekam Kota dapat terus membagikan cerita penjelajahan ruang dan waktu tentang Kupang.

Informasi selengkapnya terkait Merekam Kota dan donasi dapat dilihat lewat website merekamkota.org, dan juga dari akun Instagram @memoriruangimajinasi. (red)

Baca juga artikel lain tentang Merekam Kota DI SINI

Related Posts:

Berniat Mendukung Demo Mahasiswa, Ade Armando Malah Dipukul Hingga Berlumur Darah

Ade Armando usai dipukul sekelompok massa aksi. (Foto: Taufik Idharudin)

Jakarta, LekoNTT.com - Penggiat media sosial Ade Armando babak belur dipukul sekelompok massa aksi dalam demonstrasi mahasiswa di gedung DPR/MPR RI pada Senin (11/4/2022). Berbagai foto dan video Ade Armando dengan wajah lebam dan berlumuran darah beredar luas di media sosial. Selain dipukul, celana Ade pun dilucuti dan nyaris ditelanjangi.

Sebelumnya, Ketua Pergerakan Indonesia untuk Semua (PIS) itu berada di depan kompleks Gedung DPR/MPR RI saat demonstrasi digelar. Ia mengaku tak berniat ikut dalam demonstrasi, tetapi hadir untuk memberi dukungan moril dalam aksi demonstrasi yang digelar oleh mahasiswa (BEM SI).

Ade sendiri menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. "Saya tidak ikut demo, saya mantau dan ingin mengatakan saya mendukung (aksi demonstrasi, red)," kata Ade kepada sejumlah wartawan di kompleks Gedung DPR/MPR RI sebelum dipukul.

Dalam video yang dipublikasikan Asumsi dalam akun Twitter resmi @asumsico, Ade pun mengkritisi BEM yang terpecah menjadi beberapa aliansi. "Saya dengar sih katanya BEM SI pecah ya? Ada dua, BEM SI Rakyat Bangkit dan BEM SI Kerakyatan. Yang turun ini cuma Rakyat Bangkit. Sedih juga, kok bisa-bisanya aliansi BEM sampai pecah seperti ini."

Ia pun menyentil BEM Nusantara dan Aliansi Mahasiswa Indonesia. "Paling tidak sekarang ada lima aliansi, dan ini kayaknya gak sehat buat demokrasi Indonesia. Artinya gerakan mahasiswa tidak lagi menyatu, masing-masing punya patron." Ade khawatir, "sangat mungkin dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu. Mahasiswa harus sadar, mereka sangat mungkin ditunggangi."

Terkait pemukulan terhadapnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E. Zulpan memastikan bahwa Dosen Universitas Indonesia itu memang benar dipukul oleh sejumlah massa aksi demonstrasi. Polisi memastikan Ade mengalami luka parah.

"Iya benar dia mengalami pemukulan tetapi bukan oleh petugas oleh massa aksi juga kita belum tahu motifnya apa, apa penyebab dia dipukuli. Lukanya cukup parah ya," kata Zulpan pada Senin (11/4) seperti dilansir CNN Indonesia. (red)



Related Posts:

Bolehkah Umat Islam Divaksinasi Booster Saat Berpuasa?


Ilustrasi vaksinasi Covid-19. (Foto: Mario Tama)

Kupang, LekoNTT.com - Vaksinasi booster menjadi salah satu syarat untuk melakukan mudik Lebaran tahun 2022. Bagi umat Islam yang belum melakukan vaksinasi booster, bolehkah divaksinasi saat berpuasa?

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui akun Twitter resmi @KemenkesRI memperbolehkan vaksinasi booster bagi umat Islam selama masa puasa. "Semua vaksinasi COVID-19 baik primer maupun booster yang diberikan dengan injeksi intramuscular diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa," tulis @KemenkesRI pada Selasa (5/4/2022).

Kalau pemberian vaksinasi COVID-19 dikhawatirkan berbahaya bagi kesehatan karena kondisi fisik yang lemah, vaksinasi bisa diberikan saat malam hari. Ketentuan ini pun telah diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Hukum Vaksinasi COVID-19 Saat Berpuasa.

Dalam Fatwa MUI tersebut, diputuskan beberapa ketentuan umum sebagai berikut: Pertama, vaksinasi adalah proses pemberian vaksinasi dengan cara disuntikkan atau diteteskan ke dalam mulut untuk meningkatkan antibodi guna menangkal penyakit tertentu. Kedua, injeksi intramuscular adalah injeksi yang dilakukan dengan cara menyuntikkan obat atau vaksin melalui otot.

Adapun ketentuan hukumnya, sebagai berikut: Pertama, vaksinasi COVID-19 yang dilakukan dengan injeksi intramuscular tidak membatalkan puasa. Kedua, melakukan vaksinasi bagi umat Islam yang berpuasa dengan injeksi intramuscular, hukumnya boleh sepanjang tidak menyebabkan bahaya (dlarar).

Untuk memperlancar proses vaksinasi booster MUI merekomendasikan beberapa kebijakan, sebagai berikut:

Pertama, pemerintah dapat melakukan vaksinasi COVID-19 pada saat bulan Ramadhan untuk mencegah penularan wabah COVID-19  dengan memperhatikan kondisi umat Islam yang sedang berpuasa.

Kedua, pemerintah dapat melakukan vaksinasi COVID-19 bagi umat Islam pada malah hari bulan Ramadhan jika proses vaksinasi pada siang hari saat berpuasa dikhawatirkan menyebabkan bahaya akibat lemahnya kondisi fisik.

Ketiga, umat Islam wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah COVID-19.

Penulis: Alino A.


Related Posts:

Kemenkes: Penerima Vaksin Covid-19 Jenis Janssen Berhak Mendapatkan Booster


Ilustrasi Vaksin Janssen. (Foto: Ist).

Jakarta, LekoNTT.com - Janssen (J&J), salah satu jenis vaksin Covid-19 yang digunakan di Indonesia diizinkan penggunaannya oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Vaksin ini diberikan baru kepada kelompok usia 18 tahun ke atas.

Janssen juga menjadi vaksin Covid-19 pertama dengan dosis tunggal. Artinya, meski diterimakan satu dosis saja tapi dianggap sudah mendapat vaksin lengkap. Kebijakan ini pun telah diatur dalam Surat Edaran Dirjen P2P Nomor SR.02.06/II/1188/2022 tentang Penambahan Regimen Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (Booster), penerima vaksin Janssen (J&J) dapat memperoleh vaksinasi booster jenis Moderna.

“Bagi masyarakat yang sudah menerima vaksinasi COVID-19 dengan jenis vaksin Janssen (J&J), maka sudah terhitung memperoleh vaksinasi lengkap. Setelah itu, dapat dilanjutkan dengan vaksinasi booster 3 bulan kemudian,” ujar dr. Siti Nadia Tarmizi, Juru Bicara Kementerian Kesehatan seperti tertulis dalam rilis Kemenkes pada Jumat (8/4/2022).

