LekoNTT.com: Membaca Dahulu, Berkomentar Kemudian| Vaksinasi COVID-19 Aman, Hidup Nyaman
Archive for September 2022

Kefamnanu atau Kefamenanu? Ini Peta Asli Ibu Kota Kabupaten TTU Zaman Belanda


Kolase foto udara kota Kefa (YouTube Bebeluck Channel) dan peta (Rumah Budaya Tua Kolo).

Detail peta asli kota Kefamnanu, ada dalam isi artikel ini.
LEKO NTT – Kota Kefamenanu (selanjutnya Kefamnanu) pada 22 September 2022 genap satu abad atau berdiri sejak 100 tahun lalu, tepatnya pada 22 September 1922.

Kefamnanu punya sejarah panjang, tapi tenang. Artikel ini tidak sepanjang jalan kenangan kita. Eh maaf, maksudnya sepanjang catatan-catatan sejarah ataupun tutur-tutur yang mungkin sudah pernah kita dengar.

Telah ditulis di artikel sebelumnya (baca di sini). Habis baca, kembali ke sini, di artikel ini. Kalau memang sebelumnya sudah baca, kita lanjut berkisah tentang kota ini, kota yang senantiasa dirindukan para perantau sebagaimana lagu Kuan Kefa, ciptaan almarhum Vinsen Kolo.

Banyak orang yang tahu tentang nama Kefamnanu, tetapi sedikit yang tidak tahu sejarah yang melatarinya. Tapi saya yakin, semua pasti tahu, semoga saja.

Ini juga menjadi tugas para orang tua, dan tentu juga kita semua untuk senantiasa berkisah tentang rahim – tanah yang telah membuat kita hidup dan menikmati kehidupan ini.

Jangan sampai, di mana-mana ketika bertemu siapa saja, dengan bangga kita berkata: saya orang Kefa. Lantas, mampukah kita mempertanggungjawabkan status yang sangat melekat dengan diri kita?

Kefa itu apa? Ada apa di Kefa? Adanya Kefa seperti apa? dan banyak pertanyaan lain yang bisa saja dilontarkan kepada kita.

Bukan hanya tentang Kefamnanu, tetapi daerah mana saja. Sudah semestinya, tanah yang darinya ibu menjerit sakit menyambut tangis pertama kita, ada di dalam isi kepala, di dalam isi dada.

Basi-basinya muncul nih. Yuk kita lanjut lagi. Simak ulasan berikut ini.

Adanya Kefamnanu, Ibu Kota Kabupaten TTU

Kefamenanu, demikian nama ibu kota Kabupaten Timor Tengah Utara dalam bahasa tulis. Dahulu, kota ini menjadi ibu bagi masyarakat dari tiga swapraja yaitu Biboki, Insana, dan Miomaffo (Biinmaffo).

TTU sendiri, pada pemerintahan Hindia Belanda disebut Onderafdeeling Noord Midden Timor, dibentuk pada tahun 1915. Pusat pemerintahan ini dibentuk setelah Belanda melakukan survei pada tahun 1909 hingga 1911, sebagaimana dikatakan sejarahwan Yohanes Sanak dalam dialog di RRI Atambua.

Sebelum Kefamnanu, pusat pemerintahan masih berada di Noetoko; telah disinggung di artikel sebelumnya. Pada tahun 1921, pusat pemerintahan dipindahkan ke Kefamnanu.

Sebelum lanjut, sebagai penyegaran, kita simak lagi asal-usul adanya kota Kefamnanu.

Sebelum resmi disebut Kefamenanu, ketika pemerintah Hindia Belanda memindahkan pusat pemerintahan, dilakukan survei di beberapa lokasi.

Survei itu dilakukan oleh Letnan Skatel Olifiet dan beberapa warga pribumi, Atoin Meto (Orang Timor – Dawan). Adapun rute survei sebagai berikut.

Berangkat dari Noetoko, Letnan Skatel Olifiet bersama rombongan mampir ke Nilulat, Oefui, Ukimnanu, Fatuknapa, dan Noelekat. Penjelajahan pun dilanjutkan ke Oeapot, Fautsuba, Nunpene, Matmanas, lalu berakhir di Tele (dekat Oemenu dan Nuntaen).

Dua tempat terakhir yaitu Matmanas dan Tele menjadi pilihan bagi rombongan untuk dijadikan pusat pemerintahan. Mereka lalu menginformasikan pilihan itu kepada pemerintah Hindia Belanda di Noetoko.

Awalnya, Matmanas (dekat Pasar Baru Kefamenanu) dijadikan ibu kota (pusat pemerintahan). Akibat longsor dan banjir di daerah tersebut, pemerintah Hindia Belanda memindahkan lagi ibu kota ke Tele sekaligus pilihan terakhir.

Ada satu momen yang kemudian menjadi cikal bakal nama Kefamenanu. Beberapa sumber menulis, ketika rombongan tiba di Tele, seorang tentara Belanda ingin mencari sumber air terdekat.

Ia menjumpai salah satu Atoin Meto, sumber-sumber menyebut, orang tersebut bernama Mnune Bani. Yohanes Sanak juga menyebut nama yang sama.

“Di sekitar sini ada sumber mata air kah?” tanya tentara Belanda itu dalam Bahasa Melayu sambil menunjuk ke arah jurang (kali Oemenu).

Mnune Bani yang saat itu sedang membersihkan ladangnya, lalu memberikan isyarat. Mengingat ia tidak terlalu paham dengan Bahasa Melayu.

Kefamnanu, Tuan. Nane kefamnanu,” kata Mnune Bani dalam Uab Meto (Bahasa Dawan) yang jika diindonesiakan, jawabannya seperti ini: “Jurang dalam, Tuan. Itu jurang dalam.”

Tentara Belanda itu tertarik, sebab ada air terjun kecil dan kolam yang cukup luas di dalam jurang – kali Oemenu tersebut.

Sejak saat itu, Kefamnanu menjadi pilihan nama bagi ibu kota Kabupaten TTU hingga saat ini. Mnune Bani sendiri, kata Yohanes Sanak, diangkat menjadi temukung di Nuntae.

Kefamnanu rupanya asyik di telinga orang Belanda. Kefamnanu, nama yang indah untuk didengar. Kefamnanu, nama yang tepat untuk ditulis dan dikenang.

Demikian asal-usul nama Kefamnanu. Diucapkan Mnune Bani, didengar tentara Belanda, hingga diwariskan kepada seluruh penghuni Kefamnanu, dan semua orang yang pernah mampir atau dengar tentang nama ibu kota Kabupaten TTU ini.

Peta Kota Kefamnanu pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Bagaimana ‘penampakan’ peta kota Kefamnanu semasa pemerintahan Hindia Belanda atau sebelum Indonesia merdeka?

