Pembelajaran di luar kelas SMPN 1 Airu Jayapura, Papua. (Foto: Daniel Solukh).
LEKO NTT - Masifnya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) turut mempengaruhi dunia pendidikan. Adanya perkembangan TIK bahkan membuat pemerintah Indonesia dari periode ke periode terus membuat kebijakan baru. Kebijakan dimaksud seperti adanya perubahan kurikulum dalam dunia pendidikan.
Jika sebelumnya, ada Kurikulum 2013 yang bahkan hingga saat ini masih menjadi kendala bagi beberapa daerah di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) terus menggalakkan ataupun melakukan sosialisasi tentang Kurikulum Merdeka.
Adanya Kurikulum Merdeka Belajar bertujuan untuk merespon era revolusi industri 4.0. Kondisi itu juga sebagai respon terhadap sistem pendidikan itu sendiri. Oleh karenanya, prinsip dasar dari Kurikulum Merdeka adalah menjawab tantangan pendidikan pada era industri 4.0 ini.
Sekilas Tentang Kurikulum Merdeka
Kurikulum Merdeka digagas sebagai opsi satuan pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran yang implementasinya sejak tahun 2022 hingga 2024 nanti. Pemulihan pembelajaran ini tidak terlepas dari pandemi Covid-19 yang mengguncang dunia, termasuk Indonesia.
Selama kurang lebih dua tahun sejak Covid-19 masuk ke Indonesia pada Maret 2022, pembelajaran tatap muka dihentikan. Proses pembelajaran dilakukan melalui dan/atau dalam jaringan (daring). Setelah menerapkan Kurikulum Darurat (penyederhanaan K13) selama pandemi, Kemendikbud Ristek pun mengeluarkan Kurikulum Merdeka pada 2021 lalu.
Hal itu berarti, saat ini dunia pendidikan di Indonesia tengah ada dalam masa pemulihan. Kurikulum Merdeka ini pun dalam rencana akan dikaji ulang pada 2024 nanti berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran.
Disimpul dari laman resmi Kemendikbud Ristek, Kurikulum Merdeka tidak dilaksanakan secara serentak dan masif. Hal ini mengingat, ada kebijakan yang memungkinkan keleluasaan kepada satuan pendidikan dalam mengimpelmentasikan kurikulum.
Beberapa program yang mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) yaitu program Sekolah Penggerak (SP), dan Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK-PK). Program ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi satuan pendidikan lainnya dan akan masif diterapkan secara nasional pada 2024 nanti.
Dari beberapa ulasan tersebut, dapat disimpul bahwa Kurikulum Merdeka menjadikan pembelajaran secara intrakurikuler yang beragam dengan harapan lebih maksimal. Dengannya, peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan memperkuat kompetensinya.
Implementasi Kurikulum Merdeka, Sebuah Dilema
Dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbd Ristek tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka Nomor 1919/B1.B5/GT.01.03.2022 tertanggal 19 April 2022, diinstruksikan kepada seluruh kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, kepala sekolah, dan guru di seluruh Indonesia untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut.
Pertama, membentuk tim dan menyelenggarakan sosialisasi terkait persiapan pelaksanaan penerapan Kurikulum Merdeka dalam rangka pemulihan pembelajaran yang ditetapkan dalam Keputusan Mendikbud Ristek RI Nomor 56/M/2022.
Kedua, melakukan pemantauan secara periodik satuan pendidikan yang telah mendaftar Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) jalur mandiri dengan mengakses https://kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id atau melalui tautan https://bit.ly/dashboard_IKM.
Ketiga, memfasilitasi pembentukan komunitas belajar untuk Implementasi Kurikulum Merdeka jalur mandiri sesuai dengan pilihan yang ditetapkan oleh satuan Pendidikan, yaitu Mandiri Belajar, Mandiri Berubah dan Mandiri Berbagi.
Keempat, implementasi Kurikulum Merdeka menggunakan teknologi melalui Platform Merdeka Mengajar.
Kelima, kepala sekolah dan guru yang satuan pendidikannya belum mendaftar Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), tetap harus mengembangkan diri dengan memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar, khususnya fitur Pelatihan Mandiri, Unggah Bukti Karya, asesmen murid dan perangkat ajar.
Keenam, platform Merdeka Mengajar dapat diunduh dari Google Playstore dan dipasang (install) pada gawai Android dan dapat akses juga melalui laman https://guru.kemdikbud.go.id/.
Dari keenam poin di atas, tentu hanya bisa dilaksanakan oleh dinas ataupun satuan pendidikan yang memiliki fasilitas pendukung. Beberapa di antaranya adalah adanya akses arus listrik, komputer ataupun laptop, hanphone, jaringan seluler atapun akses internet dan fasilitasi pendukung lainnya.
Tanpa adanya fasilitas-fasilitas tersebut, makan Implementasi Kurikulum Merdeka hanya akan menjadi ‘asing’ bagi guru dan tenaga pendidik ataupun dinas terkait di daerah tertentu, sebut saja beberapa daerah di Provinsi Papua yang serba terbatas.
Sesungguhnya, Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) hanya pantas dan layak bagi satuan pendidikan di daerah ataupun kota yang telah didudkung dengan berbagai fasilitas mumpuni. Sedangkan banyak satuan pendidikan di Provinsi Papua yang tidak hanya minim, tetapi sangat terbatas untuk mengakses berbagai fasilitas dimaksud.