Bagi Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki handphone, atau bahkan belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), mekanisme penerima vaksin booster masih bisa dibantu petugas secara manual dengan menunjukkan kartu vaksin yang dicetak. Vaksin Janssen (J&J) sendiri sudah terdaftar dalam sistem sebagai dosis 1 dan 2 di seluruh Kabupaten/Kota dan petugas bisa melakukan pengecekan di dashboard KPCPEN.

“Mekanisme pendataan vaksinasi melalui Pcare sampai saat ini tidak ada permasalahan apabila penerima vaksin Janssen (J&J) akan melakukan vaksinasi booster. Lalu untuk melakukan perjalanan menggunakan transportasi umum, penerima vaksin Janssen (J&J) dianggap sama dengan pelaku perjalanan yang sudah mendapat dua dosis vaksinasi dengan jenis vaksin COVID-19 lainnya. Apabila belum mendapat booster maka dilengkapi dengan dokumen tes antigen negatif 1x24 jam atau tes PCR negatif dalam 3x24 jam terakhir,” ujar Setiaji ST, Chief of Digital Transformation Office Kemenkes.

Pemerintah terus meningkatkan cakupan vaksinasi ke seluruh warga Indonesia termasuk vaksinasi booster. Hingga hari ini (8/4) pukul 12.00 WIB, vaksinasi dosis 1 telah mencakup 197.313.563 (94,74%) masyarakat Indonesia, lalu dosis 2 mencakup 161.119.107 (77,36%) masyarakat Indonesia, dan cakupan dosis 3 berada di 25.945.875 (12,46%). (red)

Related Posts:

Sejumlah Pejabat Tinggi di NTT Tinjau Pelayanan Vaksinasi Covid-19 di Lapas Khusus Anak


Ketua DPRD NTT, Kapolda NTT dan beberapa pejabat lainnya memantau jalannya vaksinasi Covid-19. (Foto: TribrataNewsNTT)

Kupang, LekoNTT.com - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Lapas khusus Anak kelas 1 Kupang pada Selasa (22/3/2022). Dilansir dari TribrataNewsNTT, kegiatan tersebut ditinjau langsung oleh Kapolda NTT Irjen Pol Drs. Setyo Budiyanto, Kabinda NTT Brigjen TNI Adrianus San, dan Ketua DPRD NTT Ir. Emelia Julia Nomleni.

Hadir juga meninjau langsung kegiatan ini Deputi IV BIN I.G.M Kartikajaya, Direktur 43 BIN Brigjen Pol. Midi Siswoko, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham NTT Mulyadi dan Kepala Lapas Kelas 1 Kupang Noveri Budisantoso.

Kegiatan ini merupakan upaya dalam mengejar pencapaian target vaksinasi secara nasional. Sasaran dari vaksinasi adalah masyarakat umum, baik para pegawai dan keluarganya, anak binaan lapas khusus kelas 1 Kupang dan masyarakat sekitar.

Kegiatan vaksinasi massal untuk masyarakat umum di Provinsi NTT bertemakan Indonesia Sehat, Indonesia Hebat ini terselenggara atas kerja sama Badan Intelijen Negara bersama Kemenkumham wilayah NTT (Lapas khusus Anak Kelas 1 Kupang), Dinas Kesehatan Kota Kupang (Puskesmas Oesapa) dan Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Samuel J. Moeda Kupang.

Kapolda NTT Irjen Pol Drs. Setyo Budiyanto berharap kegiatan ini dapat mendorong jumlah target pencapaian vaksinasi di wilayah NTT sesuai dengan target yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Kapolda NTT mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan vaksinasi Covid-19 dan lebih memperketat protokol kesehatan guna menekan angka konfirmasi positif.

"Mari kita bersama-sama berkolaborasi, kemudian bersatu-padu menyukseskan vaksinasi di Nusa Tenggara Timur dan tentunya harus tetap disiplin Prokes sehingga dapat menakan angka konfirmasi positif," ungkapnya seperti dilansir TribrataNewsNTT.


(Foto: Kemenkumham NTT)

Ketua DPRD Provinsi NTT, Emelia Julia Nomleni mengatakan, kegiatan vaksinasi massal yang digagas BINDA NTT bekerjasama dengan Kanwil Kemenkumham NTT dan berbagai pihak lainnya memberikan dampak positif bagi seluruh proses pembangunan di Provinsi NTT.

“Kalau pemerintah sendiri tidak mungkin bisa melayani semuanya. Tetapi dengan ada kolaborasi, kerja bersama-sama, tentu kita bisa menyelesaikan persoalan demi persoalan,” katanya sebagaimana ditulis pada akun Facebook Kemenkumham NTT.

Penulis: Prisca A. Neno
Editor: HET


Related Posts:

Percepat Vaksinasi COVID-19, Bupati TTU Jadikan Sertifikat Sebagai Syarat Penerimaan Bansos


Bupati TTU, Juandi David. (Foto: Halaman9)

Kefamenanu, LekoNTT.com - Dalam rangka percepatan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Bupati Juandi David mengeluarkan surat edaran perihal sertifikat vaksinasi COVID-19 sebagai syarat penerimaan Bantuan Sosial (Bansos). Surat dengan nomor 365/232/DINSOS tersebut dikeluarkan pada Selasa (29/3/2022).

"Sehubungan dengan masih merebaknya virus COVID-19, maka pencegahan, penanggulangan dan penanganan terus dilakukan oleh pemerintah daerah bersama Satgas COVID-19," tulis David sebagaimana dalam surat edaran tersebut.

Surat dimaksud didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 pasal 13A ayat 2 bahwa “setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19." Selain itu, pada ayat 4 dinyatakan bahwa “setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikenakan sanksi berupa:

Pertama, penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; Kedua, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau; Ketiga, denda.

Turut menjadi dasar dikeluarkannya surat edaran tersebut, Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 dan Varian Omicron Serta Pemberlakuan Penegakan Aplikasi PeduliLindungi, serta Surat Pemberitahuan Pelayanan Vaksinasi Covid-19 tertanggal 22 Februari 2022. "Dalam rangka percepatan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Timor Tengah Utara perlu dilakukan dengan cara-cara luar biasa dan melibatkan berbagai pihak sebagai mitra pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial."

Bansos dimaksud seperti PKH, BPNT reguler dan BPNT PPKM, penerima KIS dan KIP, maupun para Kepala Desa selaku perpanjangan tangan pemerintah dalam penyaluran BLT Desa untuk memberikan syarat tambahan yang sifatnya wajib kepada calon penerima bantuan dalam rangka percepatan program vaksinasi dosis 1, 2 dan 3. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

Pertama, calon penerima bantuan sosial harus menunjukan bukti berupa sertifikat/kartu vaksinasi COVID-19 tahap 2 yang dikeluarkan oleh pihak pemberi vaksin (puskesmas/ faskes lainnya) atau dapat diunduh pada aplikasi pedulilindungi;

Kedua, bagi calon penerima bantuan sosial yang belum menerima vaksin COVID-19 tahap 2 diharuskan melakukan vaksin tahap 2 pada Puskesmas/ Faskes yang ada di wilayahnya.