Ketika saya membuat simpulan dan bertanya sana-sini tentang Kefamnanu, penulis sekaligus sastrawan Felix K. Nesi mengirimkan kepada saya sebuah gambar – peta.

Mengingat, pada 2019 lalu sastrawan asal Bitauni, Insana, Kabupaten TTU itu sempat melakukan riset selama beberapa bulan di Belanda terkait kisah-kisah ataupun dokumentasi tentang Belanda semasa pendudukannya di Timor.

Peta asli kota Kefamnanu zaman Belanda. (Foto: Rumah Budaya Tua Kolo/ Felix K. Nesi)

Peta yang dikirimkan Felix bukan merupakan hasil cetak digital atapun tampilan peta pada umumnya, tapi berupa gambar dan tulisan tangan. Berikut ‘penampakan’ peta dimaksud.

Peta tersebut menggambarkan situasi Kefamnanu (masuk Timor Belanda) pada Mei 1942. Peta itu merupakan hasil survei dan riset yang dihimpun dari berbagai informasi, baik dari pihak Belanda maupun pengetahun Atoin Meto (orang Dawan – Timor) yang tinggal di Kefamnanu, saat itu.

Peta itu sendiri dirilis setahun kemudian, tepatnya 27 Maret 1943 oleh Netherlands East Indies Forces Intelligence Service (NEFIS) – Badan Inteligen Pasukan Hindia Belanda.

NEFIS sendiri merupakan unit inteligen dan pasukan khusus semasa Perang Dunia II yang beroperasi di wilayah Hindia Belanda (Indonesia) yang kemudian dijajah Jepang.

Dilansir dari Dutch East Indies, pasukan khusus ini dibentuk di Australia atas perintah Letnan Conrad Emil Lambert Helfrich dari Angkatan Laut Kerajaan Belanda.

CEL Helfrich, seorang komandan terkemuka semasa Perang Dunia II yang lahir di Semarang, Jawa Tengah pada 11 Oktober 1886.

Ayahnya seorang dokter KNIL (Koninklijk Nederlandsch Indische Leger) – Tentara Kerajaan Hindia Belanda yang didirikan pada 14 September 1819. Ayah Conrad menikah dengan seorang perempuan pribumi asal Jawa.

NEFIS memiliki beberapa tugas utama seperti menghimpun informasi (laporan), membuat dokumentasi berupa foto, publikasi, dan membuat peta.

Kembali pada peta kota Kefamnanu. Oya, seperti biasa, jangan lupa kopi, diminum dulu. Kalau belum bikin, segera. Sambil ngopi, mari kita lanjut.

Peta kota Kefamnanu yang dibuat NEFIS sebagaimana tampak pada gambar di atas, menunjukkan 66 titik (lokasi) yang ada di ibu kota Kabupaten TTU, saat itu.

Detailnya dapat dibaca pada peta tersebut, terlalu panjang dan banyak untuk ditulis. Seperti rindu perantau akan Kuan Kefa yang jauh di sana, atau pada kekasih yang menyimpan rindu bertahun-tahun untuk dipeluk. Husus, lupakan ini.

Titik lokasi tersebut, akan diulas dalam artikel berikutnya lagi. Kita simak ulasan berikut.

Pada artikel sebelumnya dengan judul Satu Abad Kota Kefamnanu, Ibu Kota Kabupaten TTU yang Namanya ‘Salah’ Ditulis? telah disinggung soal ‘salah penulisan’ Kefamenanu ini semasa pemerintahan Hindia Belanda atau setelah Indonesia merdeka?

Jika dilihat dari peta yang dibuat dan dirilis NEFIS, tampak tidak ada yang janggal di sana. Peta itu ditulis KEFANNANOE (ejaan lama). Tampak ada kesalahan di sana, NEFIS menulis ‘M’ menjadi ‘N’ yang seharusnya KEFAMNANOE.

Mengapa dikatakan demikian? Lihatlah, di bawah tulisan KEFANNANOE, ada keterangan di bawahnya: KEFAMNANOE. Artinya, NEFIS menyadari kesalahan penulisan itu.

Dapat dilihat juga, tidak ada tanda-tanda munculnya huruf ‘E’ pada KEFAMNANOE. Disimpul, bahwa pemerintah Hindia Belanda masih ingat jelas perkataan Mnune Bani. Bahkan ketika mereka menulis nama ibu kota Kabupaten TTU itu.

Jika peta itu dirilis pada tahun 1943, maka adanya sebelum dua tahun Indonesia merdeka. Lagi-lagi dapat disimpul, penulisan dan pengucapan Kefamenanu baru muncul setelah Indonesia merdeka.

Peta asli kota Kefamnanu itu, sebagaimana perannya, menjadi salah satu jawaban bahwa ‘kesalahan penulisan’ tidak dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Lantas, kesalahan penulisan itu dimulai sejak kapan? Sabarlah menunggu. Jawabannya akan diulas dalam artikel berikutnya lagi.

Kita jeda dulu, habiskan kopi di cangkir, tarik napas, hembus, dan jangan lupa berkisah kepada anak-cucu, saudari-saudara, dan sesama tentang peta kota Kefamnanu pada zaman Hindia Belanda.***

Herman Efriyanto Tanouf, 24 September 2022.

Related Posts:

Satu Abad Kota Kefamnanu, Ibu Kota Kabupaten TTU yang Namanya ‘Salah’ Ditulis?


Kota Kefamnanu dari foto udara. (tangkapan layar akun YouTube Bebeluck Channel).

LEKO NTT – Kefamenanu, demikian nama ibu kota Kabupaten Timor Tengah Utara dalam bahasa tulis. Pada 22 September 2022, kota kecil di Timor Barat ini merayakan ulang tahun yang ke-100 (satu abad).

Memasuki usia satu abad, artinya kota ini lahir pada 22 September 1922. Kota yang menjadi ibu bagi masyarakat dari tiga swapraja (dahulu) yaitu Biboki, Insana, dan Miomaffo (Biinmaffo).

Sebelum Kefamenanu, ibu kota Kabupaten TTU adalah Noetoko. Kabupaten TTU sendiri pada masa pemerintahan Hindia Belanda disebut Onderafdeeling Noord Midden Timor yang dibentuk pada tahun 1915.

Jauh sebelum Noetoko, pusat pemerintahan Hindia Belanda berada di Oelpunum, dekat Eban. Sedangkan Noetoko sendiri, baru menjadi pusat pemerintahan sejak 1915 hingga 1921.

Sebelum Noetoko dipilih sebagai pusat pemerintahan, menurut sejarahwan Yohanes Sanak dalam siaran di RRI Atambua, Belanda melakukan survei pada tahun 1909 hingga 1911 untuk membuat pemetaan.