Adanya Kurikulum Merdeka yang seharusnya memulihkan, malah makin membingungkan guru, tenaga pendidik, apalagi peserta didik. Hal itu yang memunculkan dilema bagi banyak satuan pendidikan di Provinsi Papua untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.
Bagaimana mungkin mengimplementasikan Kurikulum Merdeka yang mengandalkan teknologi, tetapi perangkat seperti komputer atau laptop tidak ada? Jangankan perangkat tersebut, akses arus listrik dan jaringan seluler ataupun internet saja, tidak ada sama sekali.
Kurikulum Merdeka untuk Sekolah yang Belum ‘Merdeka’
Sesuai data dalam Surat Keputusan Kepala BSKAP Kemendikbud Ristek tentang Satuan Pendidikan Pelaksana IKM Jalur Mandiri 2022/2023 tertanggal 27 April 2022, dari sekian banyak sekolah di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, hanya terdapat 15 sekolah yang melaksanakan IKM.
Masing-masing adalah PAUD sebanyak 2 sekolah, 8 SD, 4 SMA, dan 1 SMK. Dari jumlah tersebut, tidak ada satu pun SMP yang terdaftar sebagai peserta IKM Jalur Mandiri.
SMP Negeri 1 Airu Jayapura merupakan salah satu dari sekian banyak satuan pendidikan menengah pertama yang tidak masuk dalam daftar. Tentu bukan tanpa alasan.
SMP Negeri Airu terletak di Jalan Trans Wamena, Hulu Atas, Distrik Airu Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Tidak seperti sekolah lain di kota-kota besar ataupun daerah lainnya, sekolah ini serba terbatas jika dikaitkan dengan IKM.
Keberadaan sekolah ini tidak teraliri arus listrik, tanpa komputer, dan tidak memiliki akses jaringan seluler, apalagi internet. Di tengah dunia yang kini berkembang pesat dengan TIK, daerah ini dan sekolah-sekolah yang ada di dalamnya belum ‘merdeka’.
Masih tengah berproses mengkarabi K13, hadirnya Kurikulum Merdeka yang mengandalkan teknologi sebagai jawaban atas revolusi industri 4.0, tampak masih sesuatu yang paling asing. Tak hanya bagi peserta didik, tapi juga bagi para guru.
Hanya guru ataupun tenaga pendidik dengan tekad dan pelayanan yang tulus, yang mampu bertahan dalam kondisi seperti ini. Seseorang menjadi sangat asing dengan teknologi, jauh dari arus informasi, dan nyaris tidak ada komunikasi.
Ingin melakukan panggilan telepon? Anda harus berjalan jauh menempuh jarak berkilo-kilo meter, mendaki bukit-bukit kecil, menuruni lembah, kembali ke bukit lagi hanya untuk mendapatkan akses jaringan.
Sebagai seorang guru yang bertugas di sini, perjalanan dari kota ke tempat tugas membutuhkan waktu 8 hingga 10 jam yang hanya bisa ditempuh melalui jalur darat dengan ‘medan berat’.
Selain itu, dibutuhkan biaya kurang lebih Rp 3.000.000 sekali menyewa mobil seperti Toyota Hilux 4x4 atau Mitsubishi Triton 4x4 yang telah dimodif untuk medan tersebut. Namun semua itu tidak membuat api semangat redup apalagi padam. Semangat untuk mengajar atau lebih dari itu melayani, menjadi api yang terus membakar semangat.
Tak hanya itu, salah satu faktor yang membuat semangat mengajar terus membara yaitu antusiasme para murid yang begitu tinggi untuk mengikuti pembelajaran. Mereka bukan hanya murid, tetapi sahabat sekaligus keluarga yang membuat status guru menjadi lebih berarti.
Kadang, gaji diambil untuk membelikan alat tulis dan buku kepada mereka. Mengingat, kondisi ekonomi orang tua mereka belum begitu menguntungkan.
Jika membeli kebutuhan pokok sebagai seorang murid saja sungguh sulit, bagaimana mungkin memiliki handphone atau laptop yang diharapkan memudahkan pembelajaran? Jangankan perangkat-perangkat yang terlampau mewah bagi mereka, hingga saat ini akses listrik dan jaringan seluler belum terjangkau di daerah ini.
Oleh karenanya, sangat dilematis bahkan ironis jika Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dilaksanakan di sekolah ini. Tentunya IKM hanya akan berhasil jika arus listrik telah teralirkan, jaringan seluler tersedia, dan fasilitas pendukung lainnya terpenuhi.
Selama SMP Negeri 1 Airu belum ‘merdeka’ dari segalanya itu, Kurikulum Merdeka tetaplah menjadi opsi yang sangat asing bahkan bikin pusing.***
*Penulis: seorang guru yang sebelumnya mengajar di SD Inpres Hulu Atas, Distrik Airu pada 2016-2021. Setelah itu berpindah tugas ke SMP Negeri 1 Airu hingga saat ini.
0 Response to "Implementasi Kurikulum Merdeka, Opsi Dilematis Bagi SMP Negeri 1 Airu Jayapura yang Belum ‘Merdeka’ dalam Akses Fasilitas Pendukung"
Posting Komentar