(red)

Related Posts:

Kominfo Takedown Ribuan Hoax Vaksin Covid-19, Facebook Jadi Sarang Penyebaran



Ilustrasi Vaksin Covid-19 (Pixabay)

Kupang, LekoNTT.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengumumkan temuan hoaks seputar vaksin Covid-19. Usaha ini terus dilakukan Kominfo untuk menangkal berbagai isu yang sengaja diciptakan untuk menghambat percepatan Vaksinasi Covid-19.

Hingga Selasa (22/3/2022), Kominfo menemukan tambahan hoaks sebanyak 477 konten. Sesuai laporan dalam situs resmi kominfo.go.id, temuan hoaks vaksin Covid-19 yang tersebar di berbagai media sosial mencapai 2.744 konten.

Sebaran hoaks seputar vaksin Covid-19 paling banyak ditemukan di Facebook dengan total 2.547 konten. Twitter menempati urutan kedua dengan hoaks sebanyak 111 konten, sedangkan Instagram sebanyak 21 konten.

Selain itu, situs berbagi video seperti YouTube dan TikTok juga menjadi media sebaran hoax. Kominfo mencatat, terdapat 43 konten hoaks di YouTube dan 21 di TikTok. Kominfo sendiri sudah melakukan takedown terhadap ribuan konten hoaks tersebut.

Sebelumnya, pada Februari 2022 lalu muncul klaim tentang Vaksin Covid-19 Novavax yang mengandung DNA laba-laba. Ditulis bahwa vaksin Novavax tidak aman bagi manusia karena mengandung ngengat dan DNA laba-laba. Bahkan diklaim juga bahwa terdapat lebih dari 200 kasus efek samping yang serius dari vaksin Novavax telah dilaporkan.

Faktanya, klaim tersebut keliru dan tidak berdasar. Dilansir dari Agence France-Presse (AFP), per 11 Maret 2022 Nuvaxovid atau vaksin Novavax telah disetujui sebagai vaksin yang aman untuk digunakan oleh otoritas kesehatan di sejumlah negara termasuk Korea Selatan. WHO menyatakan pada 21 Desember 2021 bahwa mereka telah secara menyeluruh menilai data tentang keamanan dan kemanjuran vaksin Nuvaxovid serta merekomendasikan penggunaannya untuk orang berusia 18 tahun ke atas.

Selanjutnya, Jung Jae-hun, seorang Profesor di Fakultas Kedokteran dan Sains Universitas Gachon, mengatakan "tidak ada kemungkinan bahwa Nuvaxovid mengandung bentuk DNA apapun.” Jung menambahkan, meski sel serangga atau ngengat dapat digunakan untuk menghasilkan protein lonjakan, tetapi sel-sel ini dihilangkan selama proses pembuatan.

Sumber: 
kominfo.go.id (2022, 22 Maret). Infografis Penanganan Sebaran Konten Hoax Vaksin Covid-19. Diakses pada 22 Maret 2022.

Penulis: Yefry Uskono
Editor: HET

Related Posts:

Pertama Kali, SMK Negeri Noemuti Selenggarakan UKK Berbasis LSP Teknik Komputer dan Jaringan



Kegiatan UKK berbasis LSP di TUK SMKN Noemuti. (Foto: Christin Anakay)

Noemuti-TTU, LekoNTT.com - SMK NEGERI NOEMUTI melaksanakan kegiatan Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) berbasis Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk pertama kalinya. Kegiatan UKK adalah bagian dari program pemerintah dalam menjamin mutu pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Pada tahun sebelumnya UKK dilaksanakan berbasis Institusi Pasangan DU/DI. Terobosan ini sebagai bentuk peningkatan mutu kompetensi siswa siswi Teknik Komputer Jaringan di SMK Negeri Noemuti.

Pelaksanaan UKK berbasis LSP ini bertujuan untuk mengukur pencapaian peserta didik pada kompetensi keahlian yang ditempuh selama pembelajaran tiga tahun di SMK Negeri Noemuti. Selain itu, meningkatkan kualitas siswa dengan memberikan sertifikat bertaraf nasional langsung dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) apabila dinyatakan kompeten.

Setelah hampir tiga bulan membangun komunikasi dan relasi dengan LSP SMK Negeri 1 Kupang, akhirnya SMK Negeri Noemuti mendapatkan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan penting ini. Kegiatan UKK berbasis LSP ini merupakan salah satu ajang bergengsi terutama bagi siswa-siswi SMK Negeri Noemuti, dimana para siswa yang dinyatakan kompeten setelah mengikuti ujian akan mendapatkan sertifikat langsung dari BNSP.


Pada tanggal 19 Februari 2022, Tim verifikasi dari LSP SMK Negeri 1 Kupang berkunjung ke SMK Negeri Noemuti. Dan setelah melalui beberapa tahap akhirnya SMK Negeri Noemuti dinyatakan layak untuk menjadi Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan siap untuk melaksanakan UKK Berbasis LSP dimana Asesor atau penguji langsung dari LSP SMK Negeri 1 Kupang.

Kegiatan ini dibuka oleh Drs. Melkior Suni selaku Pengawas Pembina pada 18 Maret 2022 lalu di SMK Negeri Noemuti. Hadir dalam kegiatan itu, para Kepala Sekolah dari beberapa sekolah yang berada di sekitar SMK Negeri Noemuti, Asesor dari LSP SMK Negeri 1 Kupang  Hengki J. Siki, SST.

Dalam sambutannya, Melkior mengatakan bahwa siswa SMK memang harus memiliki kemampuan sesuai dengan bidang yang dipelajarinya, dan tanggap cepat dalam menyelesaikan problem yang terjadi sesuai dengan bidang kompetensinya. Dengan demikian dapat dinyatakan layak untuk diberikan sertifikat keahlian bertaraf nasional.

Ujian yang diadakan pada 18 – 19 Maret 2022 ini diikuti oleh asesi berjumlah 10 orang terdiri dari 4 orang siswa dan 6 orang siswi. Siswa-siswi ini dibekali dengan persiapan kurang lebih 2 bulan oleh para guru Kejuruan Teknik Komputer dan Jaringan. Para siswa diingatkan lagi tentang materi dan praktek yang telah dipelajari dari kelas X hingga mereka duduk di kelas XII TKJ.


Ujian pada hari pertama yakni Ujian Teori dan Wawancara. Para siswa diminta untuk menulis dan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Asesor. Pada hari kedua, para asesi melaksanakan ujian Praktik sesuai dengan Instruksi dari soal yang diberikan oleh Asesor LSP SMK Negeri 1 Kupang.

Ujian hari kedua berjalan dengan baik meskipun cuaca kurang bersahabat. Tekad kuat para siswa untuk menyelesaikan soal praktik yang diberikan membuat rentang waktu ujian yang direncanakan selesai pada pukul 14.00 akhirnya harus tertunda hingga pukul 16.00 WITA. Kesepuluh orang siswa dinyatakan kompeten dan berhak untuk menerima sertifikat tanda kompeten dari LSP SMK NEGERI 1 KUPANG yang nantinya akan disusul dengan sertifikat dari BNSP.