Dalam survei itu, dihasilkan sebuah peta yang diterbitkan pada Juni 1911. Peta itu meliputi wilayah Biboki, Insana, dan Miomaffo. Empat tahun kemudian atau tepatnya pada 1915, dibentuklah Onderafdeeling Noord Midden Timor

Sebelum lanjut, sebagai informasi, artikel ini hanya sedikit menyentil sejarah Kota Kefamenanu sebagai simpulan. Mari lanjut.

Pemindahan Ibu Kota dari Noetoko ke Kefamenanu

Pada 1921, pusat pemerintahan Onderafdeeling Noord Midden Timor dipindahkan ke Kefamenanu oleh kontrolir (Controleur) Paddemors bersama petinggi Belanda lainnya.

Nah, mengapa ibu kota harus dipindahkan dari Noetoko ke Kefamenanu? Terkait alasan pemindahan itu, Yohanes Sanak menyebut empat aspek, sebagai berikut.

Pertama, aspek tata ruang. Secara topografis, wilayah Noeltoko ada diapit oleh beberapa gunung, sehingga tidak memungkinkan untuk dikembangkan menjadi sebuah kota yang baik.

Kedua, aspek geopolitik. Noetoko terlalu dekat dengan Fatumnutu (markasnya Sonbai, musuh bebuyutan Belanda).

Ketiga, aspek geostrategis. Untuk memudahkan control pemerintahan Belanda, maka dicarilah titik tengah, Kefamenanu jadi pilihan.

Keempat, aspek ekonomi. Noetoko merupakan salah satu pusat tambang emas. Dengannya, keberadaan kota di wilayah tambang emas, tidaklah memungkinkan.

Sebagai simpulan, Kefamenanu sendiri, pada awalnya bukan merupakan nama sebuah tempat ataupun nama kampung tertentu, apalagi nama kota atau ibu kota.

Beberapa sumber tertulis menyebut, sebelum resmi disebut Kefamenanu, ketika pemerintah Hindia Belanda memindahkan pusat pemerintahan, dilakukan survei di beberapa lokasi.

Survei itu dilakukan oleh Letnan Skatel Olifiet dan beberapa warga pribumi, Atoin Meto (Orang Timor – Dawan). Adapun rute survei sebagai berikut.

Berangkat dari Noetoko, Letnan Skatel Olifiet bersama rombongan mampir ke Nilulat, Oefui, Ukimnanu, Fatuknapa, dan Noelekat. Penjelajahan pun dilanjutkan ke Oeapot, Fautsuba, Nunpene, Matmanas, lalu berakhir di Tele (dekat Oemenu dan Nuntaen).

Dua tempat terakhir yaitu Matmanas dan Tele menjadi pilihan bagi rombongan untuk dijadikan pusat pemerintahan. Mereka lalu menginformasikan pilihan itu kepada pemerintah Hindia Belanda di Noetoko.

Awalnya, Matmanas (dekat Pasar Baru Kefamenanu) dijadikan ibu kota (pusat pemerintahan). Akibat longsor dan banjir di daerah tersebut, pemerintah Hindia Belanda memindahkan lagi ibu kota ke Tele sekaligus pilihan terakhir.

Ada satu momen yang kemudian menjadi cikal bakal nama Kefamenanu. Beberapa sumber menulis, ketika rombongan tiba di Tele, seorang tentara Belanda ingin mencari sumber air terdekat.

Ia menjumpai salah satu Atoin Meto, sumber-sumber menyebut, orang tersebut bernama Mnune Bani. Yohanes Sanak juga menyebut nama yang sama.

“Di sekitar sini ada sumber mata air kah?” tanya tentara Belanda itu dalam Bahasa Melayu sambil menunjuk ke arah jurang (kali Oemenu).

Mnune Bani yang saat itu sedang membersihkan ladangnya, lalu memberikan isyarat. Mengingat ia tidak terlalu paham dengan Bahasa Melayu.

Kefamnanu, Tuan. Nane kefamnanu,” kata Mnune Bani dalam Uab Meto (Bahasa Dawan) yang jika diindonesiakan, jawabannya seperti ini: “Jurang dalam, Tuan. Itu jurang dalam.”

Tentara Belanda itu tertarik, sebab ada air terjun kecil dan kolam yang cukup luas di dalam jurang – kali Oemenu tersebut.

Sejak saat itu, Kefamnanu menjadi pilihan nama bagi ibu kota Kabupaten TTU hingga saat ini. Mnune Bani sendiri, kata Yohanes Sanak, diangkat menjadi temukung di Nuntae.

Kefamnanu rupanya asyik di telinga orang Belanda. Kefamnanu, nama yang indah untuk didengar. Kefamnanu, nama yang tepat untuk ditulis dan dikenang.

Kefamenanu atau Kefamnanu?

Mengapa hingga saat ini dalam bahasa tulis bahkan hal-hal terkait administratif, Kefamnanu ditulis Kefamenanu? Apakah itu kesalahan teknis? Siapa yang pertama memulai? Ataukah teknis menulisnya memang demikian?

Mari lanjut bertanya, apakah para pendahulu di TTU yang telah mewarisi ‘kesalahan’ penulisan itu? Mengapa saya katakan ‘kesalahan menulis’? Mari, kita ulik lagi.

Kefamnanu yang diucapkan Mnune Bani, dalam Uab Meto berasal dari dua kata. Kefa yang berarti jurang, dan mnanu yang berarti panjang, dalam, dan tinggi. Dalam kaitannya dengan jurang, maka Kefamnanu berarti jurang yang dalam.

Kita bertanya lagi ya, mengapa harus ditambahkan huruf ‘e’ setelah huruf ‘m’ pada kata Kefamnanu dan jadinya Kefamenanu? Jika ini dilakukan secara sadar, maka sungguh ‘terlalu’.

Jika alasannya masalah tata bahasa – aturan penulisan, maka masih terbilang keliru. Oh, ditulis Kefamenanu, tapi dibaca Kefamnanu. Anggapan semacam ini sebaiknya dihilangkan. Kefamnanu itu kata dalam Uab Meto, bukan Bahasa Indonesia.

Lanjut lagi, sambil teguk kopi. Yang belum bikin, bersegeralah. Tulisan ini tidak akan enak dibaca, kalau belum ada kopi yang dinikmati. Teh juga boleh, atau sopi, tapi jangan sampai mabuk e. Ingat pesan Tua Kolo, mabuk bodok, jangan minum. Baiklah, kita lanjut.

Untuk membuat perbandingan sekaligus penegasan, saya mengkonfirmasi seorang putra asli TTU asal Biboki yang juga punya fokus yang sama pada penulisan Kefamenanu.

Dofry Bone, lebih dikenal dengan nama Unu D. Bone sebagaimana tertulis pada akun Facebook miliknya. Kepadanya saya tawarkan, pilih Kefamenanu atau Kefamnanu?

Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Timor (Unimor) itu bilang begini: “Saya lebih memilih Kefamnanu, frasa yang dibentuk dari kata dasar Kefa dan Mnanu, sebagai transposisi dari kata sifat amnanut ketika melekat dengan kata benda.”

Dofry Bone pun memberikan beberapa perbandingan. Ia menyebut kata dengan ciri yang sama seperti Nakamnanu (rambut panjang), Haemnanu (kaki tinggi), dan Nifumnanu (kolam yang dalam).

“Pasti aneh kalau kita bilang Nakamenanu, Haemenanu, Nifumenanu,” katanya yang mengundang tawal kecil saya muncul, tapi sebenarnya sedih.

Dosen Pendidikan Matematik itu menjelaskan, pengucapan dan penulisan kata Kefamenanu, datang dari mereka yang kesulitan menyebut konsonan ‘m’ dan ‘n’ jika ditulis bersambungan dalam satu kata.

Akademisi sekaligus penggiat literasi itu masih sempat bercanda. “Syukur, bukan dari mereka yang mengucap konsonan ‘f’ sebagai ‘p’. Kalau tidak, hari ini kita pasti ikut menyebut Kepamenanu.”

Dofry Bone pun menyinggung kemungkinan lain terkait adanya Kefamenanu. Menurutnya, perlu ditelusuri lebih lanjut. Penggunaan kata Kefamenanu berawal dari Belanda ataukah setelah Indonesia merdeka?

“Orang Indonesia saat urus format administratif pemerintahan, lebih banyak orang luar Dawan yang kesulitan menyebut Kefamnanu. Kalau misalnya Belanda, kita perlu pelajari Bahasa Belanda sebagai pembanding.”

Soal menjawabi dugaan ataupun kemungkinan yang dimaksud Unu D. Bone, entah dari Belanda ataukah Indonesia, akan diulas dalam artikel berikut.

Dengan demikian, masing-masing kita dapat membuat simpulan, Kefamenanu ataukah Kefamnanu?

Entah ke depan diubah atau tidak, perlu kita sadari bahwa selama satu abad (22 September 2022, para pendahulu dan kita di masa kini, merasa nyaman dengan penulisan dan pelafalan yang aneh.

Disadari atau tidak, itulah yang terjadi selama ini. Artikel ini hadir bukan sebagai bentuk protes, adanya untuk ikut merefleksikan satu abad bagi Kota Sari, kota kecil di Timor Barat yang sarat kenangan.***

Dari luar Timor, jauh dari Kefamnanu, 22 September 2022, Herman Efriyanto Tanouf.

Related Posts:

Makna dan Terjemahan Lirik Lagu ‘Kuan Kefa’ Ciptaan Vinsen Kolo


Tugu Biinmaffo di KM 9 Kefamnanu. (Foto: Majalah Fortuna)

LEKO NTT – Kota Kefamnanu pada 22 September 2022 nanti akan genap satu abad (100 tahun). Salah satu kota kecil di Timor Barat ini beranjak menua. Jika dihitung sesuai umur manusia, 100 tahun hanya bisa dicapai segelintir orang, nyaris tiada.

Kota kecil berjuluk Kota Sari (sehat, aman, rindang, indah) ikut melahirkan seniman-seniwati, tak terhitung jumlahnya. Berbeda dengan cabang seni lainnya, musik adalah adalah salah satu bidang kesenian yang melahirkan banyak seniman-seniwati.

Mereka lahir dengan bakat musik hingga suara indah. Mereka lahir dari rahim – bumi Biinmaffo (tiga swapraja: Biboki, Insana, Miomaffo) yang ada di Timor Tengah Utara (TTU).

Di tenda-tenda pesta, mulai dari yang sederhana hingga mewah sekalipun, musik dan lagu diperdengarkan. Sontak kaki dihentak, pinggang digoyang, kepala diangguk, senyum diumbar, sesekali tawa kecil dan dengung bahkan teriak-teriakan bergema ketika musik dan/atau lagu diputar.

Namun, dari sekian banyak lagu, ada salah satu yang paling membekas. Kuan Kefa, demikian judul lagu dimaksud.

Kuan Kefa sendiri merujuk pada ibu kota Kabupaten TTU yaitu Kefamnanu (saya: HET* lebih nyaman menulis Kefamnanu dibanding Kefamenanu).

Kuan Kefa, sebuah lagu Pop Daerah Timor (Pop Dawan), ciptaan almarhum Vinsen Kolo. Lagu ini dipopulerkan oleh dua penyanyi asal Kabupaten TTU, Nusa Tenggara Timur (NTT) yaitu Eddy D. Tahoni dan Yus Binsasi.

Pada awal tahun 2000-an, ketika lagu ini dirilis, saat itu juga lagu Pop Daerah Timor – Dawan tersebut diminati banyak masyarakat Atoin Meto (Orang Timor Dawan) di mana saja. Tak hanya itu, lagu ini bahkan diminati oleh masyarakat dari etnis lain di dalam dan luar NTT.

Tak jarang, lagu ini yang diproduseri Aries Tanjung ini pun kemudian menjadi seperti ‘lagu wajib’ dalam beberagai event kesenian dan kebudayaan di Timor, khususnya TTU bahwa diaspora bumi Biinmaffo di berbagai daerah di Indonesia.

Selain itu, Kuan Kefa juga sering dijadikan lagu pilihan ataupun lagu wajib dalam berbagai lomba baik di lingkup sekolah, masyarakat umum hingga instansi pemerintahan.

Lagu Kuan Kefa hadir dengan alunan musik khas Timor – Dawan. Ketika didengar, seseorang bisa saja ingin menari (biul/ bilut). Entah secara spontan ataupun dengan ragam tarian tertentu.

Alunan musik yang tenang, mendayu, sebagaimana musik khas Atoin Meto ketika menari, lagu ini pun bisa saja membuat kuduk – merinding. Apalagi pendengar (penikmat) adalah Atoin Meto itu sendiri.

Sebelum lanjut, yuk mari kita simak terjemahan lirik lagu Kuan Kefa yang sangat merakyat di Timor Barat. Jika sebelumnya, Anda sudah pernah membaca tafsir makna ataupun terjemahan lirik lagu Pop Daerah Timor ini, maka HET ingin menyajikannya lagi.

Bisa saja sama, bisa juga berbeda. Dalam menerjemahkan lirik lagu ini, HET tidak menyimak sebatas lagu itu sebagai sebuah teks. Lebih dari itu, adanya lagu Kuan Kefa adalah syair yang menyiratkan hidup dan kehidupan Atoin Meto TTU itu sendiri.

Lagu Kuan Kefa sendiri adalah ‘puisi’. Ya, ‘puisi’ yang adanya lahir dari syair-syair yang sangat melekat dengan kehidupan Atoin Meto. Ialah tentang kampung halaman, tentang rindu dan/atau tentang rindu akan Kuan Kefa (Kampung Kefa).