Kegiatan ini ditutup oleh Kepala SMK Negeri Noemuti, Pius Peka Dahe, S.Pd. Ia menyampaikan apresiasi yang tinggi bagi para siswa yang berhasil dalam UKK Berbasis LSP ini. Pada acara penutupan, diumumkan juga sertifikat bagi 3 orang siswa yang mendapatkan peringkat tertinggi dalam UKK berbasis LSP ini, yakni Agriciana Laot, Maximus Tenis dan Ansgaria Naikofi.

Penulis: Christin Anakay
Editor: HET

Related Posts:

Penduduk Indonesia Memiliki 86,6% Antibodi Terhadap COVID-19


Pelayanan Vaksinasi Covid-19 di Kec. Insana-TTU. (Foto: Yefri Uskono)

Kupang, LekoNTT.com - Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Tim Pandemi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UI mengumumkan hasil survei serologi antibodi penduduk Indonesia terhadap virus SARS-CoV-2. Hasilnya sebanyak 86,6% populasi Indonesia memiliki antibodi terhadap COVID-19.

Sero survey dilakukan pada November – Desember 2021. Artinya 86,6% penduduk Indonesia memiliki kekebalan terhadap COVID-19 itu pada bulan tersebut. Namun seiring dengan masih dilakukannya vaksinasi COVID-19 maka jumlah penduduk yang memiliki kekebalan terhadap COVID-19 akan semakin bertambah.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan hasil survei serologi akan menunjukkan berapa persen penduduk Indonesia yang sudah memiliki antibodi terhadap virus SARS-CoV- 2. “Sero survey perlu dilakukan karena ini akan dipakai oleh pemerintah sebagai dasar dalam menentukan kebijakan yang berbasis bukti,” katanya dalam konferensi pers secara virtual terkait hasil sero survey di Jakarta pada Jumat (18/3).

Dasar dari penelitian ini adalah mengukur berapa banyak tingkat penduduk yang sudah mempunyai tingkat kekebalan terhadap SARS-CoV-2. Tim Pandemi FKM UI yang juga melakukan sero survey Prof. Pandu Riono menjelaskan kekebalan imunitas seseorang menjadi dasar untuk mengendalikan pandemi. Kekebalan tersebut didapat dari upaya yang sistematik melalui vaksinasi dan didapat secara alami setelah seseorang terinfeksi SARS-CoV-2.

“Sejak Desember 2021 tepat pada penelitian ini berakhir, kita tahu berapa banyak penduduk berdasarkan umur, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan wilayah, yang mempunyai tingkat imunitas terhadap SARS-CoV-2,” katanya.

Selain mengetahui proporsi penduduk yang memiliki kekebalan imunitas terhadap SARS-CoV-2, sero survey dilakukan untuk mengetahui berapa besar kadar antibodi yang dimiliki penduduk di Indonesia. Kadar antibodi itu, lanjut Prof. Pandu, menjadi penting dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan berbagai varian virus. Jika kadar antibodi pada tubuh seseorang cukup tinggi maka bisa menekan risiko yang sangat buruk dari pandemi ini.

Adapun untuk pelaksanaan sero survey dilakukan berdasarkan wilayah aglomerasi sebanyak 9 provinsi 47 kabupaten/kota, dan wilayah non aglomerasi yang terdiri dari 25 provinsi 53 kabupaten/kota. Target sampel untuk wilayah aglomerasi ada 514 desa/kelurahan dengan target sampel 10.280 penduduk. Namun yang terkumpul ada sekitar 92,8% atau 9.541 penduduk. Kemudian di wilayah non aglomerasi ada 580 desa/kelurahan dengan total target sampel 11.600 penduduk, sementara yang terkumpul 93,6% atau 10.969 penduduk.

Tidak terkumpulnya penduduk 100% dikarenakan ada beberapa orang yang menolak atau tidak bisa mengikuti survei karena terkait kondisi responden yang tidak memungkinkan. Responden adalah penduduk Indonesia yang berusia 1 tahun ke atas. Sampel secara acak terpilih 20 penduduk sebagai sampel utama dan 60 penduduk sebagai sampel cadangan di setiap desa atau kelurahan terpilih.  Hasilnya secara umum 86,6% penduduk Indonesia usia di atas 1 tahun pada bulan November-Desember 2021 sudah memiliki antibodi terhadap SARS-CoV- 2.

Salah satu peneliti lain Iwan Ariawan mengatakan meskipun memiliki antibodi terhadap SARS-CoV-2 bukan berarti mereka tidak bisa terinfeksi. “Mereka masih mungkin terinfeksi tapi risiko terjadinya sakit parah kemudian meninggal akan jauh lebih berkurang,” katanya.

Jika dilihat berdasarkan kelompok yang belum pernah terdeteksi virus SARS-CoV-2 dan yang belum divaksin pada November dan Desember 2021 ada 73,9% sudah memiliki antibodi. Bagi orang yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama memiliki proporsi antibodi yang lebih tinggi yakni 91,3% pada November sampai Desember 2021. Sementara untuk orang yang sudah vaksin dosis kedua proporsi antibodinya lebih tinggi lagi yakni 99,1%.

Selain itu, kelompok yang pernah terdeteksi SARS-CoV-2 proporsi antibodi lebih tinggi yakni bagi yang belum divaksin proporsi antibodi 88,0% kemudian bagi orang yang sudah vaksin dosis pertama proporsi antibodi 96,0% dan orang yang sudah divaksin dosis kedua proporsi antibodi 99,4%.

Ada juga proporsi penduduk yang mempunyai antibodi SARS-CoV- 2 menurut wilayah aglomerasi dan non aglomerasi. Wilayah aglomerasi memiliki proporsi penduduk dengan antibodi lebih tinggi yakni 90,8% daripada wilayah non aglomerasi 83,2%. Sedangkan penduduk yang belum divaksin di wilayah aglomerasi memiliki proporsi antibodi 75,7% dan non aglomerasi 73,0%.

Berdasarkan kabupaten/kota, wilayah kota memiliki proporsi penduduk dengan antibodi lebih tinggi yakni 91,8% dibandingkan wilayah kabupaten dengan proporsi 83, 4%. Sedangkan pada kelompok yang belum divaksin di kabupaten proporsi yang memiliki antibodi mencapai 71,4% dan yang belum dapat vaksin di wilayah kota 79, 5%.

Kemudian perbedaan antara Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali. Wilayah Jawa-Bali memiliki proporsi penduduk dengan antibodi lebih tinggi yakni 91,3% dibandingkan luar Jawa-Bali yang mencapai 84,1%. Sedangkan pada penduduk yang belum divaksin di luar Jawa-Bali proporsi antibodi mencapai 74,1% sedangkan di Jawa-Bali proporsi mencapai 73,2%.

Terkait kadar antibodi, Pandu menjelaskan kadar antibodi yang dimiliki penduduk yang cukup tinggi bisa memberikan efek proteksi. Kalau dilihat distribusi sebarannya pada 4 kelompok penduduk, terlihat hasil sebagai berikut:

Pertama, penduduk yang belum pernah terinfeksi COVID-19 dan belum divaksinasi itu kadar antibodinya secara median di atas 100. Ini cukup tinggi sudah dianggap memberikan efek proteksi.

Kedua, bagi kelompok yang pernah terinfeksi COVID-19 dan belum divaksinasi hampir sama distribusinya yakni di atas 100.

Ketiga, bagi kelompok yang belum terinfeksi COVID-19 dan sudah divaksinasi kadar antibodi nya cukup tinggi hampir mendekati 1000.

Keempat, bagi kelompok yang sudah terinfeksi COVID-19 dan sudah divaksinasi memiliki kadar antibodi yang paling tinggi yaitu mencapai 1000.

“Jika berdasarkan umur di atas 1 tahun, maka hampir semua penduduk usia 1 tahun ke atas memiliki kadar antibodi yang cukup tinggi untuk menghadapi SARS-CoV-2,” kata Pandu.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan antibodi tidak mencegah penularan dan tidak mencegah transmisi. Namun antibodi bisa mencegah sakit parah yang berisiko kematian. “Masyarakat diimbau tetap memakai masker, karena yang dapat mencegah penularan COVID-19 adalah dengan memakai masker,” kata Tito.

(red)


Related Posts:

Vaksinasi Covid-19 Bagi Siswa SD, Orang Tua: Anak Berubah, Kami Terbantu


Vaksinasi COVID-19 bagi siswa-siswi SDN Ekafalo - TTU. (Foto: Maria Y. Sila) 

Insana-TTU, LekoNTT.com – Tenaga Kesehatan dari Puskesmas Oelolok, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara kembali melakukan vaksinasi Covid-19 bagi anak-anak. Bertempat di Aula SDN Ekafalo, sebanyak 149 siswa divaksinasi Covid-19 dosis 1 pada Selasa (8/3) lalu. Terdapat dua jenis vaksin yang disuntikkan yaitu Sinovac untuk siswa usia 6 – 11 tahun, dan Pfizer untuk siswa yang berusia 12 tahun ke atas.

Pantauan Jurnalis Warga (JW) Leko NTT, para siswa didampingi langsung oleh orang tua masing-masing untuk memudahkan konsultasi kesehatan. Selain itu, beberapa guru pun turut hadir dan memperlancar urusan administrasi.

Sebelum vaksinasi dilakukan, para nakes memberi arahan terkait kriteria anak-anak yang tidak boleh divaksinasi. Vaksinasi ini hanya diberikan kepada siswa yang tidak memiliki gangguan kesehatan seperti asma, sesak napas, alergi makanan, luka berat, dan penyakit lainnya. Antusiasme para siswa untuk mengikuti vaksinasi sangat tinggi, mereka bahkan masih sempat bermain setelah divaksinasi.

Seorang siswi yang usai divaksinasi tengah bermain bersama teman-temannya. Ia mengakui, sakit yang dialami hanya saat jarum disuntikkan. “Sakit [saat] suntik saja, sekarang tidak [sakit] lagi, sentuh baru sakit,” kata Liberty Rosina, siswi kelas IV SDN Ekafalo.

Tiga hari setelah vaksinasi tepatnya Jumat (11/3), JW menjumpai salah satu orang tua murid. Yasintha Sni, warga Dusun 3 Desa Oenbit mengatakan ada perubahan drastis setelah anaknya Maria Stefania Bimolo divaksinasi. Sebelumnya setiap kali makan Stefania harus dibujuk, selain itu ia sulit tidur (istirahat) siang.

“Habis vaksin, porsi makannya bertambah. Baru habis makan, duduk sebentar, makan lagi. Dia sering mengantuk, padahal selama ini tidak pernah tidur siang. Baik juga, dia akhirnya bisa tidur siang,” kata Yasintha.

Ia mengakui, anaknya yang kini duduk di bangku kelas V SDN Ekafalo ini tidak mengeluhkan adanya efek samping yang terbilang berat. “Dia tidak mengeluh sakit, paling di bekas suntik saja, itu pun kalau disentuh.”

Para orang tua mengapresiasi langkah pemerintah melalui dinas kesehatan yang memberikan vaksinasi Covid-19 bagi anak-anak sekolah. “Sebagai orang tua, kami sangat mendukung upaya pemerintah dalam kegiatan vaksinasi bagi anak-anak. Apalagi masa pandemi saat ini, kami merasa sangat terbantu karena kegiatan ini berlangsung di sekolah,” kata Dionisia Ukat, salah satu orang tua murid.

Dionisia optimis, dengan adanya vaksinasi bagi siswa-siswi SD pembelajaran di sekolah kembali normal. “Kalau semua siswa sudah mendapat vaksinasi Covid-19, ke depan mungkin kegiatan belajar mengajar sudah bisa berjalan normal.”

Namun demikian, Dionisia bersedih karena dua anaknya belum mendapat kesempatan untuk divaksinasi. “Kedua anak saya belum bisa dapat vaksin karena gangguan kesehatan. Mikhael A. Hale, anak saya yang masih kelas III SD sampai menangis karena belum bisa vaksin. Padahal dia sudah siap dan senang sekali sejak adanya pengumuman dari para guru.”

Ia berharap, pada kesempatan berikut kedua anaknya sudah bisa divaksinasi Covid-19. “Mudah-mudah ke depan, kedua anak kami sudah bisa mendapat vaksinasi Covid-19.”

Penulis/ Reporter: Maria Yunita Sila
Editor: HET


Related Posts:

Tambah Sinopharm, Ada Enam Jenis Vaksin Booster di Indonesia



Vaksin booster Sinopharm. (Foto: SindNews)

Kupang, LekoNTT.com - Pemerintah Indonesia telah resmi menambahkan regimen vaksin booster, yakni vaksin Sinopharm. Adanya jenis vaksin tersebut diumumkan secara resmi pada Senin (28/02).

Dengan demikian terdapat enam jenis regimen vaksin booster yang digunakan di Indonesia. Keenam regimen tersebut antara lain vaksin Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Janssen (J&J), dan vaksin Sinopharm.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI drg. Widyawati, MKM mengatakan, pelaksanaan vaksinasi booster dapat dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota bagi masyarakat umum. Ia pun menjelaskan, pemberian dosis booster memiliki dua mekanisme.

"Pemberian dosis booster dilakukan melalui dua mekanisme antara lain Homolog, yaitu pemberian dosis booster dengan menggunakan jenis vaksin yang sama dengan vaksin primer dosis lengkap yang telah didapat sebelumnya. Sementara Heterolog, yaitu pemberian dosis booster dengan menggunakan jenis vaksin yang berbeda dengan vaksin primer dosis lengkap yang telah didapat sebelumnya," katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, regimen dosis booster yang dapat diberikan yaitu jika vaksin primer Sinovac, maka vaksin booster bisa menggunakan 3 jenis vaksin antara lain AstraZeneca separuh dosis (0,25 ml), Pfizer separuh dosis (0,15 ml), dan Moderna dosis penuh (0,5 ml). Jika vaksin primernya AstraZeneca maka boosternya bisa menggunakan vaksin Moderna separuh dosis (0,25 ml), vaksin Pfizer separuh dosis (0,15 ml), dan vaksin AstraZeneca dosis penuh (0,5 ml).