Wah, bukannya tampilkan terjemahan lirik, malah omong banyak eh. Tapi sabar dulu, jangan dilewatkan. Ini penting, biar tidak pening kepala saat membaca lebih lanjut.

Uab Meto (Bahasa Dawan) memang mudah diucapkan, tapi sulit dibaca dalam bahasa tulis. Bahkan oleh Atoin Meto itu sendiri, butuh ketelitian. Apalagi yang merasa awam, 100 kutu di kepala terasa kurang gatal.

Jangan lupa seruput kopi, terlebih bagi saudara-saudari yang mungkin hanyut dalam alunan suara, musik, dan syair dari lagu-lagu Justy Aldrin dan Toton Caribo saat tampil di Kota Kefamnanu.

Sudahi galaunya, renungkan apa yang layak diberi untuk 100 tahun Kota Sari itu. Mari kita lanjut.

Lagi-lagi, terjemahan lirik lagu Kuan Kefa versi HET, tidak sebatas lagu sebagai sebuah teks. Seperti puisi, adanya teks lagu sebagai satu-kesatuan (unity). Berikut, terjemahan lirik lagu Kuan Kefa dari Uab Meto ke Bahasa Indonesia.

Kuan Kefa (Kampung Kefa)

Monit bi hit kuan, monit tok aina-ama
(Hidup di kampung, hidup bersama ibu-ayah)
Tok tabua alekot
(Tinggal bersama baik adanya)
Au neke namlile, sasana mui oke
(Hatiku senang, semua serba ada)
Ka upenfa susal
(Aku tiada susah)

Muni i au es kuan bian
(Saat ini aku di kampung lain – rantauan)
Ka muifa aok biak, neno fai au toko mes
(Tiada saudara, siang malam kududuk sendiri)
Au neke nsai lumat, umnau oli-tata
(Hatiku sedih, rindu adik-kakak)
An bi hit kuan bale
(Di kampung halaman)

Eee Kuan Kefa
(Ooo Kampung Kefa)
Ho es lalan lalo nae
(Kau jauh di sana)
Ka it an ko faben
(Tiada dapat memandangmu)
Kuan Kefa le amasat
(Kampung Kefa terindah)

He tupam sa pas ansaok
(Saat tidur kuelus dada)
He fenam sa pas ansaok
(Saat bangun kuelus dada)
Umnau ana ko
(Hanya rindu kamu)

Demikian, terjemahan lirik lagu Kuan Kefa versi HET (mengingat, mungkin ada terjemahan lainnya). Lantas, bagaimana dengan makna dari lagu itu sendiri?

Pembaca yang tanggap tentu sudah menemukan makna yang terkandung di setiap syair dalam bait-bait lagu Kuan Kefa, apalagi setelah diberi terjemahan.

Dapat diketahui, bahwa lagu Kuan Kefa mengisahkan tentang seseorang yang rindu akan Kampung Kefamnanu. Telah disinggung di atas, Kefamnanu sendiri adalah Ibu kota Kabupaten TTU.

Pencipta dalam memilih kata ‘Kuan’ (kampung), ingin menambah beban rindu bagi pendengar. Orang asli TTU ketika berada di tempat rantau, entah bekerja menyambung hidup ataupun bersekolah, ditimpa dengan rindu bertalu-talu ketika mendengar lagu ini.

Rindu akan kampung, otomatis rindu juga seisi – penghuninya. Seperti ibu dan ayah, saudari-saudara hingga rumpun keluarga besar dan tempat-tempat sarat kenangan.

Demikian tanah kelahiran, selalu jadi rumah pulang paling nyaman. Kerukunan dan persaudaraan yang dibangun atas nama cinta, selalu jadi suara yang memanggil-manggil ketika Anda merasa sendiri di kos atau kontrakan atau rumahmu di kota besar.

Almarhum Vinsen Kolo, komponis yang telah berhasil membuat rindu amat menggelitik sukma – dalam dada; yang dielus ketika gelisah dan rindu membuatmu ingin pulang ke kampung yang jauh dari pandanganmu.

Lekaslah pulang usai cita dan mimpi terwujud. Kefamnanu dengan tiga patungnya selalu setia menantimu, pulang.***

*HET (Herman Efriyanto Tanouf). Minggu, 18 September 2022, setelah beberapa minggu di luar Timor, usai mendengar lagu 'Kuan Kefa'.

Related Posts:

Sudahkah GMIT di Kota Kupang Penuhi Aksesibilitas Juru Bahasa Isyarat bagi Disabilitas Tuli?

Oleh: Rika Krisdayana Hanadii*


Ilustrasi juru bahasa isyarat disabilitas tuli. (Pixabay).

LEKO NTT - Pemenuhan aksesibilitas sarana dan prasarana di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT), faktanya berberat sebelah bagi anak-anak dengan disabilitas di Kota Kupang. Jika ada pemenuhan aksesibilitas bagi disabilitas pun persentasenya adalah 25% berbanding 100%.

Jika diamati, 65% infrastruktur bangunan gereja begitu tinggi dan bertangga, membuat disabilitas fisik sulit mengaksesnya. Selain itu, 90% gereja tidak menyiapkan juru bahasa isyarat bagi disabilitas Tuli, sehingga anak-anak Tuli sulit mengakses.

Memang ada braille tetapi itu tidak sepenuhnya membantu. Apalagi pada masa lockdown COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021, ibadah dilakukan secara online, dan hanya satu Jemaat (=gereja) di Kota Kupang, yang menyiapkan juru bahasa isyarat (JBI) yaitu GMIT Jemaat Kaisarea BTN.

Saat berbagi cerita bersama D, seorang anak Tuli, ia menceritakan momentum saat diteguhkan menjadi anggota sidi di salah satu Jemaat GMIT. Saat diteguhkan, ia tidak mengucapkan janjinya sendiri, melainkan diwakili oleh Pemimpin Gereja karena tidak ada JBI yang disiapkan.

Sepenggal cerita dari D juga dialami beberapa kawan Tuli lainnya, yang mana mereka juga menceritakan hambatan ketidaktersediaan JBI di gereja. Akibatnya  tidak bisa mengakses khotbah yang dibawakan oleh pemimpin agama.

Pengalaman-pengalaman itu pun terpantau di gereja, tempat pelayanan saya. Ada seorang anak Tuli remaja yang ke gereja untuk beribadah tetapi tidak memahami apapun. Nurani saya terpukul, karena tidak bisa berbuat apa-apa sebagai seorang pendatang baru.

Dari gambaran realitas di atas, maka tak heran jika disabilitas Tuli jarang ke gereja. Kalau pun ada, mereka pergi sebatas formalitas karena unsur liturgi dan khotbah tidak mampu mereka rasakan dan renungkan saat beribadah.