Vaksin primer Pfizer, untuk booster bisa menggunakan vaksin Pfizer dosis penuh (0,3 ml), Moderna separuh dosis (0,25 ml), dan AstraZeneca dosis penuh (0,5 ml). Sedangkan vaksin primer Moderna, booster dengan menggunakan vaksin yang sama separuh dosis (0,25 ml). Kemudian vaksin primer Janssen (J&J), maka untuk booster dengan menggunakan Moderna separuh dosis (0,25 ml). Selanjutnya vaksin primer Sinopharm booster nya menggunakan vaksin Sinopharm juga dengan dosis penuh (0,5 ml).

Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kemenkes RI dr. Siti Nadia Tarmidzi mengatakan, vaksin booster yang digunakan berdasarkan ketersediaan di setiap daerah.

“Vaksin yang digunakan untuk dosis booster ini disesuaikan dengan ketersediaan vaksin di masing-masing daerah dengan mengutamakan vaksin yang memiliki masa expired terdekat. Di samping itu, vaksinasi dosis primer tetap harus dikejar agar dapat mencapai target,” katanya.

Tata cara pemberian, tempat pelaksanaan, alur pelaksanaan dan pencatatan vaksinasi COVID-19 tetap mengacu pada Surat Edaran Nomor HK.02.02/II/252/2022 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (Booster).
(red)

Related Posts:

Jurnalis Warga Untuk Kampanye Vaksinasi di Timor Dibekali Pengetahuan Dasar Jurnalistik


Judith D'Lorenzo Taolin saat membawakan materi dalam Workshop Jurnalistik. (Foto: Leko NTT)

Kefamenanu, LekoNTT.com - Sebanyak 10 jurnalis warga di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) mengikuti workshop jurnalistik. Workshop yang dimentori oleh Judith D’Lorenzo Taolin dan Alfred Welhelmus Djami ini berlangsung di Kefamenanu pada Rabu (23/02).

Kegiatan ini sempat tertunda selama dua jam karena hujan deras mengguyur Timor sejak pagi hingga malam hari. Para jurnalis warga yang berasal dari beberapa desa atau kelurahan di TTU, terjebak hujan saat perjalanan menuju Kota Kefamenanu. Namun kondisi ini tidak membuat mereka patah semangat hingga mampu mengikuti workshop dengan antusias.

“Karena hujan deras, saya tidak bisa naik motor dari kampung ke Kefa. Saya naik bis saja walaupun sebenarnya mabuk kalau naik bis. Tekad untuk ikut pelatihan bikin saya lupa mabuk,” ungkap Maria Yunita Sila, jurnalis warga asal Desa Oinbit.


Para peserta workshop sedang khusyuk dalam praktek menulis berita. (Foto: Leko NTT)

Dalam kesempatan itu Judith membawakan materi tentang jurnalistik dasar, sedangkan Alfred berbagi perihal foto jurnalistik. Selain presentasi materi, para peserta pun dilatih untuk menulis berita dan cara menghasilkan karya foto jurnalistik.

Judith mengatakan, selain menerima materi ada praktek menulis bagi jurnalis warga – pemula. Tujuannya agar setelah peserta kembali ke desa atau kelurahan masing-masing, mereka bisa melihat masalah-masalah sosial yang menonjol; yang terjadi di desa/ kelurahan. Masalah-masalah tersebut bisa diangkat dalam berita karena tidak semua masalah bisa terekspos ke media apalagi masalah di desa.

“Melalui workshop ini, mereka bisa mengangkat masalah-masalah yang ada di desa atau kelurahan dan dapat menjadi perhatian pihak terkait. Nanti kita bantu sempurnakan tulisannya. Tujuannya agar mereka tidak berhenti saat mendengar materi saja tapi terus diterapkan ilmunya melalui tulisan,” kata Judith.

Selain itu, ia berkisah “kondisi di TTU membuat kita menjadi jurnalis yang berjiwa sosial, kita harus bantu banyak masyarakat lewat berita-berita yang ditulis.” Ia pun berharap, dengan adanya workshop jurnalistik ini “semoga bisa membuat mereka memiliki motivasi dalam hal menulis. Baik menulis tentang pengetahuan maupun umum, isu-isu vaksinasi dan masalah-masalah di sekitarnya. Semoga tulisan mereka memiliki daya tarik yang tinggi, banyak diminati dan memberikan manfaat bagi banyak orang di sekitarnya.”

Di lain pihak, Alfred W. Djami seusai pemaparan materi mengatakan waktu yang tersedia dalam workshop tidak cukup untuk memberi dampingan secara mendalam. Ia berharap, ada kesempatan berikut sehingga dampingan dapat dilakukan secara intensif.


Alfred W. Djami saat membawakan materi Fotografi Jurnalistik. (Foto: Leko NTT)

“Semoga kita bertemu lagi di waktu yang lebih baik, dan sebaiknya di dekat atau di dalam desa di mana sebagian besar peserta tinggal. Kita bisa langsung praktek peliputan dengan mengangkat isu-isu yang ada di desa. Hasil workshop bisa jadi karya,” kata Alfred, fotografer asal Sabu yang kini berdomisili di Kota Atambua, Kabupaten Belu.

Melania M. Sau, salah satu jurnalis warga asal Kelurahan Tubuhue, Kota Kefamenanu mengapresiasi workshop yang telah dilangsungkan itu. “Pelatihan ini sangat menarik. Banyak ilmu yang saya dapat terutama dalam hal menulis berita dan tentang foto jurnalistik. Awalnya saya berpikir bahwa dalam sebuah berita, foto itu hanya pemanis atau pelengkap saja. Nyatanya foto dalam dunia jurnalistik sendiri punya makna yang sangat mendalam,” katanya.

“Terima kasih Leko NTT, sudah kasih ruang belajar untuk kami yang pemula ini. Awalnya benar-benar nol dalam jurnalistik, kini sudah punya tambahan pengetahuan untuk bisa memulai dengan teknik yang benar dan tepat.”

Penulis/ Reporter: Theresia R. Neonbeni
Editor: HET

Baca Juga: Jurnalis Warga di Timor Siap Ikut Kampanye Vaksinasi Covid-19

Related Posts:

Sampah Bisa Jadi Mesin Pembunuh, Pemerintah Daerah di NTT Segera Benahi Sistem Pengelolaan


Tumpukan sampah di salah satu sudut Kota Kupang. (Foto: WALHI NTT)

Kupang, LekoNTT.com - Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang diperingati setiap 21 Februari dicanangkan Kementerian Negara Lingkungan Hidup pada tahun 2005. Adanya HPSN sebagai kenang akan peristiwa Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat, pada 21 Februari 2005 lalu. Di mana sampah menjadi mesin pembunuh yang merenggut nyawa lebih dari 100 jiwa.

Tragedi ini merupakan satu dari sekian banyak dampak buruk yang ditimbulkan dari sampah. Permasalahan pengelolaan sampah yang buruk terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dapat dilihat sejauh mana pemerintah berhasil menurunkan produksi sampah. Fakta lapangan mencatat justru sebaliknya terjadi peningkatan jumlah sampah dari tahun ke tahun. Hal ini terintegrasi lurus dengan model pengelolaan sampah yang buruk dari pemerintah.