Padahal tujuan pembangunan rumah ibadah ialah dapat diakses oleh semua kalangan, bukan semata menunjukkan unsur estetika infrastruktur maupun liturginya. Melainkan perlu menghadirkan tujuan fungsionalnya, yaitu gereja hadir untuk menyentuh dan menguatkan iman umatnya melalui khotbah.

Menilik undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menyangkut hak dalam keagamaan, salah satunya tertuang pada Pasal 80. Dinyatakan, "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.”

Hal itu berarti, Pemerintah dan Pengelola rumah ibadah menjadi sokongan terpenting untuk mewujudkan pemenuhan hak setara secara inklusif bagi masyarakat disabilitas. Namun kenyataan di lapangan belum terealisasi secara menyeluruh.

Oleh karenanya, penting untuk disuarakan agar pembangunan rumah ibadah di atas tahun 2016, mesti memperhatikan kebutuhan keberagaman manusia. Tidak sebatas pembangunan tetapi perlu diperhatikan juga aksesibilitas sarana seperti juru bahasa isyarat, dan media gambar untuk memudahkan disabilitas Tuli.

Jika dikaji melalui doktrin (ajaran) teologi GMIT dalam panca pelayanan yang kelima, yaitu oikonomia (penatalayanan), maka gereja bertanggung jawab secara eksternal dan internal untuk menjadi rumah yang universal (menyeluruh) dan holistik (utuh) bagi seluruh anggota familia Dei (keluarga Allah). Dengannya, seluruh anggota pun dapat mengakses sarana dan prasarana tanpa adanya hambatan.

Konsep familia Dei merupakan relasi yang terbuka bagi setiap keberagaman manusia. Karena itu, setiap manusia harus berada di dalam relasi dengan manusia lainnya. Jika pribadi dengan disabilitas Tuli diputuskan relasinya dengan anggota familia Dei dalam gereja karena hambatan aksesibilitas, maka yang terjadi ialah disabilitas Tuli terisolasi dari kehidupan bergereja.

Berbicara relasi maka akan merujuk pada relasi Trinitas Allah (Ketritunggalan Allah), yaitu Bapa, Anak, dan Roh kudus. Dalam doktrin Trinitas, kata perichoresis  digunakan untuk memperkenalkan formula baru terhadap aspek relasionitas persekutuan Trinitas Allah yang saling aktif berkarya tanpa meniadakan.

Oleh karena itu, gereja mesti menciptakan ruang yang akses sebagaimana makna konsep perikoresis. Ruang tersebut menuntut manusia untuk ikut berpartisipasi dalam persekutuan bersama Allah maupun bersama seluruh ciptaan lainnya, yang hadir, aktif, dan memenuhi akses dalam membangun relasi persekutuan dalam gereja.

Menindaklanjuti peraturan pemerintah dan doktrin teologi GMIT maka jelas didapati, bahwa ada data tertulis, keberpihakkan pemerintah dan gereja untuk memperhatikan kebutuhan disabilitas. Oleh karena itu, tugas gereja hari ini, perlu merealisasikan, agar pemenuhan aksesibilitas dapat dirasakan oleh keberagaman manusia tanpa ada hambatan demi menghadirkan konsep familia Dei dalam gereja.***

*Penulis: Peserta Magang Yayasan Keadilan Perdamaian (YKP) Indonesia.

Editor: Herman Efriyanto Tanouf.

Related Posts:

Puluhan Aktivis dan Komunitas di NTT Nyatakan Sikap Terkait Calon Pendeta GMIT yang Lakukan Kekerasan Seksual di Alor


Pernyataan sikap puluhan aktivis NTT soal kekerasan seksual di Alor. (Ilustrasi: Edi Wahyono)

LEKO NTT – Puluhan aktivis, lembaga, dan komunitas di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang tergabung dalam Jaringan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, menyatakan sikap terkait seorang calon Pendeta Gereja Masehi Injili di Timor yang diduga melakukan kekerasan seksual.

Calon Pendeta GMIT dimaksud adalah Sepriyanto Ayub Snae. Ia diduga melakukan kekerasan seksual terhadap sejumlah remaja perempuan di Alor, NTT.

Pendeta Emmy Sahertien, salah satu anggota jaringan tersebut mengatakan, kekerasan seksual adalah pelanggaran HAM berat yang menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban, baik fisik maupun psikis yang permanen dan berjangka panjang.

“Kekerasan seksual berupa pemerkosaan, eksploitasi seksual, dan kontrol seksual yang dilakukan oleh Sepriyanto Snae terhadap sejumlah remaja perempuan (untuk sementara enam orang) di Alor merupakan kejahatan luar biasa,” katanya melalui keterangan tertulis yang diterima LekoNTT.com pada Rabu (7/9/2022).

Berikut, 18 poin pernyataan sikap Jaringan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak:

1. Mengutuk keras perbuatan bejat Sepriyanto Ayub Snae, pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak perempuan di Alor.

2. Kasus kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang menjadi tanggung jawab bersama dan tidak terbatas pada kelompok atau lembaga tertentu. Kontrol publik atas penanganan kasus kekerasan seksual merupakan bagian dari upaya pengungkapan kebenaran, penegakan keadilan, dan gerak bersama menjamin ketidakberulangan di masa depan.

3. Tidak ada ruang untuk pendekatan Restoratif Justice dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual. Hal ini didasarkan pada UU Penghapusan Tindak Kekerasan Seksual Pasal 60 poin (h), dan Bab IV, Bagian Satu, Pasal 23 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

4. Mendesak GMIT untuk mengambil tindakan tegas dengan tidak hanya menangguhkan status vikaris pelaku, melainkan mencoret pelaku dari daftar calon Pendeta GMIT yang akan ditahbiskan.

5. Mendesak GMIT menginvestigasi dugaan kekerasan seksual yang dilakukan pendeta, vikaris dan staf gereja di lingkungan gereja dengan tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah serta aktif melaporkan kepada polisi sesuai hukum yang berlaku.

6. Mendesak GMIT untuk menyediakan layanan pengaduan bagi korban kekerasan seksual yang pelakunya adalah pendeta, vikaris, pelayan, dan staf GMIT.

7. Mendesak GMIT membuat protokol pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, perempuan dan kelompok rentan dalam lingkup gereja GMIT.

8. Mendesak GMIT memastikan agar para pelaku kekerasan terutama kekerasan seksual terhadap anak, perempuan, dan kelompok rentan agar diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, serta mencegah upaya penyelesaian di luar proses hukum seperti mediasi, meja adat, dan kekeluargaan, karena hal tersebut akan mencederai hak korban dan keluarga serta memperkuat rantai impunitas pelaku kekerasan seksual.