Pengelolaan sampah yang ideal berangkat dari proses pemetaan siklus peredaran sampah mulai dari tahapan eksploitasi hingga pada pembuangan. Sentuhan kebijakan pemerintah yang menyasar pada proses eksploitasi alam, pada tahapan produksi, distribusi, konsumsi, sampai pada proses pembuangan perlu didukung dengan kebijakan yang mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

Implementasi pengelolaan sampah oleh pemerintah hari ini lebih terfokus pada proses konsumsi sampai pada pembuangan. Namun itu pun perlu dikritisi lagi, misalnya ketika pemerintah lebih serius menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam permasalahan sampah yang terjadi. Masyarakat dikambinghitamkan untuk menutup buruknya model pengelolaan sampah oleh pemerintah di lapangan.

Kepala Divisi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kampanye WAHI NTT, Yuventus Stefanus Nonga mengatakan, proses implementasi pengelolaan sampah oleh pemerintah NTT terfokus pada urusan teknis di lapangan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sementara keseriusan pemerintah untuk merespon dari sisi hulu misalnya mendorong pelaku usaha untuk bertanggungjawab atas residu yang dihasilkan dari usahanya sebagaimana dalam amanat undang-undang justru melemah.

Secara obyektif, sampah adalah persoalan publik yang mencolok di seluruh wilayah di NTT. Sampah yang berserakan di setiap sudut kota baik di pusat kegiatan ekonomi, pemerintah dan pendidikan serta fasilitas publik tidak dikelola dengan baik dan komprehensif,” ungkap Yuventus melalui keterangan tertulis yang diterima Leko NTT.

Yuventus memaparkan data aktivitas ekonomi di NTT yang turut meningkatkan produksi sampah. “Pesatnya pertumbuhan penduduk yang mencapai 2,92 persen (2015-2016) di atas rata-rata pertumbuhan penduduk NTT sebesar 1,63 persen sebagaimana dirilis BPS tahun 2017 dan meningkatnya aktivitas ekonomi menjadi kondisi yang mendorong meningkatkan produksi sampah. Kota Kupang misalnya sebagai ibukota Provinsi NTT dan menjadi kota dengan tingkat aktivitas ekonomi paling banyak dibandingkan 21 kabupaten lainnya di NTT. Dalam pengelolaan sampah masih terbilang sangat parsial.

Dari sisi regulasi terhadap permasalahan sampah ini, Pemerintah Kota Kupang memiliki kerangka regulasi untuk menangani sampah di kota ini yaitu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam Perda ini diatur sanksi bagi seseorang yang melakukan pelanggaran yakni Bab XV dengan ketentuan pidana yang termuat pada pasal 24 ayat 1 dimana setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 40 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000.

Perda ini juga mengatur terkait kewajiban pelaku usaha. Pasal 12 secara tegas menyatakan Pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau program yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk wajib melaksanakan program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau programnya.

Namun dalam proses implementasinya tidak diikuti dengan keseriusan pemerintah dengan melakukan pemetaan pelaku-pelaku usaha yang produknya dijual di pasaran. Misalnya mengidentifikasi produk milik Unilever, KAO, Danon, PNG, dan pelaku usaha lainnya.”

Hal ini kemudian diikuti dengan ketegasan pemerintah kota untuk memperingatkan para pelaku usaha bertanggungjawab atas sampah yang dihasilkan dari produk jualannya. Landasan yuridisnya ada pada UU Sampah Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 15 yang menyatakan Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Terkait dengan penumpukan sampah di beberapa lokasi oleh karena aktivitas masyarakat, menurut Yuventus tidak tepat ketika pemerintah menyalahkan masyarakat. Masyarakat tidak punya pilihan untuk mengelola sampahnya sendiri dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat dalam mengelolah sampah didukung pula dengan minimnya fasilitas pengelolaan sampah oleh pemerintah.

Yuventus menegaskan, hal yang sama juga terjadi di 21 Kabupaten lainnya di NTT. Oleh karena itu, WALHI NTT merekomendasikan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di NTT untuk berbernah. Pertama, mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah yang benar sesuai dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; Kedua, tegas memperingatkan pelaku usaha untuk bertanggungjawab atas residu yang dihasilkan dari sisa produk-produk jualannya; Ketiga, menyediakan fasilitas dan mengedukasi masyarakat secara tepat. (red)

Related Posts:

Menikmati Genangan Air

Oleh: Dominggus Elcid Li

Genangan air hujan di Bundaran PU, Kota Kupang. (Foto: MI/ Palce Amalo)

Tinggal di Kota Kupang kita perlu terbiasa menikmati genangan air. Tak perlu marah, apalagi protes. Jika hujan tiba selain rumput-rumput yang merajalela dan ditemani nyamuk-nyamuk, genangan ada dimana-mana. Kota yang bertumbuh tanpa rencana menyimpan persoalan untuk generasi masa depan. Kota yang dibuat asal jadi hanya membuat orang pasrah tergenang.

Saat malam mengantung, dan hujan turun deras di bulan Februari, dan genangan air buatan manusia dimana-mana kita hanya bisa berandai. Ya, seandainya semua direncanakan dan dikerjakan dengan baik. Tentu tak perlu ada genangan. Apalagi banjir. 

Seorang Om berkabar. Kakinya patah. Air genangan yang tumpah ruah ke jalan membuat ia tergelincir dan terperosok dan kakinya patah. Ia harus istirahat enam bulan ke depan. Ya, seandainya genangan air itu bisa diatur. Tetapi apakah kita bisa mengatur air, jika pikiran kita pun tak bisa diatur dan senantiasa tergenang? 

Seandainya ada yang dipikirkan. Pikiran apa yang dihasilkan? Jika pikiran tidak bisa diatur, dan jemari bergerak tanpa terkendali dari satu genangan ke genangan yang lain, apa mungkin ada yang dihasilkan? Perencanaan yang dibuat setengah jadi, cuma menghasilkan genangan. Tak kemana-mana. 

Seandainya air tidak diabaikan mungkin genangan bisa dihindari. Hujan yang turun dari langit biasanya mengalir. Namun jika dalam kreasi manusia malah membuat genangan dimana-mana, ini kita kasi nama apa? 

Dari kampung ke kampung di dalam kota, terlihat barikade-barikade pagar yang memagar agar air tak masuk ke rumah. Bagi yang beruntung, mau, dan punya uang tentu mampu memasang ‘bendung kecil’ di depan rumah agar tidak terendam. Sedangkan yang lain kadang sudah tak tahu harus berbuat apa.

Seorang RT yang saya hormati di kawasan perkantoran kami adalah salah satu yang harus siap tergenang. Seandainya kontur jalan menyediakan lorong air ke dalam got yang sudah dibangun. Tentu Pak RT tidak harus menanggung sendiri. Seandainya got ada gunanya, Pak RT tentu tidak murung setiap kali hujan deras tak henti, dan halaman rumahnya berubah menjadi danau. Endapan lumpur diam berhari-hari. Menunggu kemarau tiba dan mengeraskan tanah kembali.