9. Mendesak Polres Alor untuk mengusut tuntas kasus ini dengan berpihak pada korban sebagaimana diatur dlm UUTPKS, UU Perlindungan Anak No 31/ 2014, serta memperhatikan rasa aman dan kerahasiaan anak sebagaimana diatur dalam UU no 11/2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan menyertakan aspek restitusi korban dalam tuntutan hukum.

10. Mendesak Polda NTT untuk memberi perhatian serius pada penanganan kasus ini karena unsur kejahatan luar biasa yang dilakukan terhadap anak-anak dan diduga korban lebih dari enam orang.

11. Mendorong Komnas Perempuan dan KPAI untuk memantau proses hukum dan mendesak berbagai pihak yang terkait agar para anak yang menjadi korban mendapatkan keadilan dan pemulihan.

12. Mendorong LPSK untuk memberi jaminan perlindungan bagi korban dan keluarga yang rentan mengalami viktimisasi dan ancaman dari berbagai pihak aspek pemulihan bagi anak korban dan keluarga (fisik, seksual, psikologis, sosial) dan restitusi.

13. Meminta dukungan media massa untuk terus memberitakan kasus ini dengan mengedepankan pemberitaan yang memperhatikan hak-hak korban dan keluarga.

14. Mendorong media massa untuk melakukan peliputan selama proses hukum berlangsung (penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan) dengan mengedepankan perlindungan korban dan keluarga sesuai prinsip jurnalisme.

15. Mendorong media massa menjalankan jurnalisme investigasi untuk mengungkap dugaan terjadi kekerasan seksual pada anak, perempuan dan kelompok rentan yang terjadi dalam ruang-ruang tersembunyi; seperti lembaga agama, pendidikan, panti asuhan, tempat rehabilitasi, dll.

16. Mengecam keras segala bentuk pemberitaan media yang melanggar kode etik jurnalistik dengan membeberkan identitas korban.

17. Jangan ada kekerasan baru terhadap korban baik melalui pemberitaan media maupun stigma dari lingkungan di mana korban berada. Masyarakat sebagai bagian dari komunitas harus menjadi ruang aman bagi korban dan keluarga yang menjadi pendukung utama dalam pemulihan korban.

18. Mengajak semua pihak untuk bekerja sama mendukung pemulihan korban dan mengawal proses hukum tanpa stigma dan diskriminasi.

Atas kejahatan kemanusiaan tersebut, Jaringan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, mengutuk tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh calon Pendeta GMIT, Sepriyanto Ayub Snae.

Demikian pernyataan sikap yang dibuat Jaringan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Pernyataan itu pun ditandatangani lebih dari puluhan aktivis, lembaga hingga beberapa komunitas di NTT, sebagai berikut:

  1. Komunitas Rumah Penjarum
  2. Mitra Perempuan dan Anak Sumba Timur
  3. Suara Perempuan Alor
  4. Lowewini
  5. Rumah Mentari Maulafa
  6. Komunitas Laki-Laki Baru Kupang
  7. Komunitas Balenta
  8. Sabana Sumba
  9. Komunitas Hanaf
  10. Pdt Emmy Sahertien
  11. Pdt. Ester M. Rihi Ga
  12. Pdt. Herlina Ratu Kenya
  13. Linda Tagie
  14. Aryz Lauwing Bara
  15. Therlince Loisa Mau
  16. Alfes Lopo
  17. No Ayu
  18. Rumah Hokkay Mahensah
  19. Pdt. Rillen Poyk
  20. Selviana Yolanda
  21. Martha Bire
  22. Haris Oematan
  23. Zarniel Woleka
  24. Rambu Dai Mami
  25. Agustin Zacharias
  26. Melly Luwu
  27. Yuli Benu
  28. Tenggara Youth Community
  29. Maria Goreti Ana Kaka
  30. Rima Melani Bilaut
  31. Monica Bengu.***
Editor: Herman Efriyanto Tanouf

Related Posts:

Pak Bupati TTU, Mereka Ditelantarkan Begitu Lama

Oleh: P. Avent Saur, SVD*


Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di  Kabupaten TTU. (Foto: Avent Saur).

LEKO NTT – Dua hari jalan-jalan di wilayah Timor Tengah Utara (TTU), relawan menjumpai tujuh penderita gangguan jiwa. Satu di antaranya terpasung; pasung dua tangan dan dua kaki, pakai rantai sepeda motor.

Dua ujung rantai itu disatukan dengan beberapa gembok. Semuanya sudah berkarat. Karatan itu memakan kulit kaki dan tangannya.

Dua kakinya baru dilepaskan dari pasungan sekitar tiga bulan lalu dengan meninggalkan luka-luka, sedangkan dua tangan masih terpasung.

Dalam beberapa tahun terakhir, ia berjalan dari kampung ke kampung dalam keadaan terpasung. Ke mana pun ia pergi dengan pakaian lusuhnya, ketika lapar dan haus, ia mengemis pada warga.

Ia sering kali diolok-olok. Ia juga dipermainkan oleh sekian banyak orang. Sering kali, ia menjadi objek tertawaan seakan-akan ia bukan manusia seperti orang-orang pada umumnya. Betapa pelik hidupnya.

Padahal kan ia manusia, memiliki martabat ciptaan Tuhan. Oleh sakitnya, semestinya ia sama sekali tidak kehilangan martabatnya sebagai manusia.

Martabatnya sama dengan kita semua, ya sama dengan martabat para pejabat siapa pun di Republik ini, termasuk martabat Presiden Jokowi, martabat Gubernur Laiskodat, dan tentu juga martabat Bupati TTU.

Selama menjalani sakitnya sejak tahun 2014, ia sama sekali belum menerima pelayanan politik kesehatan dari tenaga kesehatan fasilitas dasar seperti Puskesmas. Ia betul-betul sepi dari layanan kesehatan jiwa.

Keluarga pemilik rumah yang di dalamnya ia tinggal menetap lantaran sejak kecil ia telah kehilangan ibu dan ayah sudah menempuh aneka langkah pemulihan kesehatannya.

Langkah-langkah itu tentu masih sangat tradisional, penuh stigma sosial dan diskriminasi sosial. Ke dukun dan pendoa, misalnya. Keluarga telah menggelontorkan sekian banyak biaya untuk membayar jasa perdukunan dan pendoaan. Ia tak kunjung pulih tentunya.

Dan dalam tahun-tahun terakhir, keluarga sudah lelah, lantas membiarkannya menggelandang di jalanan kampung dan sekitarnya, serta dengan hati bercabik-cabik dan dengan napas sesak di dada, mereka terpaksa memasungnya. Entah hingga kapan!

***

Tujuh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dijumpai dalam dua hari, tanggal 3 dan 5 September 2022 (belum termasuk yang dijumpai dalam beberapa hari ke depan), mereka semua belum mendapat layanan medis kesehatan jiwa. Sama seperti dia yang terpasung, mereka mengakses praktik perdukunan dan pendoaan yang mudah dijumpai di masyarakat.

Bagai sang peziarah yang tak kunjung merengkuh apa yang dicarinya, malah menjumpai jalan buntu dan telah kehabisan bekal, demikianlah juga para penderita gangguan jiwa dan keluarganya itu; mereka telah menjumpai sekian banyak dukun dan pendoa serta telah kehabisan cara dan biaya, mereka toh tak kunjung memeluk kepulihan atas anggotanya yang sakit.

Kini tak banyak kata yang mereka ucapkan sebab sudah lelah lidahnya untuk berkeluh kesah. Mereka kehabisan pikiran untuk mencari solusi sebab lelah otaknya untuk berpikir kreatif. Ekonomi mereka juga terkapar sebab lelah tenaganya untuk mencari sumber daya dan menabung.

Dan hingga kini pun mereka tetap tinggal dalam lingkaran stigma yang mungkin tak kunjung usai. Misalnya, orang menderita gangguan jiwa karena mendapat kutukan dari Tuhan, karena karma dosa dan kesalahan nenek moyang, karena kemarahan leluhur.

Stigma lainnya, orang menderita gangguan jiwa dan tak bisa sembuh lantaran setan sudah menguasai dirinya, karena kesalahan adat yang fatal, karena dibuat orang yang irihati, atau juga karena dosa berat yang tak terampuni.

Lingkaran stigma sosial ini diikuti oleh diskriminasi sosial. Misalnya, pemasungan, objek tertawaan dan permainan, membiarkan menggelandang, kekerasan fisik dan nonfisik, mengganggu sekadar untuk memancing ulah ODGJ, dan aneka diskriminasi lainnya, dan boleh jadi mereka sudah dijadikan objek untuk konten media-media sosial.

Dan diskriminasi yang paling kental dan telak adalah alpanya negara atas keadaan mereka. Mereka ditelantarkan dari layanan kesehatan jiwa. Mereka diperlakukan tidak adil oleh negara.

Toh mereka mengelandang di jalanan dekat fasilitas kesehatan Puskesmas, tetapi para tenaga medis tidak melihatnya sebagai sebuah persoalan yang mesti segera ada solusinya.

***

Nah kenapa sentilan kecil ini ditujukan khusus buat Bupati? Ya untuk kali ini, buat Bupati Timor Tengah Utara. Sebab kunci utama pembangunan di sebuah daerah lokal kabupaten adalah Bupati, dibantu oleh wakilnya, dibantu lagi oleh para kepala dinas, khususnya kepada dinas kesehatan dan kepala dinas sosial.

Pihak-pihak lain juga bisa menjadi kunci, semisal dinas-dinas lain, kepolisian, desa, masyarakat dan relawan peduli kesehatan jiwa, tetapi mereka semua bukan kunci utama, melainkan kunci pendukung.

Apa yang Bupati bisa laku untuk tersedianya layanan politik kesehatan jiwa? Di Indonesia, perbandingan jumlah penderitaan gangguan jiwa jauh lebih banyak dari jumlah tenaga kesehatan baik dokter, perawat jiwa, maupun psikolog klinis.

Di NTT, misalnya, penderita gangguan jiwa berjumlah 8000-an orang, sementara dokter ahli jiwa hanya lima orang. Rumah Sakit Umum daerah yang memiliki poli jiwa hanya dua.

Maka apa yang mesti dilakukan? Sudah sekian tahun, Kementerian Kesehatan menyediakan kesempatan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk memberikan pelatihan kesehatan jiwa buat para dokter umum dan para perawat di puskesmas dan rumah sakit. Tinggal Pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan pelatihan itu.

Melalui pelatihan itu, para dokter dan perawat di puskesmas memiliki kompetensi untuk mengobservasi dan menegakkan diagnosis, serta memberikan terapi medik kepada para penderita gangguan jiwa.

Melalui pelatihan itu juga, para dokter dan perawat memiliki kemampuan untuk memberikan edukasi kesehatan jiwa kepada masyarakat, serta membangun sistem layanan kesehatan jiwa yang merangkul pelbagai kalangan untuk bersama-sama membongkar stigma sosial dan diskriminasi sosial terkait gangguan jiwa dan penderitanya. Salah satunya, di situlah dinas sosial berperan bersama-sama.

Aneka regulasi sudah tersedia untuk melakukan semuanya itu. Selain Undang-undang tentang Kesehatan Jiwa dan Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas, serta pelbagai regulasi lainnya, regulasi yang paling mendasar adalah bahwa secara nasional layanan untuk penderita gangguan jiwa sudah masuk dalam lingkaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) baik bidang kesehatan maupun bidang sosial.

Ketika sebuah layanan masuk SPM, maka pihak-pihak terkait mau tak mau harus melakukan layanan itu; Puskesmas harus memberikan layanan kesehatan jiwa, persis seperti Puskesmas memberikan layanan untuk orang yang menderita batuk, pilek, dan aneka sakit lainnya.

***

Jumlah penderita gangguan jiwa di sebuah daerah kabupaten tentu bukan hanya tujuh, bukan juga hanya belasan, bahkan bukan hanya ratusan, melainkan bisa mencapai angka 1000.

Di Kabupaten Ende dan Kabupaten Sikka, misalnya, pendataan dan layanan medis terhadap orang dengan gangguan jiwa dimulai sejak 2014 dan 2017, kini datanya sudah mencapai angkat 1000 lebih.

Di kabupaten lain yang pendataannya sudah dilakukan sejak 2018 hingga kini, angkat sudah menyentuh 700 hingga 800.

Angka itu tergolong baik. Sebab makin tinggi angkanya, makin bagus penjangkauan layanan kesehatan jiwa. Sebab angka tinggi menunjukkan akumulasi, bukan menunjukkan kejadian luar biasa.

Dan TTU, jika sudah memulai, dan saya yakin sudah dimulai (cuma belum maksimal), maka penjangkauan layanan kesehatan jiwa akan makin bagus dalam hari-hari dan bulan-bulan serta tahun-tahun mendatang.

Nah ketika pembangunan layanan kesehatan jiwa berjalan dan makin maju, maka barulah kita semua akan tahu bahwa kesehatan jiwa itu sangat penting untuk mengelola hidup kita secara keseluruhan.

Kiranya sentilan ini berfaedah buat pembangunan politik kesehatan jiwa di Kabupaten Timor Tengah Utara.***

Kefamenanu, 5 September 2022

*Penulis: Warga NTT, Pendiri Relawan Kelompok Kasih Insanis Peduli Sehat Jiwa NTT.

Related Posts:

Translate

Populer Dalam Minggu Ini


Youtube

Facebook