Kadang kita tidak habis pikir, tempat resapan air pun ditimbuni tanah. Katanya ingin dibuat taman. Tapi kenapa harus membuat genangan air? Air bisa diatur, dan itu dimulai dalam pikiran. Tanah-tanah basah (wetlands) yang ditimbun hanya membuat genangan bahkan banjir yang dulu tak pernah ada. Dalam proyek pembangunan hal pertama yang dicek adalah ‘proyek fisik’ sudah berjalan 100%. Tidak pernah dibuat analisa sederhana setelah ‘manusia berkarya’, apa yang terjadi? Genangan tentu bukan kecelakaan, jika perencanaan itu ada. 

Perencanaan yang hanya mengatur fisik proyek, hanya mengatur tentang kerja manusia. Tentang uang yang dibutuhkan untuk merubah landscape. Namun tidak menghitung apa terjadi setelah alam diubah. Itu pun kalau ada yang dipikirkan, selain karena sudah terlanjur lelah hidup dalam genangan yang tak ada saluran keluar. Orang hidup hanya dari genangan satu ke genangan lain, tanpa ada sirkulasi. Mampet. Sumpek. Buntu. Pasrah. Ruwet. 

Pernah ada yang mengeluh tentang genangan, lalu ada batu batako yang berkomentar ‘coba bayangkan ini musim kemarau, jangan hanya protes saat musim hujan, musim hujan cuma 3 atau 4 bulan kalau kita beruntung.’ Batu batako memang tidak perlu berpikir. Ia cuma mimesis, mengulang yang muncul, dan menyebutkan yang didengar, tapi tidak menganalisa. Tidak perlu pikiran. Baginya genangan yang tercipta ‘akibat’ buatan manusia adalah ‘takdir’. Ya, setidak-berdaya-nya itu genangan air. Dibuat manusia sendiri, dan seolah lupa. Jika yang dibangun hanya menghasilkan genangan, apa itu bisa disebut pembangunan? 

Di sela pembangunan taman, mall, bangunan besar, jalan, trotoar, maupun rumah-rumah yang dibangun sendiri cuma menghasilkan genangan untuk diri sendiri atau orang lain. Lantas setelah dibangun, diresmikan di musim kemarau. Lalu tergenang di musim hujan. Pembangunan kok cuma satu musim.***

*Penikmat gerimis, bekerja sebagai peneliti di IRGSC (Institute of Resource Governance and Social Change)

Related Posts:

Jurnalis Warga di Timor Siap Ikut Kampanye Vaksinasi Covid-19



Situasi konsolidasi jurnalis warga. (Foto: YA)

Kefamenanu, LekoNTT.com - Program Jurnalisme Warga yang diinisiasi Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) kembali dilaksanakan di Nusa Tenggara Timur, khususnya Timor. Sebelumnya program ini telah dilangsungkan pada 2019 lalu, kerja sama PPMN dan Komunitas Leko melalui media komunitas Leko NTT.

Herman Efriyanto Tanouf, Koordinator Jurnalis Warga Kota Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) mengatakan, pada 2019 lalu jurnalisme warga fokus pada pelayanan publik di NTT. Sedangkan pada tahun ini di tengah pandemi Covid-19, para jurnalis warga akan fokus pada jangkauan vaksinasi Covid-19.

"Tahun ini melalui program jurnalisme warga kerja sama dengan PPMN, kita akan fokus pada isu-isu seputar vaksinasi Covid-19. Khususnya akses kelompok masyarakat yang sangat rentan seperti lansia, kaum perempuan, masyarakat adat, terlebih kaum disabilitas," kata Herman seusai konsolidasi bersama calon jurnalis warga pada Sabtu (19/2).


KJW Herman E. Tanouf memberi penjelasan kepada para JW. (Foto: YA)

Herman pun menjelaskan, konsolidasi bertujuan untuk membekali para calon jurnalis warga yang akan meliput berbagai persoalan vaksinasi di tengah masyarakat. "Selain konsolidasi, kita pun akan membuat pelatihan jurnalistik dengan mengundang narasumber profesional untuk membekali para jurnalis warga. Sebelum turun ke lapangan atau mewartakan peristiwa-peristiwa di tengah masyarakat rentan yang luput dari perhatian media, mereka sudah punya bekal."

Lebih lanjut ia menegaskan, program ini semata-mata membantu pemerintah dalam menyukseskan vaksinasi Covid-19. Selain itu menjadi refleksi, sudah sejauh mana vaksinasi dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat yang kesulitan akses, baik informasi maupun transportasi.

"Kalau di kota-kota besar cakupan vaksinasi sangat tinggi, itu karena aksesnya serba lancar dan mudah. Kalau di kampung, sosialisasi sangat minim. Ini salah satu faktor penyebab mengapa di desa-desa, kampung-kampung, banyak masyarakat yang belum sadar betul akan pentingnya vaksinasi. Kalaupun ada yang ikut, lebih banyak karena khawatir tidak dapat bantuan seperti PKH, BLT Dana Desa, dan bantuan sosial lainnya. Ini yang harus kita ubah [pola pikir, red]. Jurnalis warga punya peran penting soal itu."

Antusiasme Calon Jurnalis Warga

Sebanyak 10 calon jurnalis warga direkrut oleh Leko NTT. Para calon jurnalis warga ini merupakan keterwakilan dari orang muda, guru, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, aktivis hingga penggiat seni dan literasi.

"Saya senang, saya bangga diajak bergabung sebagai calon jurnalis warga. Selama ini saya mengikuti dan membaca artikel-artikel menarik di Leko NTT, tapi akhirnya juga menjadi bagian dari Leko NTT. Saya bersama teman-teman lain akan berproses di sini," kata Chrispina Neonbeni, salah satu calon jurnalis warga.

Chrispina mengakui ia sempat ragu untuk bergabung ketika diajak, sebab belum terbiasa bahkan belum pernah menulis berita. "Tapi saya optimis karena ada penulis-penulis NTT di sini yang mau membimbing kami. Ada Felix Nesi, Herman Tanouf, dan kakak-kakak yang lain. Saya makin semangat untuk jadi jurnalis warga."

Calon jurnalis warga yang lain, Yeremias F. P. Uskono pun mengungkapkan hal yang sama. Pria yang kini belajar menjadi Youtuber ini merasa diperkaya dengan pengalaman bergabung menjadi jurnalis warga. "Selama ini saya buat banyak konten video tapi minim narasi. Dengan bergabung dan mengikuti proses ini, saya bisa lebih baik dalam bikin narasi," katanya.

Yeremias juga mengapresiasi program jurnalisme warga. "Ini sangat baik, semoga nanti kami bisa dengar langsung kenapa masyarakat mau divaksin, menolak vaksin atau mau vaksin tapi tidak dapat jatah. Kesempatan yang baik juga, bisa ajak masyarakat untuk ikut vaksin karena penting untuk imun tubuh, Covid-19 bisa kalah."

Ia berharap program ini dapat berjalan dengan baik sehingga tujuannya pun tercapai. "Sambil belajar, kami akan berusaha semaksimal mungkin, ikut mewujudkan cakupan vaksinasi yang lebih luas dan inklusif," tutupnya.

Penulis/ Reporter: Thomas N
Editor: HET

Related Posts:

Translate

Populer Dalam Minggu Ini


Youtube

Facebook